Publik Malas Lapor Pelanggaran Pilkada karena Ribet

Publik Malas Lapor Pelanggaran Pilkada karena Ribet
Ilustrasi pilkada. ( Foto: Antara )
Bhakti Hariani / FMB Minggu, 1 Desember 2019 | 11:01 WIB

Depok, Beritasatu.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat meminta masyarakat tidak ragu atau takut melaporkan berbagai pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar pada 2020 mendatang. Termasuk juga warga Depok yang akan menghadapi Pilkada Depok pada tanggal 23 September 2020.

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat Abdullah Dahlan mengatakan, rasa ketakutan masyarakat dalam menyampaikan laporan dugaan pelanggaran dinilai beralasan lantaran masih minimnya edukasi publik tentang pelanggaran.

"Jaminannya apa kalau mereka melapor? Bagaimana cara mendorong mereka agar aktif melaporkan pelanggaran? Pada Pilgub Jabar 2018 lalu tercatat ada 942 pelanggaran dan 312 di antaranya berasal dari laporan publik. Jumlah ini sudah cukup baik dan kami terus upayakan mengedukasi agar masyarakat tak lagi takut jika menemukan kasus pelanggaran pilkada," ujar Abdullah usai kegiatan Media Gathering Bawaslu Kota Depok di Gedung Sasono Mulyo, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat, Sabtu (30/11/2019).

Ketua Divisi Pelanggaran Bawaslu Kota Depok Wili Sumarlin menuturkan, pada perhelatan Pemilihan Gubernur Jawa Barat (Pilgub Jabar) di Kota Depok 2018 lalu terdapat 15 persen pelaporan dugaan pelanggaran yang berasal dari masyarakat. Sedangkan sisanya merupakan temuan hasil kerja para petugas Bawaslu Kota Depok di lapangan.

Dikatakan Wili, masyarakat masih kurang teredukasi dan tidak mengetahui apakah suatu hal termasuk pelanggaran atau bukan. Untuk itu, Bawaslu Kota Depok telah menggelar program Sekolah Kader Pengawasan untuk mengedukasi masyarakat perihal hal hal mana saja yang masuk ke dalam pelanggaran atau tidak dan bagaimana cara melaporkan.

Diakui Wili, masih banyak warga yang enggan lantaran merasa setelah melapor malah akan dibuat ribet dengan proses yang muncul setelahnya. Memang harus diakui bahwa setelah seseorang melaporkan dugaan pelanggaran dalam pilkada maka akan ada klarifikasi yang diminta oleh Bawaslu. Kemudian dilakukan kajian oleh Bawaslu pelanggaran tersebut.

Setelah itu juga ada proses Berita Acara Pemeriksaan di Polresta Depok. "Ini yang kerap dikeluhkan masyarakat. Lapor tapi malah jadi ribet apalagi waktu mereka jadi terbuang karena harus bolak balik ke kantor Polresta terlebih bagi pegawai yang bekerja terikat jam kantor," papar Wili.

Hal yang dikhawatirkan lainnya adalah masalah perlindungan. Apakah ada perlindungan yang didapatkan oleh pelapor dimana sama seperti perlindungan yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk kasus pidana umum.

"Nanti kami akan jajaki kerja sama dengan LPSK bagaimana terkait perlindungan untuk para pelapor dalam pergelaran Pilkada," tutur Wili.

Terkait laporan dugaan pelanggaran juga harus memenuhi syarat formil dan materil dimana masyarakat bisa mendatangi kantor Bawaslu kemudian melaporkan siapa pelakunya dan sampaikan uraian singkat serta alat bukti dan juga saksi.

"Laporan juga bisa via media sosial yang dimiliki Bawaslu Kota Depok tapi ini hanya untuk awalan saja karena tetap nanti harus dilengkapi dan diregistrasi kemudian dilakukan kroscek oleh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) bahwa apakah benar ada kejadian seperti itu," urai Wili.

Sementara itu, terkait antisipasi agar tidak terjadi timbul korban jiwa dari para petugas penyelenggara dalam pergelaran pilkada sebagaimana banyak ditemui di seluruh Indonesia saat pemilu legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) lalu, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat Abdullah Dahlan mengatakan akan melakukan pendeteksian dini agar tak adalagi korban jiwa dalam pergelaran pilkada yang juga akan digelar di delapan kabupaten/ kota lainnya se-Jawa Barat.

"Kami identifikasi beban kerja yang menyebabkan beban yang berlebihan. Apalagi jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Pilkada Depok nanti bertambah jumlahnya menjadi 500 TPS dari sebelumnya 300 TPS. Hanya saja memang rekap suaranya tidak sebanyak saat pileg dan pilpres lalu," tutur Abdullah.

Dikatakan Abdullah pihaknya sudah melakukan antisipasi terkait teknis pengawasan dan pembagian peran. Asuransi jiwa secara kelembagaan bagi petugas pemilu diakui Abdullah memang belum ada namun di internal Bawaslu sudah mulai ada inisiatif tersendiri.

"Kami juga kerja sama dengan pemerintah daerah setempat terkait penyediaan tenaga medis yang tidak jauh dari TPS agar pertolongan dapat dilakukan cepat jika ada hal-hal darurat yang tidak diinginkan," tutur Abdullah. 



Sumber: Suara Pembaruan