Mendagri: Ormas Penting Cegah Lahirnya Negara Otoriter

Mendagri: Ormas Penting Cegah Lahirnya Negara Otoriter
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (berdiri), saat diperkenalkan Presiden Joko Widodo dalam pengenalan menteri kabinet Indonnesia Maju di depan tangga Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 23 Oktober 2019. ( Foto: Suara Pembaruan / Joanito De Saojoao )
Yustinus Paat / YUD Selasa, 26 November 2019 | 17:43 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa keberadaan organisasi kemasyarakatan atau ormas sangat penting dalam negara demokrasi. Menurut Tito, ormas bisa menjadi penyeimbang dominasi negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Ini (ormas) penting, formasi ini untuk menjadi penyeimbang dari dominasi negara supaya mengarah kepada otoriter," ujar Tito di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2019).

Tito mengatakan ormas merupakan salah satu bentuk civil society yang ada ketika munculnya negara bangsa atau nation state. Ormas adalah wujud kebebasan berserikat dan berkumpul.

"Semenjak revolusi Perancis, kerajaan hilang kemudian diganti dengan munculnya negara bangsa yang dipimpin oleh presiden. Untuk menyeimbangi dominasi negara supaya nanti tidak menjadi otoriter maka muncullah civil society yang salah satu bentuknya kebebasan untuk berorganisasi berserikat, berkumpul namanya boleh membentuk ormas," terang dia.

Namun, Tito mengatakan, tidak bisa dipungkiri, ternyata dalam perjalanannya terdapat ormas yang positif dan ada ormas yang negatif. Ormas positif, kata dia, adalah ormas yang konsisten memberikan kritik konstruktif kepada pemerintah.

"Ada juga ormas yang bisa berkolaborasi dengan pemerintah tanpa menghilangkan independensinya," tandas dia.

Sementara ormas negatif, lanjut Tito adalah ormas yang tidak hanya sekedar mengkritik (pemerintah) tapi juga membawa nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keindonesiaan. Dia menilai ada ormas yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.

"Nah yang begini kita harus lurus kan bisa dengan cara pendekatan komunikasi dengan mereka, bisa juga menggunakan sanksi-sanksi administratifnya, ya pembubaran, sanksi pidana dalam melakukan pidana pengrusakan segala macam datang ke proses hukum bahkan bisa dikenakan tindak pidana korporasi, yang akan menilai kita," pungkas Tito. 



Sumber: BeritaSatu.com