Kempan RB Lakukan Pemetaan Perampingan Eselon

Kempan RB Lakukan Pemetaan Perampingan Eselon
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019). ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Carlos KY Paath / FMB Rabu, 20 November 2019 | 11:25 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo agar memastikan penataan birokrasi berjalan optimal. Dengan begitu, maka pengambilan keputusan maupun pelayanan publik semakin mudah.

“Arahan Bapak Presiden, target penataan birokrasi harus terukur, mencermati berbagai aspek, waktunya, manfaat yang termonitor dan terevaluasi dengan baik. Kemudian diharapkan Kempan (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) konsisten membangun sistem reformasi birokrasi,” kata Tjahjo dalam pesan seperti diterima Beritasatu.com, Rabu (20/11/2019).

Sekadar diketahui, Presiden Jokowi memanggil Tjahjo ke Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (19/11/2019). Tjahjo menegaskan, Kempan memang sedang menyiapkan proses perampingan eselon III dan IV sebagaimana harapan dari Presiden Jokowi. Menurut Tjahjo, pihaknya telah melakukan pemetaaan. Hasilnya pun disampaikan kepada kementerian/lembaga agar ada masukan.

“Kita sudah berikan pemetaan kita kepada sekjen (sekretaris jenderal kementerian) ataupun sesmen (sekretaris menteri) untuk dipelajari, karena setiap kementerian/lembaga memiliki struktur organisasi yang berbeda-beda. Jadi pelan-pelan. Sesuai arahan presiden, harus cermat, hati-hati dan tidak merugikan ASN (aparatur sipil negara),” ungkap Tjahjo.

Sekadar diketahui, surat Tjahjo untuk kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (pemda) telah dikirimkan. Isinya berupa sembilan langkah strategis yang perlu dilakukan. Kesembilan langkah itu seperti mengidentifikasi unit kerja eselon III, IV, dan V yang dapat disederhanakan dan dialihkan jabatan strukturalnya sesuai peta jabatan di masing-masing instansi.

Berikutnya yakni pemetaan jabatan pada unit kerja yang terdampak peralihan sekaligus mengidentifikasi kesetaraan jabatan-jabatan struktural tersebut dengan jabatan fungsional. Selain itu, memetakan jabatan fungsional yang dibutuhkan. Tujuannya untuk menampung peralihan pejabat struktural eselon III, IV, dan V yang terdampak akibat kebijakan penyederhanaan birokrasi.

Hasil identifikasi dan pemetaan jabatan harus disampaikan kepada Menpan dalam bentuk data lunak selambat-lambatnya pada minggu keempat Desember 2019. Proses transformasi jabatan struktural ke fungsional dilakukan berdasarkan hasil pemetaan, dan dilaksanakan paling lambat minggu keempat Juni 2020.

Pimpinan instansi juga diharapkan melakukan seluruh proses secara profesional, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta menghindari konflik kepentingan. Tentunya dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian, sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Tata cara pengalihan jabatan struktural eselon III, IV, dan V menjadi jabatan fungsional diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menpan melalui pengangkatan inpassing/penyesuaian kedalam jabatan fungsional secara khusus. Terkait jabatan struktural yang tidak bisa dialihkan ke fungsional dapat dikecualikan asalkan memenugi tiga kriteria.

Pertama, memiliki tugas dan fungsi sebagai kepala satuan kerja dengan kewenangan dan tanggung jawab dalam penggunaan anggaran atau pengguna barang/jasa. Kedua, bagi yang memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan kewenangan/otoritas, legalisasi, pengesahan, persetujuan dokumen, atau kewenangan kewilayahan.

Ketiga, dikecualikan untuk kriteria dan syarat lain yang bersifat khusus berdasarkan usulan masing masing kementerian/lembaga kepada Menpan sebagai bahan pertimbangan penetapan jabatan yang diperlukan kedudukannya sebagai pejabat struktural eselon III, IV, dan V. 



Sumber: Suara Pembaruan