Bawaslu: Pengaturan E-Recap Harus di Level UU

Bawaslu: Pengaturan E-Recap Harus di Level UU
Ilustrasi Bawaslu. ( Foto: Antara )
Yustinus Paat / WBP Selasa, 3 Desember 2019 | 22:24 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengharapkan penggunaan rekapitulasi elektronik atau e-recap perlu diatur secara detail di level undang-undang (UU). Menurut Bagja, tidak cukup e-recap ini hanya diatur dalam peraturan KPU karena bisa menimbulkan persoalan legitimasi penggunana e-recap dan hasil e-recap.

"Kita dorong (e-recap) diatur secara detail dulu di undang-undang sehingga punya legitimasi dan tidak menimbulkan persoalan hukum kemudian," ujar Rahmat Bagja di acara peluncuran dan diskusi buku berjudul “Panduan Penerapan Teknologi Pungut Hitung untuk Indonesia” di Upnormal Coffee Roasters, Jalan Raden Saleh, Jakarta, Selasa (3/12/2019).

Buku tersebut ditulis oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) atas kerjasama dengan Internationl Democracy and Electoral Assistance (IDEA).

Bagja mengakui bahwa e-recap ini sudah diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang menyebutkan bahwa mekanisme penghitungan dan rekapitulasi suara pemilihan secara manual dan/atau menggunakan sistem penghitungan suara secara elektronik diatur dengan peraturan KPU. Menurut Bagja, pengaturan Pasal 111 tersebut tidak detail dan komprehensif jika e-recap diterapkan.

"Harus dilihat UU-nya, apakah bertabrakan atau tidak. Karena dalam UU Pilkada, masih disebut rekap manual berjenjang. Lalu bagaimana dengan e-racap? E-recap itu ada di Pasal 111 UU Pilkada, kita harus tentukan dulu, masalah atau tidak. Tentu manual berjenjang tetap dilaksanakan," ungkap Rahmat Bagja.

Bagja juga mengingatkan agar penggunaan e-recap benar-benar membantu untuk membuat rekapitulasi berjalan efektif, efisien dan transparan. Keberadaan e-recap, kata dia, tidak boleh menghambat atau mengacaukan proses rekapitulasi hasil pemilu.

"Karena itu, perlu dipersiapkan dengan baik mulai dari sumber dayanya, teknologinya, sarananya, jaringan internet termasuk payung hukumnya. Jangan sampai menjadi masalah dalam proses pemilu," pungkas Rahmat Bagja.



Sumber: BeritaSatu.com