Komitmen Parpol Dibutuhkan Cegah Calon Eks Koruptor Ikut Pilkada

Komitmen Parpol Dibutuhkan Cegah Calon Eks Koruptor Ikut Pilkada
Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini. ( Foto: istimewa )
Yustinus Paat / CAH Selasa, 26 November 2019 | 07:18 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menilai komitmen partai politik sangat dibutuhkan untuk mencegah mantan terpidana kasus korupsi ikut dalam pencalonan di Pilkada Serentak 2020. Parpol, kata Titi, mempunyai ruang yang besar memastikan pilkada tidak diikuti eks koruptor.

"Di tengah ekosistem politik-hukum yang tidak bisa menghambat mantan koruptor ikut pencalonan pilkada, maka dibutuhkan komitmen parpol untuk mengunci mantan koruptor ikut pilkada," ujar Titi dalam diskusi Ikatan Jurnalis UIN (IJU) bertajuk "Ngeri-ngeri Sedap Larangan Napi Korupsi Maju Pilkada" di Bakoel Coffe, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2019).

Titi mengatakan DPP parpol mempunyai kewenangan besar untuk menentukan calon kepala daerah yang diusung parpol dalam setiap pilkada. Dengan kewenangan besar ini, kata dia, seharusnya parpol mengusung calon kepala yang benar-benar berkualitas dan berintegritas.

"Saya pikir tidak akan sulit bagi DPP partai politik membuat pakta integritas untuk tidak mencalonkan mantan koruptor di pilkada," tandas Titi.

Apalagi, kata Titi, komitmen parpol ini sudah perlu dilakukan dalam pemilihan legislatif pada tahun 2019. Hampir tidak ada caleg eks koruptor di tingkat DPR RI yang diusung parpol. Meskipun di tingkat daerah masih ada yang mengusung caleg eks koruptor.

"DPP parpol bisa menutup ruang bagi eks koruptor ikut pilkada. Apalagi, sudah ada partai yang mendukung semangat KPU dalam mengatur larangan eks koruptor ini, hanya terkendala aspek yuridis," ungkap dia.

Titi menyadari bahwa pengaturan eks koruptor mendapat perlawanan dalam tanda kutip secara hukum dan politik. Perlawanan hukum, kata dia, melalui kemenkumham dan uji materi di Mahkamah Agung. Sementara perlawanan politik bisa berasal dari DPR.

"Dalilnya hampir sama, larangan tersebut belum diatur dalam UU, bertentangan dengan UU di atasnya termasuk UUD 1945 dan putusan MK. Padahal, putusan MK saja tidak konsisten mengatur hal ini. Karena itu, kita sudah lakukan uji materi atas pasal larangan mantan terpidana ikut pencalonan pilkada," tutur dia.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Parameter Politik, Adi Prayitno menegaskan seharusnya jabatan publik harus bebas dari pelaku kejahatan apapun. Menurut dia, seharusnya bukan hanya eks koruptor, tetapi eks tindak pidana yang lain tidak boleh ikut pencalonan pilkada.

"Menjadi pemimpin publik itu tidak boleh cacat moral. Standar pemimpin itu memang harus lebih tinggi karena kita seharusnya dukung larangan mantan terpidana kasus korupsi ikut pilkada," tegas Adi.

Selain itu, Adi juga mengingatkan bahwa sekarang itu merupakan rejim partai politik. Pasalnya, proses rekrutmen untuk jabatan publik harus melalui partai politik baik secata langsung maupun tidak langsung.

"Kalau parpol masih mengusung eks koruptor, maka ini menunjukkan kegagalan kaderisasi di internal parpol. Masa parpol tidak mempunyai calon lain saja. Seharusnya parpol mendukung pengaturan KPU sehingga calon yang diusung adalah calon yang berintegritas dan berkualitas," pungkas Adi. 



Sumber: BeritaSatu.com