KPU Harapkan Pilkada Langsung Dipertahankan

KPU Harapkan Pilkada Langsung Dipertahankan
Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik ( Foto: Beritasatu TV )
Yustinus Paat / CAH Senin, 25 November 2019 | 13:20 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Evi Novida Ginting Manik mengatakan pihaknya berharap pilkada langsung tetap dipertahankan. Pasalnya, bertolak dari pengalaman KPU selama ini, pilkada langsung telah mendekatkan pemimpin dengan masyarakatnya.

"Nah kalau kita belajar dari pemilu-pemilu yang sudah kita lakukan, ini kan mendekatkan pemilih kepada pemimpinnya kalau (pilkada) secara langsung. Jadi tentunya kita berharap sistem pemilihan langsung ini masih tetap dipertahankan," ujar Evi di sela-sela acara uji publik draf Peraturan KPU terkait jadwal dan daftar pemilih untuk Pilkada Serentak 2020 di Hotel Le Meridien, Sudirman, Jakarta, Senin (25/11/2019).

Baca JugaPilkada Asimetris Tekan Maraknya Suap Beli Suara Rakyat

Meskipun demikian, kata Evi, KPU siap melaksanakan pilkada apapun pilihan sistem yang digunakan, baik itu pilkada langsung maupun tidak langsung. Sebagai pelaksana undang-undang, tutur Evi, KPU akan menyiapkan teknis-teknis pelaksanaan pilkada.

"KPU kan pelaksana undang-undang. Kita karena sepanjang UU masih mengatur secara langsung, ya kita tentu akan mempersiapkan segala sesuatunya dengan sistem pemilu yang sama, secara langsung," pungkas Evi.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, salah satu alasan dirinya mengusulkan evaluasi pilkada secara langsung adalah karena biaya politik yang tinggi.

Baca Juga: Pilkada Tak Langsung Dinilai Hanya Desakan Elite

Tito menjelaskan, biaya politik mahal itu mulai dari dana yang dikeluarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bahkan, kata dia, calon kepala daerah juga mengeluarkan biaya tinggi.

Tito mengatakan, tidak ada yang gratis dalam pilkada langsung. Ia mencontohkan, seorang calon bupati bisa mengeluarkan biaya sebesar Rp 30 miliar untuk ikut pilkada.

"Untuk jadi bupati kalau enggak punya Rp 30 miliar, enggak berani," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019). 



Sumber: BeritaSatu.com