Said Abdullah Dorong DPR Bentuk Pansus Mafia Kartel Nikel

Said Abdullah Dorong DPR Bentuk Pansus Mafia Kartel Nikel
MH Said Abdullah (Foto: Istimewa)
Alexander Madji / AMA Sabtu, 30 November 2019 | 20:35 WIB

Jakarta, Beritasatu.com -Anggota fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Said Abdullah mengusulkan pembentukan panitia khusus (Pansus) di DPR terkait adanya dugaan permainan kartel perdagangan nikel. Tujuannya untuk membongkar dan memberantas mafia dalam tata niaga ekspor nikel di Indonesia

"Saya mendengar, ada godfather di bisnis nikel ini. Ini tidak sehat. Dan, mari kita babat sampai ke akar-akarnya,” ujar Said dalam pernyataan tertulis yang diterima Beritasatu.com di Jakarta, Sabtu (30/11/2019).

Menurut Said, bisnis nikel saat ini sangat tidak sehat karena dimonopoli segelintir pengusaha. Para pengusaha kakap ini, kata dia, memberi upeti kepada penguasa. Sementara pengusaha kecil yang berbinis nikel dipinggirkan. Karena itu, Said meminta pemerintah bertindak tegas memberantas mafia yang diduga menguasai proses tata niaga nikel di Indonesia.

Lebih lanjut Said menjelaskan, pelarangan ekspor nikel berpotensi menelantarkan 26 smelter yang masih dalam proses pembangunan. "Hingga saat ini pemerintah belum memberikan solusi pembiayaan terhadap pembangunan 26 smelter yang sedang berjalan dan membutuhkan banyak biaya untuk penyelesaian,” tandasnya.

Kondisi tersebut menguatkan dugaan adanya mafia nikel yang bermain. Salah satu modus yang mereka lakukan adalah melalui surveyor-surveyor yang dipakai saat transaksi antara perusahaan pertambangan dengan smelter.

Dalam proses itu, pengujian kadar nikel tidak dilakukan oleh lima surveyor yang ditunjuk pemerintah, yakni Sucofindo, Surveyor Indonesia, Carsurin, Geo Service, dan Anindy

“Jika ada persoalan hasil lab maka kedua belah pihak menunjuk pihak ketiga. Nah, posisi penambang nikel tambah hancur karena kalau sudah barang sampai di tempat tujuan dan akan balik perlu biaya besar sekali. Apalagi, pihak ketiga itu pasti pembeli alias smelter yang akan melakukan survei ,” jelasnya.

Menurut Said, kartel nikel  muncul sejak terbitnya regulasi Permen ESDM 25/2019 tentang pelarangan ekspor nikel yang sebenarnya jatuh pada 2022. Namun Permen ini dianulir dengan terbitnya Permen ESDM 11/2019 yang menyebutkan pelarangan ini menjadi pada 2020.

Sikap inkonsistensi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha. Sebab, aturan baru ini mengharuskan pelaku usaha mengubah rencana bisnisnya, dari awalnya tahun 2022, sekarang menjadi 2020. "Saya menduga, Permen ini hasil kongkalikong antara oknum pejabat ESDM dengan oknum pengusaha,” jelasnya.



Sumber: Suara Pembaruan