Said Abdullah Dorong DPR Bentuk Pansus Mafia Kartel Nikel
INDEX

BISNIS-27 536.336 (-9.74)   |   COMPOSITE 6258.57 (-118.4)   |   DBX 1209.79 (-7.56)   |   I-GRADE 185.201 (-3.15)   |   IDX30 531.719 (-11.49)   |   IDX80 142.034 (-2.79)   |   IDXBUMN20 420.424 (-11.55)   |   IDXESGL 146.593 (-2.74)   |   IDXG30 145.132 (-2.95)   |   IDXHIDIV20 467.118 (-8.07)   |   IDXQ30 151.699 (-2.74)   |   IDXSMC-COM 284.118 (-6.96)   |   IDXSMC-LIQ 356.602 (-8.98)   |   IDXV30 142.342 (-4.12)   |   INFOBANK15 1078.54 (-23.31)   |   Investor33 455.425 (-8.95)   |   ISSI 183.228 (-3.1)   |   JII 646.305 (-9.76)   |   JII70 225.666 (-3.53)   |   KOMPAS100 1262.11 (-23.67)   |   LQ45 987.949 (-21.07)   |   MBX 1725.55 (-36.04)   |   MNC36 336.055 (-6.76)   |   PEFINDO25 332.023 (-6.72)   |   SMInfra18 316.891 (-5.9)   |   SRI-KEHATI 389.555 (-8.04)   |  

Said Abdullah Dorong DPR Bentuk Pansus Mafia Kartel Nikel

Sabtu, 30 November 2019 | 20:35 WIB
Oleh : Alexander Madji / AMA

Jakarta, Beritasatu.com -Anggota fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Said Abdullah mengusulkan pembentukan panitia khusus (Pansus) di DPR terkait adanya dugaan permainan kartel perdagangan nikel. Tujuannya untuk membongkar dan memberantas mafia dalam tata niaga ekspor nikel di Indonesia

"Saya mendengar, ada godfather di bisnis nikel ini. Ini tidak sehat. Dan, mari kita babat sampai ke akar-akarnya,” ujar Said dalam pernyataan tertulis yang diterima Beritasatu.com di Jakarta, Sabtu (30/11/2019).

Menurut Said, bisnis nikel saat ini sangat tidak sehat karena dimonopoli segelintir pengusaha. Para pengusaha kakap ini, kata dia, memberi upeti kepada penguasa. Sementara pengusaha kecil yang berbinis nikel dipinggirkan. Karena itu, Said meminta pemerintah bertindak tegas memberantas mafia yang diduga menguasai proses tata niaga nikel di Indonesia.

Lebih lanjut Said menjelaskan, pelarangan ekspor nikel berpotensi menelantarkan 26 smelter yang masih dalam proses pembangunan. "Hingga saat ini pemerintah belum memberikan solusi pembiayaan terhadap pembangunan 26 smelter yang sedang berjalan dan membutuhkan banyak biaya untuk penyelesaian,” tandasnya.

Kondisi tersebut menguatkan dugaan adanya mafia nikel yang bermain. Salah satu modus yang mereka lakukan adalah melalui surveyor-surveyor yang dipakai saat transaksi antara perusahaan pertambangan dengan smelter.

Dalam proses itu, pengujian kadar nikel tidak dilakukan oleh lima surveyor yang ditunjuk pemerintah, yakni Sucofindo, Surveyor Indonesia, Carsurin, Geo Service, dan Anindy

“Jika ada persoalan hasil lab maka kedua belah pihak menunjuk pihak ketiga. Nah, posisi penambang nikel tambah hancur karena kalau sudah barang sampai di tempat tujuan dan akan balik perlu biaya besar sekali. Apalagi, pihak ketiga itu pasti pembeli alias smelter yang akan melakukan survei ,” jelasnya.

Menurut Said, kartel nikel muncul sejak terbitnya regulasi Permen ESDM 25/2019 tentang pelarangan ekspor nikel yang sebenarnya jatuh pada 2022. Namun Permen ini dianulir dengan terbitnya Permen ESDM 11/2019 yang menyebutkan pelarangan ini menjadi pada 2020.

Sikap inkonsistensi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha. Sebab, aturan baru ini mengharuskan pelaku usaha mengubah rencana bisnisnya, dari awalnya tahun 2022, sekarang menjadi 2020. "Saya menduga, Permen ini hasil kongkalikong antara oknum pejabat ESDM dengan oknum pengusaha,” jelasnya.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Wakil Ketua MPR Setuju Wantimpres Diisi Ketum Parpol Koalisi

Pengangkatan Wantimpres merupakan hak prerogatif Presiden.

POLITIK | 30 November 2019

Amendemen Masa Jabatan Presiden Hanya Dorongan Segelintir Elite Politik

Argumentasi amendemen masa jabatan tiga periode, ada tendensius politik.

POLITIK | 30 November 2019

Uji Coba Rekapitulasi Elektronik Pilkada Serentak Awal 2020

Sejumlah hal harus disiapkan KPU untuk bisa menyelenggarakan pilkada dengan rekapitulasi elektronik.

POLITIK | 30 November 2019

Amendemen Demi Perpanjang Kekuasaan Presiden Bentuk Kemunduran Demokrasi

Lola melanjutkan, wacana tersebut selain memacu lahirnya rezim otoriter juga sangat kontraproduktif dengan amanat demokrasi Indonesia.

POLITIK | 30 November 2019

Area Aspirasi DPR Harus Menjadi Tempat Dialog Rakyat dan Wakilnya

Tempat penyampaian pendapat hanya fasilitas pendukung, tetapi yang utama adalah komunikasi politik yang lebih baik dan cair.

POLITIK | 29 November 2019

Mantan Napi Bisa Jadi Calon Ketum Golkar

Untuk mantan narapidana, panitia Munas Golkar tidak mempersoalkan mereka mendaftar. Yang penting sudah selesai menjalani menjalani masa hukuman.

POLITIK | 29 November 2019

Biaya Pemilu Murah, KPU Sebut Kembali ke Sistem Kerajaan

Dalam sistem kerajaan tidak terdapat pemilihan, tetapi pemimpin yang dipilih berdasarkan keturunan.

POLITIK | 29 November 2019

Golkar Jabar Solid Dukung Airlangga di Munas

Selain menyuarakan dukungannya, dalam Munas nanti, Dedi bakal mendorong Golkar mempelopori sebagai partai yang merespon cepat perubahan politik di Indonesia.

POLITIK | 29 November 2019

KPU Sebut Hasil Pemilu Langsung Justru Progresif dan Positif

KPU memandang bahwa pemilu langsung selama ini sudah berhasil dengan memberikan hasil positif serta progresif.

POLITIK | 29 November 2019

Presiden Jokowi Akan Buka Munas Golkar

Pembukaan Musyawarah Nasional Golkar 2019, tanggal 3 Desember 2019, akan dilakukan oleh Presiden RI Joko Widodo.

POLITIK | 29 November 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS