Amendemen UUD 1945 Sebuah Keniscayaan
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Amendemen UUD 1945 Sebuah Keniscayaan

Kamis, 5 Desember 2019 | 15:42 WIB
Oleh : Adi Marsiela / JEM

Bandung, Beritasatu.com - Amendemen kelima Undang-Undang Dasar 1945 menjadi sebuah keniscayaan dalam proses membangun demokrasi di Indonesia. Salah satu poin penting yang perlu masuk dalam perubahan itu adalah perumusan arah atau haluan pembangunan negara.

Demikian benang merah yang bisa ditarik dari Focus Group Discussion (FGD) bertema "Urgensi Haluan Negara dalam Menentukan Arah Pembangunan Nasional dan Daerah" yang diselenggaraan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI bekerja sama dengan Berita Satu Media Holding di Gedung Rektorat Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Rabu, 5 Desember 2019.

Hadir sebagai pembicara dalam FGD tersebut, Wakil Ketua Majelis Permusyarawatan Rakyat RI, Fadel Muhammad, Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono, Ketua Komite I DPD RI, Agustin Teras Narang, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan pada Kementerian Hukum dan HAM, Widodo Ekatjahjana, Guru Besar Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Asep Warlan Yusuf, serta anggota DPD RI perwakilan Jawa Barat, Eni Sumarni.

“Sekarang muncul wacana di masyarakat, setelah sepuluh tahun (lebih), buat amendemen lagi. Terakhir (tahun) 2002. Mari kita buat. Ada rekomendasi perubahan, semula usul yang muncul itu perlu haluan negara buat perubahan, namanya amendemen terbatas,” kata Fadel Muhammad.

Secara kelembagaan, ungkap Fade Muhammad, MPR terus menanti masukan dari publik terkait amendemen tersebut. Setidaknya, sudah ada lima hal menonjol yang masuk.

“Hampir semua, banyak mengusulkan (masa jabatan) presiden cukup dua kali saja. Ada beberapa orang di MPR yang mau tiga kali. Ada juga usul presiden dipilih MPR, misalnya (dari) NU (Nahdlatul Ulama) agar tidak lagi membuat pemilihan kepala daerah, mereka buat tertulis. Cukup (pemilihan) di MPR, begitu juga dari beberapa partai,” ungkap Fadel Muhammad.

Ada juga masukan agar landasan hukum di Indonesia itu kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. “Ada usulan yang muncul sekarang, minta MPR jadi lembaga tertinggi negara sehingga bisa mengatur kembali (haluan negara). Terakhir, masukan yang berkembang sekarang adalah bahwa (peran dan kewenangan) DPD harus diperkuat oleh amendemen,” ujar Fadel Muhammad sembari menambahkan seluruh usulan itu masih menanti kajian dari partai politik yang diperkirakan baru akan dibahas tahun 2020 mendatang.

Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono memprediksi amendemen UUD 1945 berkaca dari wacana yang berkembang dan mendapatkan dukungan dari sembilan pimpinan partai politik dan DPD yang ada di MPR RI.

“Lengkap sudah orang-orang yang dapat daulat dari rakyat, dipilih secara formal dan ada otoritas buat tetapkan dan rubah UUD. Prediksi saya secara formal itu akan terjadi,” ungkap purnawirawan Letnan Jenderal dari Korps Marinir ini.

Dia memastikan, amendemen itu tidak bakal memengaruhi sistem presidential yang berlaku saat ini. “Memang ada rasa khawatir apakah ini pintu masuk impeachment,” kata Nono Sampono.

Nono Sampono menegaskan, amendemen itu penting guna menyempurnakan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Secara formal, perihal pembahasan haluan negara ini merupakan satu dari tujuh rekomendasi MPR periode 2014-2019.

Rekomendasi lainnya, berkaitan dengan penataan kewenangan MPR RI, DPD RI, sistem presidensial, kekuasaan kehakiman, sistem hukum dan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara, serta pelaksanaan pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta Ketetapan MPR.

“Sampai saat ini demokrasi buat check and balance tidak jalan maksimal, karena DPR dan DPD tidak balance,” kata Nono Sampono.

Terkait amendemen UUD 1945 terkait haluan negara, Asep Warlan Yusuf mengingatkan pentingnya dokumen negara yang menjabarkan dan merealisasikan tujuan, tanggung jawab, serta norma-norma bernegara.

“GBHN (garis besar haluan negara) bisa jadi makna kategori dan makna diri. Kalau kategori yang dimaksud, maka apapun yang sudah jadi ketetapan MPR itu jadi haluan negara,” ungkapnya.

Lantas apa isi dari haluan negara itu? Asep memaparkan, penjabaran dari tujuan bernegara seperti yang tercantum dalam UUD 1945. Yaitu, membangun negara hukum yang berkeadilan, menyejahterakan rakyat hingga makmur merata serta menciptakan kemakmuran rakyat memanfaatkan sumber daya alam seperti tercantum dalam pasal 33 UUD 1945.

Makanya, sambung Asep, menjadi penting keberadaan sebuah pedoman yang bisa dijadikan rujukan buat semua lembaga negara. “Tidak hanya bagi presiden. Tapi semua lembaga negara mengacu pada haluan negara tersebut,” tegasnya sembari menambahkan peran DPD jadi signifikan terkait merealisasikan kesejahteraan karena apabila daerah-daerah di Indonesia sejahtera maka pemerintahan secara nasional juga akan ikut sejahtera.

Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan HAM, Widodo Ekatjahjana menuturkan wacana terkait perlu adanya haluan negara itu muncul dalam rekomendasi MPR tahun 2014 silam. “Melakukan reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional dengan model GBHN sebagai haluan penyelenggaraan negara,” imbuh Widodo.

Pascatidak adanya GBHN seiring terbitnya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, kata Widodo, arah pembangunan sepenuhnya disesuaikan dengan dokumen rencana pembangunan jangka panjang nasional, rencana pembangunan jangka menengah yang disusun setiap lima tahun sekali berdasarkan visi misi presiden, serta rencana pembangunan jangka pendek. Padahal keberadaan haluan negara itu sudah ada sejak era Orde Lama dan Orde Baru.

Widodo menuturkan, presiden serta para kepala daerah bisa saja berasal dari partai politik yang berbeda. Kondisi ini bisa memberi dampak terhadap proses pembangunan karena bukan hal mustahil jika berbeda partai maka bereda pula visi dan misi yang diusungnya.

“Situasi ini kita lihat, sistem pembangunan nasional dibanding sebelumnya kok tidak ada dokumen yang lengkap sistematis buat desain besar dan itu mengikat. Di pusat seperti tidak jelas. Di daerah semua seperti mau jadi nahkoda, ini jadi soal besar, ke arah mana negara ini mau dibawa? Kita kehilangan, disorientasi, maka muncul kerisauan MPR perlu formulasi GBHN lagi,” imbuhnya.

Secara hukum, ungkap Widodo, peluang yang paling terbuka untuk menetapkan haluan negara tersebut melalui amandemen. “Karena Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan sudah disebutkan MPR tidak boleh lagi mengeluarkan ketetapan-ketetapan baru. Saya sepakat dengan perubahan undang-undang dasar,” tuturnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan


BERITA LAINNYA

Survei: Elektabilitas PDIP-PSI Unggul di DKI, PKS Terancam

Lembaga survei Jakarta Research Center (JRC) menyebutkan, elektabilitas PDIP dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menduduki posisi teratas di DKI Jakarta

POLITIK | 18 September 2021

Analis KSP Usul Periode Jabatan DPR Dibatasi

Menurut Karyudi, jika eksekutif periode jabatannya sudah dibatasi hanya sampai dua periode, mengapa tidak dengan legislatif yakni DPR/DPRD juga demikian.

POLITIK | 18 September 2021

Imelda Sari Klaim Kinerja Anggota DPR dari Demokrat Efektif Serap Aspirasi

Politikus Partai Demokrat, Imelda Sari mengeklaim kinerja anggota DPR dari Fraksi Demokrat efektif, terutama dalam menyerap aspirasi masyarakat.

POLITIK | 18 September 2021

Jufry Lumintang Beberkan Syarat UMKM Bangkit Lebih Cepat

Menurut Jufri terdapat dua syarat agar UMKM dapat kembali segera bangkit setelah kasus aktif Covid-19 menurun selama beberapa pekan terakhir.

POLITIK | 18 September 2021

Ahmad Riza Patria Bakal Jadi Kuda Hitam di Pilgub DKI 2024

Survei JRC menyebutkan, Risma, Anies Baswedan, dan Ahmad Riza Patria bakal bersaing di Pilgub DKI 2024 namun Ariza dipredikasi jadi kuda hitam

POLITIK | 18 September 2021

Formappi Apresiasi Krisdayanti Beberkan Gaji Anggota DPR

Peneliti Formappi, Lucius Karus mengapresiasi Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Krisdayanti yang membeberkan gaji anggota DPR senilai ratusan juta rupiah.

POLITIK | 18 September 2021

Masinton Bantah Krisdayanti Ditegur Fraksi PDIP Soal Blak-blakan Gaji Anggota DPR

Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu membantah fraksinya menegur Krisdayanti yang blak-blakan soal gaji anggota DPR. Fraksi PDIP justru apresiasi.

POLITIK | 18 September 2021

PSI: Berkinerja Buruk, Tunjangan DPR Seharusnya Dipotong

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengaku sudah lama mempertanyakan banyaknya tunjangan yang diterima oleh anggota DPR RI.

POLITIK | 18 September 2021

Pengamat: Pengerahan Massa AHY di PTUN Adalah Tindakan Primitif

Menurut Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas pengerahan massa AHY ke PTUN merupakan tindakan yang primitif.

POLITIK | 18 September 2021

MPR: Tak Perlu Khawatir Berlebih Terkait Amendemen UUD 1945

Ketua MPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan tak perlu ada kekhawatiran berlebihan terkait amendemen UUD 1945 terbatas untuk menghadirkan PPHN.

POLITIK | 17 September 2021


TAG POPULER

# Napoleon Bonaparte


# Ali Kalora


# Ancaman Keamanan Bangsa


# Inter Milan


# Persib



TERKINI
Rachmat Gobel Minta Pemasok Barang Kecil dan Menengah Dilindungi Pemerintah

Rachmat Gobel Minta Pemasok Barang Kecil dan Menengah Dilindungi Pemerintah

EKONOMI | 15 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings