Amendemen UUD, Pintu Masuk Menghidupkan Haluan Negara

Amendemen UUD, Pintu Masuk Menghidupkan Haluan Negara
Dirjen Peraturan Perundangan Kemkumham Widodo Ekatjahjana berbicara pada FGD bertema "Urgensi Haluan Negara dalam Menentukan Arah Pembangunan Nasional dan Daerah", di Kampus Unpar, Bandung, Kamis (5/12) (Foto: Suara Pembaruan / Aditya L Djono)
Adi Marsiela / ALD Jumat, 6 Desember 2019 | 16:34 WIB

Bandung, Beritasatu.com – Amendemen UUD 1945 pada awal masa reformasi telah menghapus Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Banyak kalangan menilai kehadiran haluan negara sangat diperlukan sebagai pedoman arah kebijakan pembangunan nasional. MPR sebagai lembaga negara yang berwenang mengubah dan menetapkan UUD, bisa mencantumkan kembali haluan negara melalui amendemen Konstitusi yang mulai diwacanakan.

Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Widodo Ekatjahjana mengungkapkan, lembaga atau institusi negara lain di Indonesia tidak ada yang memiliki kewenangan seperti halnya MPR. Oleh karenanya, satu-satunya pintu masuk menghidupkan kembali haluan negara adalah melalui amendemen UUD.

Demikian disampaikan Widodo dalam focus group discussion mengenai “Urgensi Haluan Negara dalam Menentukan Arah Pembangunan Nasional dan Daerah” yang diselenggaraan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bekerja sama dengan BeritaSatu Media Holdings (BSMH) dan Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), di Kampus Unpar, Bandung, Kamis (5/12/2019).

Dalam FGD yang dipandu Direktur Pemberitaan BSMH Primus Dorimulu tersebut, juga menghadirkan panelis Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad, Wakil Ketua DPD Nono Sampono, Ketua Komite I DPD Agustin Teras Narang, anggota DPD asal Jawa Barat Eni Sumarni, dan Guru Besar Fakultas Hukum Unpar Asep Warlan Yusuf.

Widodo menjelaskan, MPR periode 2009-2014 sudah merekomendasikan perihal perlunya menghidupkan kembali haluan negara. Hal ini terkait adanya perbedaan visi dan misi pimpinan daerah yang kerap berbeda dengan presiden sebagai sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi. Hal ini lantaran rezim pilpres dan pilkada langsung, di mana capres dan calon kepala daerah diusulkan parpol. Dalam kondisi ini, calon yang terpilih tidak bisa lepas dari perannya sebagai “petugas partai”, sehingga berimplikasi pada pengusungan visi dan misi parpol dalam kebijakan pembangunan.

“Aliran politik terbelah sekarang. Ada aliran politik kebangsaan, dan agama. Situasi ini yang kita lihat, sistem pembangunan nasional dibandingkan sebelumnya (Orde Lama dan Orde Baru) tidak ada dokumen yang lengkap dan sistematis, yang membuat desain (pembangunan) itu mengikat,” tegasnya.

Ketiadaan dokumen negara itu, kata Widodo, mengakibatkan lembaga-lembaga negara mengalami disorientasi. Berkaca dari itu, MPR merasa perlu adanya formulasi terkait haluan negara.

“Yang penting itu haluan negaranya. Kalau tahu haluan, tidak akan belok kiri dan ke kanan. Persoalan kemudian jika ditetapkan apakah kita kembali dengan metode ubah UUD atau cukup dengan ketetapan MPR? Saya usulkan lewat UUD karena Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, MPR tidak boleh lagi mengeluarkan ketetapan-ketepatan baru. Saya sepakat perubahan UUD,” tegas Widodo. [153]



Sumber: Suara Pembaruan