Tangani Pidana Pemilu, Bawaslu Ingin Punya Wewenang seperti KPK

Tangani Pidana Pemilu, Bawaslu Ingin Punya Wewenang seperti KPK
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2017-2022, Abhan. ( Foto: Bawaslu )
Yustinus Paat / AO Jumat, 6 Desember 2019 | 07:08 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Abhan menginginkan agar lembaganya memiliki kewenangan seperti yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani tindak pidana pemilu. Menurut Abhan, jika Bawaslu memiliki kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan seperti KPK, maka penegakan hukum pidana pemilu akan efektif.

"Tentu itu yang kami harapkan memang kewenangan penyidikan dan penuntutan ada di Bawaslu sehinga lembaga ini mempunyai penyidik dan penuntut sendiri," ujar Abhan di sela-sela acara Konferensi Nasional Pengawasan dan Penegakan Keadilan Pemilu di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (5/12/2019).

Abhan mengatakan penanganan tindak pidana pemilu saat ini dilakukan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang di dalamnya terdiri dari Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan. Namun, kata Abhan, Sentra Gakkumdu ini hanya menjadi forum dari institusi berbeda dengan masing-masing kepala.

"Ini (Sentra Gakkumdu) satu forum, tetapi kepalanya (berbeda-beda), jadi tidak efektif. Kalau mau efektif, catatan kami di Sentra Gakkumdu, ya, satu kepala saja, yaitu Bawaslu," terang dia.

Abhan membandingkan dengan keberadaan KPK yang menjadi lembaga mandiri dalam menangani tindak pidana korupsi. Meskipun sebagian penyelidik dan penyidik di institusi KPK berasal dari polisi, mereka tetap satu kepala, yakni pimpinan KPK.

"Jadi, perintah sprindik-nya dari Bawaslu. KPK sprindik dari pimpinan KPK. Kalau (sekarang) Gakkumdu, sprindik-nya dari Kapolri. Kalau Bawaslu provinsi dari Kapolda. Bawaslu kabupaten/kota dari Kapolres," kata dia.

Lebih lanjut, Abhan mengatakan jika kewenangan Bawaslu diperluas seperti KPK, maka Bawaslu bisa memperkuat sumber daya manusia dengan meminta penyidik dari kepolisian. Namun, kata dia, penyidik yang diperbantukan ke Bawaslu nantinya harus melepaskan jabatan di kepolisian

"Sementara ini, Gakkumdu, (polisi) hanya piket saja di kami. Karena perintahnya tetap di polisi. Kami memminta penyidik dari polisi, namun dia orang Bawaslu. Itu yang ideal," ujarnya.

Bawaslu, kata Abhan, bakal menjadikan perluasan kewenangan Bawaslu di Sentra Gakkumdu sebagai salah usulan revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, meski keputusannya bergantung kepada para pembuat undang-undang.



Sumber: Suara Pembaruan