Pengamat Nilai MPR Harus Belajar dari Tragedi Hong Kong

Pengamat Nilai MPR Harus Belajar dari Tragedi Hong Kong
Demonstran pro-demokrasi Hong Kong, menyalakan lampu dari telepon seluler mereka sambil memegang poster, saat menggelar aksi unjuk rasa di pusat perbelanjaan di Distrik Yuen Long, Kamis (21/11). ( Foto: AFP / Philip Fong )
Hendro D Situmorang / JAS Jumat, 29 November 2019 | 14:04 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Perekonomian Hong Kong sempat lumpuh akibat demonstrasi massa yang berkepanjangan. Oleh karena itu pengamat intelijen senior Suhendra Hadikuntono menyarankan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI belajar dari tragedi Hong Kong itu, dengan segera melaksanakan amendemen Pasal 7 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Aspirasi rakyat terkait agar presiden dapat dipilih lebih dari dua kali sudah menjadi bola salju yang terus membesar. Bila MPR tidak tanggap, saya khawatir rakyat bisa saja turun ke jalan sebagaimana reformasi 1998. Tragedi Hong Kong bisa terjadi di Indonesia," ujar Suhendra dalam keterangannya (29/11/2019).

Berdasarkan investigasinya di lapangan, amendemen Pasal 7 UUD 1945 sudah menjadi kehendak mayoritas rakyat. "Sehingga sebelum terjadi gejolak, MPR harus segera bertindak dengan mengamendemen Pasal 7," cetus Suhendra yang mengaku dihubungi ratusan organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) nasional dan ribuan relawan yang siap turun ke jalan.

Suhendra sebagai pencetus pertama wacana amandemen Pasal 7 UUD 1945 yang kemudian diamplifikasi Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketua MPR Bambang Soesatyo, membantah idenya itu tidak demokratis.

"Demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Kalau rakyat menghendaki tapi MPR menghambat, justru tidak demokratis," tukasnya sambil mengutip jargon vox populi vox dei, suara rakyat adalah suara Tuhan.

Surya Paloh dalam beberapa kesempatan menyatakan perlunya amendemen Pasal 7 UUD 1945 agar Presiden Joko Widodo dapat dipilih kembali. Sekretaris Fraksi Partai Nasdem DPR RI Saan Mustofa kemudian memperkuatnya dengan menyatakan bila ada presiden berkinerja bagus, mengapa tidak diberi kesempatan satu periode lagi?

Adapun Bamsoet membuka peluang untuk amendemen Pasal 7 UUD 1945. Bamsoet menyerahkan hal tersebut kepada rakyat.

Suhendra kemudian menyatakan amendemen Pasal 7 UUD 1945 sudah menjadi kehendak rakyat. Justru kalau dibendung, Suhendra khawatir tragedi Hongkong bisa terjadi di Indonesia. "Kini, semua terpulang kepada MPR," tuturnya seraya memberi sinyal, "jangan sampai obat datang nyawa putus", karena rakyat sudah terlanjur cinta kepada presidennya.



Sumber: Suara Pembaruan