Pemerintah Segera Bentuk Badan Otorita Pemindahan Ibu Kota

Pemerintah Segera Bentuk Badan Otorita Pemindahan Ibu Kota
Suharso Monoarfa (Foto: SP/Joanito de Saojoao / SP/Joanito de Saojoao)
Robertus Wardi / YUD Kamis, 21 November 2019 | 05:39 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Akhir tahun 2019 ini, pemerintah akan membentuk Badan Otorita Pemindahan Ibukota. Badan itu bekerja mempersiapkan, merencanakan dan melakukan pembangunan Ibu Kota baru.

Hal itu disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komite I DPD di kompleks parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2019).

Ia menjelaskan badan otorita itu akan menyiapkan segala hal terkait pemindahan ibukota. Tugas badan tersebut akan berakhir setelah Ibu Kota negara resmi terbentuk.

"Akhir tahun ini sudah harus jadi badan otorita," kata Suharso.

Dia juga menyebut akhir tahun ini, pra master plan dan naskah akademik juga selesai dibuat. Selain itu, peta dasar Ibu Kota negara juga sudah selesai dibuat.

Suharso yang juga Ketua Umum PPP ini mengemukakan anggaran untuk pembangunan ibukota baru memang mencapai Rp 500 trilun. Namun dari APBN hanya mencapai Rp 89,4 triliun.

Dana APBN itu digunakan untuk bangun Istana Presiden, kompleks parlemen, markas TNI dan Polri, pangkalan militer seperti Lanud Halim Perdanakusuma.

Sisa anggaran pembangunan Ibu Kota baru dengan menggandeng swasta melalui skema public private partnership (PPP) maupun KPBU.

"PPP memang tidak 100 persen oleh swasta tapi ada Internal Rate of Return (IRR) nya. Nanti yang tidak menarik bagi swasta kita usahakan agar tetap diminati atau dibantu pemerintah. Misalnya mau membangun jalan 100 km, 20 km diantaranya dari pemerintah dan 80 km oleh swasta," jelas Suharso.

Pada kesempatan itu, Suharso mengungkapkan tidak semua Aparatur Sipil Negara (ASN) dipindahkan ke Ibu Kota baru. ASN yang pindah hanya pada level pejabat eselon.

Namun ditegaskan ASN bisa saja dipindahkan ke kota-kota lain sesuai tanggung jawab dan posisi pekerjaannya di pemerintahan. Hal itu karena pemerintah juga punya rencana melakukan penyebaran (spare out) kantor pemerintah ke seluruh wilayah di Tanah Air.

Misalnya, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yang kerap mengurusi pertambangan akan dipindahkan ke Papua, Direktorat Jenderal Perkebunan akan dipindahkan ke Jambi atau Ditjen Perkebunan dipindahkan ke Jambi.

Dia juga menyebut pemerintah ke depan akan menganut fleksibilitas kerja. Dengan itu, ASN mampu bekerja di manapun sepanjang mampu menyelesaikan pekerjaannya.

"Kita punya smart city, smart goverment, dan bisa fleksibel dalam hal pekerjaannya. Yang penting mendeliver pekerjaannya, mendeliver assesmentnya," tutur Suharso yang juga Ketua Umum PPP.

Ketua Komite I Agustin Teras Narang yang memimpin rapat mengingatkan Suharso bahwa status tanah di lokasi ibukota baru tidak bersih dan aman. Selaku orang Kalimantan dan Ketua Masyarakat Dayak Nasional, Teras mengingatkan banyak lahan di lokasi ibukota baru yang bermasalah. Dia meminta agar pemerintah harus melakukan pendekatan budaya dan sosial kepada masyarakat Kalimantan supaya persoalan penguasaan tanah bisa selesai dan tuntas.

"Jujur, saya menyebut belum clean dan clear soal tanah di sana. Mohon ini menjadi perhatian," kata Teras.

Sementara anggota Komite I Abraham Paul Liyanto mengingatkan pemerintah bahwa ada banyak perusahan besar dalam sektor pertambangan dan batu bara di Kalimamtan Timur yang merupakan wilayah baru ibukota. Dia berharap pemindahan ibukota baru tidak dikendalikan oleh perusahan-perusahan tersebut.

Dia juga mengingatkan time line atau jadwal pembangunan Ibu Kota. Jangan sampai lewat dari lima tahun ke depan. Alasannya jika ganti pemerintah, peluang melanjutkan pembangunan ibukota baru tidak akan berlanjut.

"Banyak kejadian di daerah berupa rencana pindah ibukota propinsi atau kabupaten. Begitu ganti kepemimpinan, rencana itu dengan sendirinya terhenti," tutur anggota DPD dari Propinsi NTT ini.



Sumber: Suara Pembaruan