Bawaslu Telah Serahkan DIM untuk Revisi UU Pemilu dan UU Pilkada

Bawaslu Telah Serahkan DIM untuk Revisi UU Pemilu dan UU Pilkada
Ratna Dewi Pettalolo. ( Foto: Antara )
Yustinus Paat / MPA Kamis, 28 November 2019 | 16:12 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan pihaknya mendukung revisi UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang hendak dilakukan DPR dan pemerintah. Bawaslu, kata Ratna, telah menyerahkan daftar inventarisasi masalah dari dua UU tersebut.

"Kami dukung. Kami sudah membuat DIM baik untuk UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu maupun UU 10 Tahun 2016 tentang Pilkada," ujar Ratna di sela-sela acara Seminar Nasional Bawaslu bertajuk "Bawaslu dan Penegakan Hukum Pemilu" di Pullman Hotel Jakarta Central Park Podomoro City, Jalan S Parman, Tanjung Duren Selatan, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Bawaslu, kata Ratna, telah mengusulkan beberapa poin revisi atas dua UU tersebut.
Pertama, terkait status Bawaslu di tingkat kabupaten/kota. Dalam UU Pilkada, kata dia masih berstatus panitia ad hoc dengan nama Panwaslu di tingkat kabupaten/kota. Sementara di UU Pemilu, sudah bersifat permanen dengan nama Bawaslu kabupaten/kota.

"Kemudian berkaitan dengan waktu penanganan pelanggaran. Di UU 7 waktu penanganan pelanggaran panjang, 14 hari. Di UU Pilkada kan hanya lima hari. Waktu ini juga akan mempengaruhi kualitas pemeriksaan," tandas dia.

Ratna menuturkan penanganan pelanggaran apalagi pelanggaran tindak pidana pemilu, membutuhkan waktu yang cukup untuk melakukan pembuktian. Menurut Ratna, pembuktian ini penting agar tidak salah memidanakan orang.

"Waktu (penanganan pelanggaran) itu kami minta diselaraskan dengan UU 7/2017 jadi 14 hari kerja," ungkap dia.

Lebih lanjut, Ratna mengatakan Bawaslu juga menyampaikan beberapa norma yang perbuatannya diatur namun sanksi pidananya tidak ada. Dia mencontohkan penggunaan fasilitas negara untuk tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

Bawaslu, kata Ratna, belum membahas desain keserentakan pemilu dan pilkada pada Tahun 2024. Bawaslu, kata dia, hanya fokus pada poin-poin pengaturan yang terkait pengawasan.

"Kami belum membahas sampai pada desain (keserentakan) itu. Kami sedang fokus mencermati pengaturan-pengaturan di UU 7 dan UU 10 yang berpotensi akan menghambat tugas-tugas kami baik itu pengawasan, pencegahan, maupun penanganan pelanggaran," pungkas Ratna.



Sumber: Suara Pembaruan