Komisi II Sebut E-Recap Diuji Coba di Pilkada Serentak 2020

Komisi II Sebut E-Recap Diuji Coba di Pilkada Serentak 2020
Saan Mustofa. ( Foto: ANTARA FOTO / Widodo S Yusuf )
Yustinus Paat / WBP Selasa, 3 Desember 2019 | 21:24 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustofa mengatakan rekapitulasi elektronik atau e-recap akan diuji coba pada Pilkada serentak 2020. E-recap diterapkan di beberapa daerah yang ramah dengan teknologi informasi dan internetnya mudah diakses.

"Di Pilkada 2020, di daerah-daerah tertentu dulu misalnya daerah yang friendly terhadap teknologi informasi. Jadi nggak diterapkan di daerah-daerah yang masih jauh secara teknologi," ujar Saan Mustofa di acara peluncuran dan diskusi buku berjudul “Panduan Penerapan Teknologi Pungut Hitung untuk Indonesia” di Upnormal Coffee Roasters, Jalan Raden Saleh, Jakarta, Selasa (3/12/2019).

Buku tersebut ditulis oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) atas kerja sama Internatinal Democracy and Electoral Assistance (IDEA). Diskusi ini dihadiri beberapa pembicara, antara lain Anggota Bawaslu Rahmat Bagja, pakar Teknologi Pemilu International IDEA Peter Wolf, Ketua Perludem Topo Santo dan Director for Asia and The Pacific International IDEA Leena Rikkila.

Komisi II DPR, kata Saan, sangat mendukung penggunakan teknologi dalam penyelenggaraan pilkada dan pemilu. Pasalnya teknologi akan membuat pemilu menjadi efisien, efektif dan transparan.

"Teknologi bisa membuat pilkada menjadi murah dan transparan. Karena di beberapa daerah, anggaran pilkadanya cukup mahal, hampir 25 persen dana dari APBD digunakan untuk pilkada. Nah, dengan teknologi diharapkan bisa memangkas anggaran besar tersebut," ungkap Saan Mustofa.

Meski demikian, Saan mengatakan e-recap belum bisa diterapkan di 270 daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak 2020. Selain itu, tutur dia, e-recap belum bisa menjadi mekanisme resmi rekapitulasi hasil pemilu karena belum memiliki payung hukum yang kuat.

"Maka kita dorong bagaimana penyelenggaraan ide, gagasan, e-recap ini kita ujicobakan saja dan kita jadikan pendamping dalam rekap manual. Kita uji cobakan supaya nanti di Pemilu 2024 benar-benar sudah siap dan punya hasil uji cobanya," pungkas Saan Mustofa.

Lebih lanjut, Saan mengatakan DPR mendorong penggunaan e-recap ini diatur secara detail dalam revisi UU Pilkada dan UU Pemilu yang mulai dibahas pada 2020. Dia mengatakan kedua UU tersebut bakal masuk dalam prolegnas prioritas 2020.

"Kita tidak lakukan revisi terbatas UU Pilkada karena takutnya, banyak kepentingan lain yang masuk sehingga revisi terbatasnya bukan hanya untuk mengatur soal e-recap, tetapi misalnya anggota DPR/DPRD tidak perlu mundur kalau menjadi calon kepala daerah," pungkas Saan Mustofa.



Sumber: BeritaSatu.com