Haluan Negara Penting untuk Atasi Ketimpangan

Haluan Negara Penting untuk Atasi Ketimpangan
Wakil Ketua DPD Nono Sampono berbicara pada FGD bertema "Urgensi Haluan Negara dalam Menentukan Arah Pembangunan Nasional dan Daerah", di Kampus Unpar, Bandung, Kamis (5/12). (Foto: Suara Pembaruan / Aditya L Djono)
Adi Marsiela / ALD Jumat, 6 Desember 2019 | 16:48 WIB

Bandung, Beritasatu.com – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Fadel Muhammad menyatakan pihaknya sudah menerima berbagai masukan terkait wacana amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Salah satu yang diusulkan adalah perlu adanya haluan negara sebagai panduan kebijakan pembangunan, sebagaiana Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang pernah ada pada masa Orde Baru. Urgensi haluan negara, antara lain karena adanya ketimpangan ekonomi yang sangat besar saat ini.

“Salah satu masukan terkait pentingnya haluan negara dalam amendemen UUD 1945 untuk membantu mengatasi besarnya ketimpangan ekonomi di masyarakat,” ujar Fadel dalam focus group discussion (FGD) mengenai “Urgensi Haluan Negara dalam Menentukan Arah Pembangunan Nasional dan Daerah” yang diselenggaraan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bekerja sama dengan BeritaSatu Media Holdings (BSMH) dan Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), di Kampus Unpar, Bandung, Kamis (5/12/2019).

Dalam FGD yang dipandu Direktur Pemberitaan BSMH Primus Dorimulu tersebut, juga menghadirkan panelis Wakil Ketua DPD Nono Sampono, Ketua Komite I DPD Agustin Teras Narang, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Widodo Ekatjahjana, anggota DPD asal Jawa Barat Eni Sumarni, dan Guru Besar Fakultas Hukum Unpar Asep Warlan Yusuf.

“Terakhir kita di MUI (Majelis Ulama Indonesia), mereka protes besar-besaran soal ketimpangan yang besar. Orang kaya makin kaya, miskin makin miskin. Kalau bisa pasal 33 (UUD 1945) dijabarkan lebih detil. Itu masukan yang terjadi di MPR dan sedang kita tampung. Saya memohon pada pimpinan Unpar buat memasukkan usulan tertulis buat amendemen UUD 1945,” tambah Fadel.

Memperkuat Sistem Ketatanegaraan
Sementara itu, Nono Sampono mengungkapkan, pihaknya membutuhkan berbagai masukan, khususnya terkait dimensi akademik dalam wacana amendemen UUD 1945 tersebut. “Kalau kita melihat perjalanan sejarah haluan negara ini, saya kira penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada tahun 2019, RPJM (rencana pembangunan jangka menengah) kita berakhir. Kalau tidak dibahas (haluan negara) akan terjadi kekosongan rujukan arah pembangunan nasional kita,” tutur Nono.

Menurut Nono, amendemen itu dalam rangka menguatkan sistem ketatanegaraan di Indonesia. UUD 1945 merupakan dasar hukum yang sifatnya mengatur negara Indonesia. Makanya, sambung dia, rencana amendemen itu perlu melibatkan semua pihak di luar perwakilan rakyat dan perwakilan daerah yang duduk di parlemen.

“Misal kita sepakat UUD diubah tapi kita harus semua sepakat, tinggal mencari siapa yang mengusulkan. Jangan sampai kita tidak tahu siapa yang mengusulkan. Pemerintah dan komponen DPD dilibatkan, DPR juga bersama-sama mempersiapkan dan menyerapnya secara akademik kemudian dari berbagai kelompok masyarakat,” terang Nono.

Amendemen itu, sambung Nono, dipastikan memberikan penguatan terhadap sistem presidential. “Presiden itu ada otoritas lebih. Di Kehakiman bisa memberi amnesti dan grasi. Bila presiden tidak setuju dengan undang-undang bahkan bisa membuat perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang),” imbuh Nono.



Sumber: Suara Pembaruan