Amendemen UUD 1945 Sebuah Keniscayaan

Amendemen UUD 1945 Sebuah Keniscayaan
Wakil Ketua DPD Nono Sampono berbicara pada FGD bertema "Urgensi Haluan Negara dalam Menentukan Arah Pembangunan Nasional dan Daerah", di Kampus Unpar, Bandung, Kamis (5/12). ( Foto: Suara Pembaruan / Aditya L Djono )
Adi Marsiela / JEM Kamis, 5 Desember 2019 | 15:42 WIB

Bandung, Beritasatu.com - Amendemen kelima Undang-Undang Dasar 1945 menjadi sebuah keniscayaan dalam proses membangun demokrasi di Indonesia. Salah satu poin penting yang perlu masuk dalam perubahan itu adalah perumusan arah atau haluan pembangunan negara.

Demikian benang merah yang bisa ditarik dari Focus Group Discussion (FGD) bertema "Urgensi Haluan Negara dalam Menentukan Arah Pembangunan Nasional dan Daerah" yang diselenggaraan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI bekerja sama dengan Berita Satu Media Holding di Gedung Rektorat Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Rabu, 5 Desember 2019.

Hadir sebagai pembicara dalam FGD tersebut, Wakil Ketua Majelis Permusyarawatan Rakyat RI, Fadel Muhammad, Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono, Ketua Komite I DPD RI, Agustin Teras Narang, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan pada Kementerian Hukum dan HAM, Widodo Ekatjahjana, Guru Besar Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Asep Warlan Yusuf, serta anggota DPD RI perwakilan Jawa Barat, Eni Sumarni.

“Sekarang muncul wacana di masyarakat, setelah sepuluh tahun (lebih), buat amendemen lagi. Terakhir (tahun) 2002. Mari kita buat. Ada rekomendasi perubahan, semula usul yang muncul itu perlu haluan negara buat perubahan, namanya amendemen terbatas,” kata Fadel Muhammad.

Secara kelembagaan, ungkap Fade Muhammad, MPR terus menanti masukan dari publik terkait amendemen tersebut. Setidaknya, sudah ada lima hal menonjol yang masuk.

“Hampir semua, banyak mengusulkan (masa jabatan) presiden cukup dua kali saja. Ada beberapa orang di MPR yang mau tiga kali. Ada juga usul presiden dipilih MPR, misalnya (dari) NU (Nahdlatul Ulama) agar tidak lagi membuat pemilihan kepala daerah, mereka buat tertulis. Cukup (pemilihan) di MPR, begitu juga dari beberapa partai,” ungkap Fadel Muhammad.

Ada juga masukan agar landasan hukum di Indonesia itu kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. “Ada usulan yang muncul sekarang, minta MPR jadi lembaga tertinggi negara sehingga bisa mengatur kembali (haluan negara). Terakhir, masukan yang berkembang sekarang adalah bahwa (peran dan kewenangan) DPD harus diperkuat oleh amendemen,” ujar Fadel Muhammad sembari menambahkan seluruh usulan itu masih menanti kajian dari partai politik yang diperkirakan baru akan dibahas tahun 2020 mendatang.

Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono memprediksi amendemen UUD 1945 berkaca dari wacana yang berkembang dan mendapatkan dukungan dari sembilan pimpinan partai politik dan DPD yang ada di MPR RI.

“Lengkap sudah orang-orang yang dapat daulat dari rakyat, dipilih secara formal dan ada otoritas buat tetapkan dan rubah UUD. Prediksi saya secara formal itu akan terjadi,” ungkap purnawirawan Letnan Jenderal dari Korps Marinir ini.

Dia memastikan, amendemen itu tidak bakal memengaruhi sistem presidential yang berlaku saat ini. “Memang ada rasa khawatir apakah ini pintu masuk impeachment,” kata Nono Sampono.

Nono Sampono menegaskan, amendemen itu penting guna menyempurnakan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Secara formal, perihal pembahasan haluan negara ini merupakan satu dari tujuh rekomendasi MPR periode 2014-2019.

Rekomendasi lainnya, berkaitan dengan penataan kewenangan MPR RI, DPD RI, sistem presidensial, kekuasaan kehakiman, sistem hukum dan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara, serta pelaksanaan pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta Ketetapan MPR.

“Sampai saat ini demokrasi buat check and balance tidak jalan maksimal, karena DPR dan DPD tidak balance,” kata Nono Sampono.

Terkait amendemen UUD 1945 terkait haluan negara, Asep Warlan Yusuf mengingatkan pentingnya dokumen negara yang menjabarkan dan merealisasikan tujuan, tanggung jawab, serta norma-norma bernegara.

“GBHN (garis besar haluan negara) bisa jadi makna kategori dan makna diri. Kalau kategori yang dimaksud, maka apapun yang sudah jadi ketetapan MPR itu jadi haluan negara,” ungkapnya.

Lantas apa isi dari haluan negara itu? Asep memaparkan, penjabaran dari tujuan bernegara seperti yang tercantum dalam UUD 1945. Yaitu, membangun negara hukum yang berkeadilan, menyejahterakan rakyat hingga makmur merata serta menciptakan kemakmuran rakyat memanfaatkan sumber daya alam seperti tercantum dalam pasal 33 UUD 1945.

Makanya, sambung Asep, menjadi penting keberadaan sebuah pedoman yang bisa dijadikan rujukan buat semua lembaga negara. “Tidak hanya bagi presiden. Tapi semua lembaga negara mengacu pada haluan negara tersebut,” tegasnya sembari menambahkan peran DPD jadi signifikan terkait merealisasikan kesejahteraan karena apabila daerah-daerah di Indonesia sejahtera maka pemerintahan secara nasional juga akan ikut sejahtera.

Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan HAM, Widodo Ekatjahjana menuturkan wacana terkait perlu adanya haluan negara itu muncul dalam rekomendasi MPR tahun 2014 silam. “Melakukan reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional dengan model GBHN sebagai haluan penyelenggaraan negara,” imbuh Widodo.

Pascatidak adanya GBHN seiring terbitnya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, kata Widodo, arah pembangunan sepenuhnya disesuaikan dengan dokumen rencana pembangunan jangka panjang nasional, rencana pembangunan jangka menengah yang disusun setiap lima tahun sekali berdasarkan visi misi presiden, serta rencana pembangunan jangka pendek. Padahal keberadaan haluan negara itu sudah ada sejak era Orde Lama dan Orde Baru.

Widodo menuturkan, presiden serta para kepala daerah bisa saja berasal dari partai politik yang berbeda. Kondisi ini bisa memberi dampak terhadap proses pembangunan karena bukan hal mustahil jika berbeda partai maka bereda pula visi dan misi yang diusungnya.

“Situasi ini kita lihat, sistem pembangunan nasional dibanding sebelumnya kok tidak ada dokumen yang lengkap sistematis buat desain besar dan itu mengikat. Di pusat seperti tidak jelas. Di daerah semua seperti mau jadi nahkoda, ini jadi soal besar, ke arah mana negara ini mau dibawa? Kita kehilangan, disorientasi, maka muncul kerisauan MPR perlu formulasi GBHN lagi,” imbuhnya.

Secara hukum, ungkap Widodo, peluang yang paling terbuka untuk menetapkan haluan negara tersebut melalui amandemen. “Karena Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan sudah disebutkan MPR tidak boleh lagi mengeluarkan ketetapan-ketetapan baru. Saya sepakat dengan perubahan undang-undang dasar,” tuturnya.

 



Sumber: Suara Pembaruan