Dinilai Tidak Efektif, Sanksi Pidana Pemilu Diusulkan untuk Dikurangi

Dinilai Tidak Efektif, Sanksi Pidana Pemilu Diusulkan untuk Dikurangi
Abhan. ( Foto: Antara )
Yustinus Paat / AO Jumat, 6 Desember 2019 | 07:18 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Abhan mengusulkan agar salah satu poin revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah mengurangi sanksi pidana dalam penegakan hukum pemilu. Pasalnya, kata Abhan, penerapan sanksi pidana tidak efektif dan tidak aplikatif.

"Ternyata, dalam praktiknya, sekian pasal itu (pasal pidana pemilu dalam UU Pemilu) tidak efektif dan tidak aplikatif. Sebenarnya, dalam kejahatan yang paling besar adalah soal manipulasi perolehan suara," ujar Abhan di sela-sela Konferensi Nasional Pengawasan dan Penegakan Keadilan Pemilu di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (5/12/2019).

Abhan mengatakan, terdapat kurang lebih 70 pasal dalam UU Pemilu yang mengatur pidana pemilu. Bahkan, kata dia, sebagian besar mengancam posisi penyelenggara pemilu. "Misalnya, penyelenggara tidak menempelkan salinan C1 di kelurahan akan dipidana dan sebagainya. Saya kira, ini harus ditinjau ulang. Sepertinya lebih bagus tidak terlalu banyak pidana," kata dia.

Bawaslu, kata Abhan, justru mendorong agar UU Pemilu memperbanyak dan memperkuat sanksi administrasi pemilu, seperti sanksi diskualifikasi, yang selama ini hanya diterapkan untuk praktik politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

"Ini yang saya kira perlu dikaji ulang yang seperti apa, misalnya mahar politik dan sebagainya ini yang saya kira perlu dipertegas perumusannya itu nanti diberikan kewenangan oleh Bawaslu untuk menilai dan memberikan sanksi administratif karena kalau pidana proses yang panjang melalui polisi dan jaksa penuntut umum," terang dia.

Lebih lanjut, Abhan mengatakan, bahwa pihaknya bertolak dari fakta empiris di Pemilu 2019 sehingga mendorong memperbanyak sanksi administratif. Fakta empiris tersebut adalah kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran administratif di Pemilu 2019 ternyata mengurangi sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi.

Abhan pun membandingkan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019. Pemilu 2014 yang diikuti 14 parpol peserta pemilu, kata dia, jumlah sengketa ke MK sekitar 900 gugatan. Sementara, pada Pemilu 2019 yang diikuti 16 parpol dengan dapil yang luas, hanya terdapat 300-an gugatan ke MK.

"Karena sebagian kita selesaikan dengan kewenangan administratif yang diberikan kepada Bawaslu. Bahkan kita lihat sidang MK sendiri kan hakim menyatakan ini 'sudah diselesaikan Bawaslu'. Catatan kami memang perlu memperkuat Bawaslu dalam penanganan administratif," kata Abhan.



Sumber: Suara Pembaruan