Kemdagri Dorong Evaluasi Pilkada Lewat Riset

Kemdagri Dorong Evaluasi Pilkada Lewat Riset
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat mengikuti rapat kerja dengan Komite I DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 18 November 2019. ( Foto: ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto )
Carlos KY Paath / RSAT Rabu, 20 November 2019 | 10:59 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) mendorong agar evaluasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) dikaji melalui riset. Hal itu sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

“Kami di Kemdagri terutama Pak Menteri, betul-betul mengingatkan agar evaluasi pilkada dilakukan by (dengan) riset. Sejauh mana keefektifannya selama ini. Tentu risetnya dilakukan dengan metodologi yang empiris dan melibatkan peneliti-peneliti yang berintegritas,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemdagri, Bahtiar.

Bahtiar menyampaikan itu dalam Forum PPP Merespons Media Pendidikan Politik Partai Persatuan Pembangunan bertema “Kupas Tuntas UU Pilkada dalam Berbagai Perspektif” di Jakarta, Selasa (19/11/2019), seperti keterangan tertulis yang diterima  Beritasatu.com, Rabu (20/11/2019).

Bahtiar menegaskan, Kemdagri sama sekali tidak dalam posisi mengubah sistem pilkada menjadi tidak langsung. “Kemdagri dalam hal ini Pak Menteri tak pernah meminta pilkada dilakukan secara tidak langsung,” tegas Bahtiar.

Bahtiar pun menyebut, “Pak Menteri menyampaikan hanya perlu dievaluasi dan dikaji, dan ini dilakukan melalui riset oleh beberapa lembaga yang kredibel dan realible. Hasil penelitian yang obyektif tersebut dengan mengutamakan kepentingan negara.”

Menurut Bahtiar, pilkada merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. “Pilkada itu konsekuensi dari negara demokrasi. Oleh karenanya harus kita kawal dan kita sukseskan bersama,” ucap Bahtiar.



Sumber: Suara Pembaruan