BUMN Harus Jadi Garda Terdepan Lawan Radikalisme
Logo BeritaSatu

BUMN Harus Jadi Garda Terdepan Lawan Radikalisme

Kamis, 21 November 2019 | 12:42 WIB
Oleh : Yustinus Paat / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Said Aqil Sirodj (SAS) Institute Imdadun Rahmat mengatakan tidak bisa dipungkiri lagi bahwa Kementerian BUMN menjadi salah satu tempat menyebarnya gagasan radikalisme. Dengan itu, kata Imdadun, Menteri BUMN yang baru Erick Thohir perlu secara serius memperhatikan pertanyaan besar publik terkait sikap kementeriannya dalam mereduksi isu radikalisme belum cukup meyakinkan masyarakat.

"BUMN termasuk institusi negara yang berpotensi terinfiltrasi oleh pandangan intoleran dan ideologi radikal. Banyak lembaga penelitian, terdapat prosentase cukup tinggi pegawai di lingkungan BUMN terjangkit intoleransi dan radikalisme. Bahkan secara terang benderang BNPT pun memiliki dugaan serupa, bahwa potensi paparan ide radikal akan meluas di kalangan BUMN," kata Imdadun di Jakarta, Kamis (21/11/2019)..

Menurut Imdadun, perlu dilakukan upaya sungguh-sungguh untuk mengenali dan mencermati unit-unit dalam BUMN yang menjadi pintu masuk dan memfasilitasi penyebaran intoleransi dan radikalisme. Dia mengakui bahwa ideologi memang bisa menyebar melalui barbagai cara, tetapi institusi merupakan lembaga utama meredam dan mencegah radikalisme tersebut.

"Institusi sumber pengetahuan memiliki peran utama. Maka unit kerohanian dan keagamaan di lingkungan BUMN perlu dicermati warna dan orientasinya," imbuh dia.

Lebih lanjut Imdadun menekankan apa yang selama ini menjadi perhatian khusus dari SAS Institute. Di antaranya, pertama apakah aktifitas yang dilakukan mengandung kampanye intoleransi dan radikalisme baik secara langsung atau tidak langsung.
Kemudian, memastikan apakah narasumber atau bahan bacaan yang dikaji mengarah ke ekstrimisme.

"Penguasaan pengetahuan dan kecermatan dalam pengamatan sangat diperlukan karena intoleransi, ekstrimisme dan radikalisme seringkali disebarkan secara sangat tersamar. Sehingga tanpa sadar orang sudah tertular. Kerap kali juga dibungkus dengan dalil agama yang dimanipulasi sedemikian rupa, sehingga seolah-olah itulah ajaran agama itu sendiri," terang Imdadun.

Imdadun menilai hal terpenting sekarang adalah memastikan warna dan orientasi keagamaan yang moderat dan kompatibel dengan prinsip-prinsip kebangsaan. BUMN, kata dia, sudah saatnya mereorientasi kegiatan-kegiatan keagamaan agar tidak bertabrakan dengan visi kebangsaan.

Dalam rangka menangkal radikalisme di tubuh BUMN, Imdadun menegaskan agar BUMN perlu secara kongkrit membangun kerjasama nyata dengan NU dan Muhammadiyah.

“Pihak-pihak yang berkompeten harus diajak turun tangan. Pesantren, perguruan tinggi agama, lembaga riset, ormas pendiri bangsa seperti NU dan Muhammadiyah bisa dilibatkan baik dalam memilih bahan ajar, metode kajian, hingga suplai pengajar, pendidik, penda'i dan ahli agama," ungkap dia.

Berdasarkan hasil kajian SAS Institute, kata Imdadun, BUMN bukan hanya menjadi objek penyebaran intoleransi dan radikalisme yang aktornya dari luar. Namun, kata dia, BUMN juga menjadi sumber pendanaan bagi berbagai kelompok dan organisasi yang cenderung pro intoleransi dan radikalisme.

“BUMN sudah bergeser dari korban infiltrasi radikalisme menjadi aktor pendukung pendanaan gerakan dan kampanye radikalisme. Bukan hanya dari donasi perorangan tetapi dana CSR BUMN mengalir deras ke kompok yang kontra ideologi negara," pungkas Imdadun Rahmat.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

KPU Akan Simulasi Lagi Tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024

Ketua KPU Ilham Saputra mengatakan pihaknya akan melakukan simulasi lagi terhadap pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

POLITIK | 22 September 2021

BKN Jadwal Ulang Pelaksanaan SKD CPNS di Sejumlah Wilayah

BKN akan menjadwal ulang pelaksanaan SKD, 20-21 September 2021 di sejumlah wilayah.

POLITIK | 21 September 2021

DPR Sahkan Nyoman Adhi Suryadnyana Sebagai Anggota BPK

DPR mengesahkan Nyoman Adhi Suryadnyana sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

POLITIK | 21 September 2021

Moeldoko: KASN Masih Dibutuhkan

Moeldoko mengatakan peran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) masih sangat dibutuhkan.

POLITIK | 21 September 2021

Jokowi Jadi Juri, Puan Bawakan Kuis Berhadiah Sepeda untuk Siswa di Banten

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua DPR Puan Maharani meninjau lokasi vaksinasi Covid-19 untuk siswa di Kota Serang, Banten, Selasa (21/9/2021).

POLITIK | 21 September 2021

Politikus PKS Ingin Pemerintah Perhatikan Anggaran Sektor Pertanian

Politikus PKS menginginkan pemerintah agar lebih memperhatikan anggaran sektor pertanian.

POLITIK | 21 September 2021

Romo Benny: Pancasila Belum Terinternalisasi dalam Nilai Kehidupan

Antonius Benny Susetyo atau disapa Romo Benny menyatakan Pancasila belum terinternalisasi dalam nilai kehidupan.

POLITIK | 20 September 2021

Gus Jazil: Pancasila Merupakan Azimat yang Ditemukan Pendiri Bangsa

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid atau disapa Gus Jazil menyebut Pancasila merupakan azimat yang ditemukan para pendiri bangsa.

POLITIK | 20 September 2021

Teras Narang: Jangan Berhenti Membumikan Pancasila

Anggota MPR Agustin Teras Narang menegaskan upaya membumikan Pancasila tidak boleh berhenti.

POLITIK | 20 September 2021

Kode Inisiatif Usulkan 3 Tahapan Pemilu 2024 Diperpendek

Kode Inisiatif mengusulkan tiga tahapan Pemilu 2024 diperpendek untuk efektivitas dan efisiensi Pemilu.

POLITIK | 20 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Napoleon Bonaparte


# Anies Baswedan


# PPKM


# Bangga Buatan Indonesia



TERKINI
Bupati Kolaka Timur Ditangkap KPK

Bupati Kolaka Timur Ditangkap KPK

NASIONAL | 9 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings