Demokrat: Wacana Pilpres Lewat MPR Khianati Semangat Reformasi 1998

Demokrat: Wacana Pilpres Lewat MPR Khianati Semangat Reformasi 1998
Ilustrasi pemungutan suara. ( Foto: Antara )
Carlos KY Paath / AO Selasa, 3 Desember 2019 | 07:55 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) sepatutnya tetap dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, bukan kembali melalui MPR sebagaimana wacana yang beredar di ruang publik. Pilpres oleh MPR justru mengkhianati semangat Reformasi 1998.

“Isu atau wacana untuk mengembalikan sistem pilpres ke MPR dalam rencana amendemen UUD 1945 tentu sangat mengkhianati semangat Reformasi 1998,” kata anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Irwan, dalam keterangan seperti diterima Beritasatu.com di Jakarta, Senin (2/12/2019).

Menurut Irwan, terdapat sejumlah faktor penyebab adanya keinginan agar pilpres dilaksanakan oleh MPR. Salah satunya yaitu agar tercipta kekuasaan dengan durasi begitu panjang. Irwan menegaskan, masa jabatan presiden dua periode sudah sangat relevan.

Irwan menyatakan, dorongan agar masa jabatan presiden menjadi tiga periode justru secara sistemik akan mengembalikan kekuasaan otoriter. “Dulunya seluruh fraksi menyetujui amandemen UUD 1945 untuk pembatasan hanya dua periode dengan semangat membatasi kekuasaan agar tidak disalah gunakan,” tegas Irwan.

“Mungkin saja mereka (yang mengembuskan isu masa jabatan presiden) itu berpengalaman hidup dan pernah menikmati kekuasaan yang otoriter. Jadi, mereka tidak sabar lagi ingin berkuasa kembali," katanya.



Sumber: Suara Pembaruan