Bawaslu Jabar Ingatkan Larangan Politisasi ASN Jelang Pilkada

Bawaslu Jabar Ingatkan Larangan Politisasi ASN Jelang Pilkada
Ilustrasi Pilkada 2020. ( Foto: SP/Muhammad Reza )
Bhakti Hariani / FMB Minggu, 1 Desember 2019 | 11:12 WIB

Depok, Beritasatu.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat mewanti-wanti kepala daerah yang daerahnya akan menggelar perhelatan pilkada untuk tidak mempolitisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) demi pemenangan pilkada.

"Konsen Bawaslu adalah mengimbau khusus di daerah yang akan melakukan pilkada ada norma yang berlaku. Pada satu sisi, dilarang untuk melakukan mutasi dan rotasi enam bulan sebelum penetapan calon. Ini penting agar tidak terjadi unsur politisasi birokrasi dalam hal mutasi dan rotasi. Hal lain, kami ingatkan kontestasi ini juga harus fair," ujar Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat Abdullah Dahlan dalam acara Media Gathering di Gedung Sasono Mulyo, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat, (Sabtu, 30/11/2019).

Abdullah menuturkan, para birokrat di pemerintahan daerah yang akan melaksanakan pilkada diimbau untuk tidak mengambil bagian dalam pemenangan atau dipolitisasi untuk kepentingan membangun keterpilihan.

"Jadi kami harapkan selain ASN netral kebijakan yang diambil kepala daerah juga jangan dipolitisasi sebagai modal kemenangan," ujar Abdullah.

Bawaslu Provinsi Jawa Barat juga meminta kepala daerah yang daerahnya akan menggelar pilkada pada 2020 untuk tidak melakukan rotasi dan mutasi terhitung enam bulan sebelum pendaftaran calon ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Terlebih jika kepala daerah tersebut mencalonkan diri kembali dalam pemilihan kepala daerah.

"Ada aturannya sesuai pasal 71 ayat 2 UU 10 tahun 2016. Jika ini dilakukan, maka ketika terpilih kembali bisa digugurkan. Ini menjadi domain kami di Bawaslu," tutur Abdullah.



Sumber: Suara Pembaruan