Waspadai Agenda Tersembunyi "Mafia" di Balik Penolakan BTP

Waspadai Agenda Tersembunyi
Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok (tengah). ( Foto: ANTARA FOTO )
Asni Ovier / AO Jumat, 22 November 2019 | 07:12 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Peneliti Alpha Research Database Indonesia, Ferdy Hasiman menilai penolakan Serikat Pekerja Pertamina dan beberapa tokoh terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) mengisi posisi penting di Pertamina tidak logis. Mereka menolak karena menilai BTP tak memiliki kecakapan dalam mengolah korporasi dan tak memiliki pengalaman mengolah perusahaan minyak dan gas.

"Saya beranggapan alasan ini tak logis. Penolakan justru karena ada kartel-mafia migas di baliknya. Para mafia tak ingin ada utusan Presiden Jokowi dan Menteri BUMN Erick Tohir yang ingin membereskan Pertamina. Mafia pasti berkumpul membentuk kekuatan besar dan membentuk opini agar memengaruhi proses pengambilan keputusan," ujar Ferdy di Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Yang aneh, kata Ferdy, ada tokoh justru memberikan masukan kepada Presiden agar memilih beberapa nama dan mantan pejabat untuk mengisi posisi penting di Pertamina. Menurut dia, masukan itu membuat publik curiga, jangan-jangan karena ada agenda tersembunyi. “Ini musim orang mencari jabatan. Awal pemerintahan, banyak eselon dan direksi yang dirombak. Para pencari jabatan bisa memotong BTP melalui kelompok kritis," ujar dia.

Presiden Jokowi, kata Ferdy, paham orang yang dia utus ke Pertamina itu loyal kepadanya. Menurut dia, BTP sudah memiliki chemistry dan sudah teruji rekam jejak bekerja bersama Jokowi di DKI Jakarta. "Presiden paham jika dia mengutus BTP ke Pertamina maka tak akan dipermainkan dan bekerja tulus membantu membenahi manajemen Pertamina. Jika BTP tak bekerja benar, Presiden bisa memerintahkan menteri BUMN untuk mencopotnya," kata Ferdy.

Selama ini, lanjut Ferdy, direktur utama Pertamina selalu diisi oleh orang-orang yang memiliki pengalaman di bidang korporasi dan migas. Namun, kata dia, mereka selalu gagal membawa Pertamina terbang tinggi untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan global, seperti Petronas atau PTT Thailand.

Keberadaan beberapa dirut Pertamina yang berasal dari internal dan berlatar belakang korporasi, menurut Ferdy, justru gagal melakukan transfer budaya kerja dan reformasi di tubuh Pertamina. Pasalnya, bawahan-bawahan mereka tidak mengikuti perintah dirut.

"Ini semua fakta, bukan asumsi. Tuntutan Serikat Pekerja Pertamina dan kritik tokoh soal kriteria calon bos Pertamina dari latar belakang korporasi atau internal Pertamina terbantahkan," ujar dia.

Karena itu, kata Ferdy, bos Pertamina ke depan harus disokong kuat oleh Presiden dan menteri. Menurut dia, bos Pertamina harus orang yang ditakuti para mafia. Dirut Pertamina bukan orang biasa-biasa saja, tetapi orang ditakuti para mafia.

Para mafia, kata Ferdy tak ingin Pertamina membangun kilang agar terus mengimpor dan neraca keuangan negara kemudian defisit. Mereka-mereka ini menjadi petron dari mafia migas yang bertugas membeli minyak dari pusat perdagangan di Singapura.

"Tak sembarangan, pelaku bisnis yang bisa bekerja sama dan mendapat tender dari Petral. Butuh akses dengan orang-orang internal Pertamina, pengalaman, dan harus mampu melayani dengan baik semua rantai jaringan mafia mulai dari Pertamina-penguasa agar bisa survive," jelas dia.

Mafia migas, kata Ferdy menikmati untung dari penurunan produksi minyak nasional. Sejak 2010-2019, kata dia, produksi minyak terus menurun di bawah 800.000 Barrel Oil Per Day (BOPD). Sementara, konsumsi BBM (bensin, solar) domestik mencapai 1,5 juta BOPD. Itu artinya, Indonesia harus mengimpor 700.000 hingga 800.000 BOPD.

"Dana untung dari impor migas itu kemudian dibagi-bagi ke rantai jaringan mafia, sehingga banyak sekali elite bisnis dan politik yang mendapat berkah. Jadi, Petral ini benar-benar menunjukan ada kartel-oligarki di sektor energi. Bisnis mafia migas dengan Petral itu adalah bisnis triliun rupiah dan ini tentu korupsi sangat besar," terang dia.



Sumber: Suara Pembaruan