Amendemen Demi Perpanjang Kekuasaan Presiden Bentuk Kemunduran Demokrasi

Amendemen Demi Perpanjang Kekuasaan Presiden Bentuk Kemunduran Demokrasi
Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) berjabat tangan dengan Ketua MPR Bambang Soesatyo (kedua kanan) disaksikan Wapres Ma'ruf Amin (kiri) dan pimpinan MPR saat acara pelantikan presiden dan wapres periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019). ( Foto: ANTARA FOTO / Akbar Nugroho Gumay )
Yustinus Paat / JAS Sabtu, 30 November 2019 | 04:42 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Fathul Bari menyebut wacana perpanjangan periode masa jabatan presiden dan wakil presiden RI lewat amendemen UUD Negara Republik Indonesia 1945 sebagai kemunduran demokrasi.

"PKS sebagai partai yang lahir dari rahim reformasi tentu kita sangat menolak hal itu dimasukkan kedalam konstitusi dan menjadi perubahan dalam amendemen. Jika itu terjadi, kita malah menjadi setback ke masa sebelum reformasi, ada kemunduran demokrasi," ujar Bari dalam PKSMuda Talks di Kantor DPP PKS, kawasan Jakarta Selatan, Jum'at (29/11/2019).

Menurut Fathul Bari, penolakan PKS terhadap periodisasi masa jabatan presiden dan wakil seiring dengan sikap penolakan PKS terhadap wacana amendemen konstitusi.

"Sesuai dengan yang disampaikan oleh Presiden PKS kemarin dalam konpers, bahwa kami tegas untuk saat ini menolak amendemen konstitusi walaupun wacana ini digulirkan harus berdasarkan kehendak rakyat. Menurut saya, saat ini belum ada hal-hal yang sangat mendesak sehingga harus dilakukan amendemen. Apalagi isu yang membuka tentang amendemen itu tentang GBHN padahal itu sudah terakomodasi dalam RPJP," ungkap Bari.

Senada dengan Fathul Bari, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Lola Ester penolakan perpanjangan masa jabatan presiden bisa menyelamatkan demokrasi Indonesia dari ancaman otoriterisme.

"Amendemen konstitusi yang sekarang bisa memuluskan lahirnya negara yang otoriter pascaorde baru, dalam arti ketika kepala negara bisa diperpanjang lebih dari dua kali. Itu memastikan bahwa peluang otoriter akan terulang lagi. Itulah kenapa jadi penting suara oposisi agar wacana ini tidak dilanjutkan," tegas Lola.

Lola melanjutkan, wacana tersebut selain memacu lahirnya rezim otoriter juga sangat kontraproduktif dengan amanat demokrasi Indonesia, "Jelas ini sangat kontraprapduktif dengan agenda demokrasi yang selama ini sudah kita mulai dan dapat disalahgunakan," pungkas dia.



Sumber: BeritaSatu.com