MUI Tolak Penambahan Masa Jabatan Presiden

MUI Tolak Penambahan Masa Jabatan Presiden
Ilustrasi pemungutan suara. ( Foto: Antara )
Markus Junianto Sihaloho / WBP Selasa, 3 Desember 2019 | 19:04 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menolak wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Hal ini disampaikan resmi oleh MUI saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di kantornya di Jakarta, Selasa (3/12/2019).

Silaturahmi dilakukan sebagai bagian program MPR yang melaksanakan serap aspirasi ke sejumlah parpol, organisasi, dan tokoh, menyangkut rencana amendemen terbatas UUD 1945 tentang Haluan Negara. Masalahnya, belakangan muncul ide amendemen untuk hal lainnya, termasuk penambahan masa jabatan presiden yang diusulkan Nasdem.

Sikap MUI sendiri dibacakan oleh Ketua MUI Pusat Bidang Pendidikan dan Kaderisasi Basri Bermanda. Hadir dari perwakilan MPR, yaitu masing-masing wakil ketua Jazilul Fawaid, Hidayat Nur Wahid, dan Fadel Muhammad.

Basri Bermanda mengatakan, ada enam poin sikap MUI mengenai wacana amendemen Undang-undang Dasar 1945. Saat membacakan enam sikap ini, hadir Sekretaris Jenderal MUI Pusat Anwar Abbas dan sejumlah petinggi MUI.

"Satu, MUI mengharapkan wacana perubahan UUD 1945 atau amendemen konstitusi hendaknya oleh MPR dipertimbangkan terlebih dahulu dengan lebih matang, mendalam, penuh kehati-hatian dan memperhatikan berbagai asprasi kelompok masyarakat dan parpol," kata Basri Bermanda.

Kedua, lanjut Basri, apabila MPR tetap melaksanakan perubahan UUD 1945, maka MUI dapat memahai hal tersebut sepanjang agendanya hanya masuknya Garis Besar Haluan Negara (GBHN) menjadi kewenangan lembaga itu. Hanya saja Basri menekankan MUI tetap ingin mempertahankan sistem presidensial dan pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat.

"Tiga, MUI menilai perubahan UUD 1945 yang telah dilakukan pada awal era reformasi, 1969 sampai 2002, telah menghasilkan berbagai keputusan yang sangat fundamental dan telah sesuai dengan semangat dan merupakan wujud dari tuntutan reformasi, sebagai perubahan konstitusi tersebut telah memberikan dasar hukum yang sangat kuat, bagi terwujudnya penyelenggaraan negara yang demorkatis dan modern," jelas Basri Bermanda.

Keempat, MUI menegaskan bahwa hasil-hasil perubahan UUD 1945 tetap dipertahankan dalam ketentuan konstitusi. Antara lain, masa jabatan presiden dan wakil presiden maksimal dua periode, pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat, dan kedudukan lembaga negara yang sejajar dan setara.

"Lima, menjadi tugas dan tanggung jawab semua lembaga negara dan penyelenggara negara serta semua komponen bangsa untuk melaksanakan UUD 1945 secara istikamah dan optimal agar terwujudnya kehidupan kebangsaan dan kenegaraan sesuai cita-cita konstitusi," kata Basri Bermanda.

Keenam, MUI mendorong MPR terus memberikan sumbangsih terbaik dan peran optimalnya untuk mengawal Pancasila, UUD 1945 NKRI dan Bhineka Tunggal Ika menuju terwujudnya cita-cita berdirinya negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyatakan pihaknya menerima sikap MUI itu untuk menjadi pertimbangan dalam menindaklanjuti usulan amandemen UUD 1945. MPR juga akan terus melakukan serap aspirasi ke sejumlah partai politik dan organisasi kemasyarakatan.

Sejauh ini, kata Hidayat, hanya MUI yang membacakan sikapnya secara langsung dan resmi.



Sumber: BeritaSatu.com