Golkar Diminta Tolak Pilkada Kembali lewat DPRD

Golkar Diminta Tolak Pilkada Kembali lewat DPRD
Direktur Pemberitaan Beritasatu Media Holdings (BSMH) Primus Dorimulu (tengah) menjadi pembicara dalam diskusi menjelang Munas Partai Golkar dengan tema "Harapan, Tantangan Partai Golkar pada Munas 2019" di Jakarta, Sabtu 30 November 2019. Pembicara lain dalam diskusi adalah Juru Bicara Partai Golkar, Christina Aryani (kedua kiri), dan Sebastian Salang (kedua kanan), serta pengamat politik Ray Rangkuti (kanan). ( Foto: Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao )
Robert Wardy / AB Minggu, 1 Desember 2019 | 00:12 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Pemberitaan Beritasatu Media Holdings (BSMH) Primus Dorimulu meminta Partai Golkar (PG) menolak wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) kembali oleh DPRD. Partai Golkar harus berada di barisan depan untuk menolak wacana tersebut dan mempertahankan pilkada langsung.

"Golkar jangan ikut-ikutan (pilkada, Red) kembali ke DPRD. Golkar harus menunjukkan sikapnya," kata Primus dalam diskusi bertema "Munas X Partai Golkar: Harapan dan Tantangan Partai Golkar pada Munas 2019" di Jakarta, Sabtu (30/11/2019).

Selain Primus, tampil pula sebagai pembicara adalah Koordinator Lingkar Masyarakat Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti, Hanta Yudha (Direktur Poltracking Indonesia), Sebastian Salang (Juru Bicara Partai Golkar), dan Christina Aryani (Juru Bicara Partai Golkar).

Primus menjelaskan sudah banyak kepala daerah yang bagus hasil pilkada langsung. Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah produk pilkada langsung. Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga produk pemilu langsung. Tokoh-tokoh lain hasil pilkada langsung, antara lain Ganjar Pranowo, Trir Rismaharini, Ridwan Kamil, serta Abdullah Azwar Anas.

"Masalah pilkada langsung merupakan perhatian serius pers. Kita bisa mendapatkan pemimpin seperti Pak Jokowi, Risma, dan banyak lagi. Mereka lahir dari pilkada langsung," ujar Primus.

Menurutnya, pilkada yang dikembalikan ke DPRD akan menimbulkan masalah dan bukan tidak mungkin terjadi penyuapan besar-besaran kepada anggota DPRD.

"Kalau mau kembali ke DPRD, itu korupsi juga, membayar juga. Sebaiknya, Golkar menolak pilkada kembali ke DPRD" ujarnya.

Dia juga meminta Golkar mendeklarasikan ke publik bahwa pihaknya tidak menerima uang atau mahar dari para calon yang ingin maju dalam pilkada. Golkar harus berani meniru Nasdem yang tegas menolak mahar dalam pilkada. 

"Jangan hanya Nasdem yang katakan tanpa mahar. Golkar juga harus umumkan. Caleg-caleg juga nanti harus tanpa mahar. Parpol adalah kawah candradimuka. Kalau papol benar, tidak korupsi, bangsa ini akan maju," tutup Primus.



Sumber: Suara Pembaruan