BUMN Harus Jadi Garda Terdepan Lawan Radikalisme

BUMN Harus Jadi Garda Terdepan Lawan Radikalisme
Ilustrasi BUMN. ( Foto: Istimewa )
Yustinus Paat / YUD Kamis, 21 November 2019 | 12:42 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Said Aqil Sirodj (SAS) Institute Imdadun Rahmat mengatakan tidak bisa dipungkiri lagi bahwa Kementerian BUMN menjadi salah satu tempat menyebarnya gagasan radikalisme. Dengan itu, kata Imdadun, Menteri BUMN yang baru Erick Thohir perlu secara serius memperhatikan pertanyaan besar publik terkait sikap kementeriannya dalam mereduksi isu radikalisme belum cukup meyakinkan masyarakat.

"BUMN termasuk institusi negara yang berpotensi terinfiltrasi oleh pandangan intoleran dan ideologi radikal. Banyak lembaga penelitian, terdapat prosentase cukup tinggi pegawai di lingkungan BUMN terjangkit intoleransi dan radikalisme. Bahkan secara terang benderang BNPT pun memiliki dugaan serupa, bahwa potensi paparan ide radikal akan meluas di kalangan BUMN," kata Imdadun di Jakarta, Kamis (21/11/2019)..

Menurut Imdadun, perlu dilakukan upaya sungguh-sungguh untuk mengenali dan mencermati unit-unit dalam BUMN yang menjadi pintu masuk dan memfasilitasi penyebaran intoleransi dan radikalisme. Dia mengakui bahwa ideologi memang bisa menyebar melalui barbagai cara, tetapi institusi merupakan lembaga utama meredam dan mencegah radikalisme tersebut.

"Institusi sumber pengetahuan memiliki peran utama. Maka unit kerohanian dan keagamaan di lingkungan BUMN perlu dicermati warna dan orientasinya," imbuh dia.

Lebih lanjut Imdadun menekankan apa yang selama ini menjadi perhatian khusus dari SAS Institute. Di antaranya, pertama apakah aktifitas yang dilakukan mengandung kampanye intoleransi dan radikalisme baik secara langsung atau tidak langsung.
Kemudian, memastikan apakah narasumber atau bahan bacaan yang dikaji mengarah ke ekstrimisme.

"Penguasaan pengetahuan dan kecermatan dalam pengamatan sangat diperlukan karena intoleransi, ekstrimisme dan radikalisme seringkali disebarkan secara sangat tersamar. Sehingga tanpa sadar orang sudah tertular. Kerap kali juga dibungkus dengan dalil agama yang dimanipulasi sedemikian rupa, sehingga seolah-olah itulah ajaran agama itu sendiri," terang Imdadun.

Imdadun menilai hal terpenting sekarang adalah memastikan warna dan orientasi keagamaan yang moderat dan kompatibel dengan prinsip-prinsip kebangsaan. BUMN, kata dia, sudah saatnya mereorientasi kegiatan-kegiatan keagamaan agar tidak bertabrakan dengan visi kebangsaan.

Dalam rangka menangkal radikalisme di tubuh BUMN, Imdadun menegaskan agar BUMN perlu secara kongkrit membangun kerjasama nyata dengan NU dan Muhammadiyah.

“Pihak-pihak yang berkompeten harus diajak turun tangan. Pesantren, perguruan tinggi agama, lembaga riset, ormas pendiri bangsa seperti NU dan Muhammadiyah bisa dilibatkan baik dalam memilih bahan ajar, metode kajian, hingga suplai pengajar, pendidik, penda'i dan ahli agama," ungkap dia.

Berdasarkan hasil kajian SAS Institute, kata Imdadun, BUMN bukan hanya menjadi objek penyebaran intoleransi dan radikalisme yang aktornya dari luar. Namun, kata dia, BUMN juga menjadi sumber pendanaan bagi berbagai kelompok dan organisasi yang cenderung pro intoleransi dan radikalisme.

“BUMN sudah bergeser dari korban infiltrasi radikalisme menjadi aktor pendukung pendanaan gerakan dan kampanye radikalisme. Bukan hanya dari donasi perorangan tetapi dana CSR BUMN mengalir deras ke kompok yang kontra ideologi negara," pungkas Imdadun Rahmat.



Sumber: BeritaSatu.com