Tanpa GBHN, Indonesia Terpuruk

Tanpa GBHN, Indonesia Terpuruk
Beritasatu Media Holdings bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Unika Parahyangan (Unpar) menggelar FGD bertema "Urgensi Haluan Negara dalam Menentukan Arah Pembangunan Nasional dan Daerah di Kampus Unpar, Bandung, Kamis (5/12/2019). ( Foto: Suara Pembaruan / Aditya L Djono )
Adi Marsiela / ALD Jumat, 6 Desember 2019 | 17:07 WIB

Bandung, Beritasatu.com - Tanpa haluan negara, Indonesia ibarat kapal yang berlayar tanpa tujuan. Keterpurukan Indonesia selama 15 tahun terakhir disebabkan oleh tiadanya haluan negara.

Sistem pemilihan langsung presiden dan kepala daerah mengakibatkan pengelolaan negara dan arah pembangunan nasional kehilangan garis komando dari pusat hingga ke daerah. Tidak ada kesinambungan program pembangunan setelah pemerintah berganti. Demikian pula rencana pembangunan di daerah tidak selamanya sejalan dengan pusat.

Indonesia harus punya haluan negara, entah nantinya diberi nama Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagaimana dikenal selama rezim Orde Baru, maupun diberi nama baru. Pihak yang tunduk pada haluan negara bukan hanya eksekutif, melainkan juga legislatif, dan semua lembaga negara.

Demikian benang merah yang mengemuka dalam focus group discussion (FGD) tentang Urgensi Haluan Negara dalam Menentukan Arah Pembangunan Nasional dan Daerah. FGD tersebut digelar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bersama BeritaSatu Media Holdings dan Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), di Kampus Unpar, Bandung, Kamis (5/12).

FGD yang dipandu Direktur Pemberitaann BSMH Primus Dorimulu tersebut menghadirkan panelis, Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad, Wakil Ketua DPD Nono Sampono, Ketua Komite I DPD Teras Narang, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Widodo Ekatjahjana, anggota DPD dari Jawa Barat Eni Sumarni, dan pakar hukum tata negara Unpar Asep Warlan Yusuf.

Widodo mengungkapkan, wacana menghidupkan kembali haluan negara muncul pada 2014. Ketetapan MPR 4/2014 tentang Rekomendasi MPR Masa Jabatan 2009-2014 antara lain merekomendasikan perlunya sistem perencanaan pembangunan nasional dengan model GBHN sebagai haluan penyelenggaraan negara.

Menurutnya, sistem politik pemerintahan saat ini di mana presiden dan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat atas usul partai politik (parpol), berpotensi membuat arah pembangunan berdasar visi-misi masing-masing. “Jadi tidak ada desain pembangunan yang mengikat,” jelasnya.

Hal itu membuat masing-masing ingin menjadi nakhoda dengan menetapkan arah dan kebijakan pembangunan. “Ini persoalan besar, di mana tidak ada grand design arah pembangunan negara. Kemudian muncul kerisauan dan melahirkan inisiatif MPR tahun 2014 lalu,” ujarnya.

Hal ini terkait adanya perbedaan visi dan misi pimpinan daerah yang kerap berbeda dengan presiden sebagai sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Sebagai kepala pemerintahan dan kepala daerah yang diusulkan parpol, mereka tidak bisa lepas dari perannya sebagai “petugas partai” yang berimplikasi pada pengusungan visi dan misi partai politiknya dalam kebijakan pembangunan.

“Dalam sejarah tidak bisa saya bayangkan, aliran politik terbelah sekarang. Partai kita ada yang nasionalis dan partai agama. Situasi ini yang kita lihat, sistem pembangunan nasional dibandingkan sebelumnya (Orde Lama dan Orde Baru) tidak ada dokumen desain pembangunan yang lengkap, sistematis, dan mengikat,” tegasnya.

Widodo menjelaskan, sejak Orde Lama, model GBHN sudah ada sebagai konsep pembangunan yang jelas dan mengikat. Untuk itu, menurutnya, Indonesia ke depan memerlukan konsep haluan negara sebagai dasar kebijakan pembangunan yang mengikat.

Rekonstruksi Haluan Negara
Terkait haluan negara yang akan diterapkan, Widodo berpendapat, bisa mengunakan nama GBHN seperti sebelumnya, bisa juga menggunakan nama lain. Akan tetapi, dia menegaskan, menghidupkan kembali haluan negara hanya bisa ditempuh melalui amendemen UUD 1945, tidak bisa hanya melalui Tap MPR. Penyebabnya, UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan menyatakan MPR tidak dapat lagi mengeluarkan ketetapan baru.

“Kewenangan MPR menghidupkan kembali GBHN sudah dikunci. Sehingga satu-satunya cara harus melalui amendemen UUD 1945,” katanya.

Selain itu, lanjutnya, model haluan negara ke depan sebaiknya direkonstruksi tidak sama dengan model GBHN yang lalu. UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang merupakan “pengganti” GBHN menugaskan hanya kepada eksekutif. Padahal, penyelenggaran negara juga dilakukan semua lembaga, tidak hanya eksektif atau pemerintah.

“Oleh karenanya, harus ada rekonstruksi haluan negara, agar penekanannya tidak hanya pada eksekutif, tetapi juga kepada legislatif, yudikatif dan lembaga penyelenggara negara lainnya. Sebab, semua lembaga itu memiliki politik kebijakan sendiri-sendiri,” jelasnya.

Sementara itu, Asep Warlan Yusuf mengemukakan, konsep haluan negara diperlukan untuk menjabarkan tujuan bernegara sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945, yang merupakan tanggung jawab negara untuk mewujudkannya. “Tanpa haluan negara, pembangunan negara bisa kehilangan arah, komitmen, dan daya terima publik,” katanya.

Senada dengan Widodo, Asep juga mengingatkan bahwa haluan negara harus menjadi acuan tidak hanya pemerintah, tetapi juga lembaga negara lainnya. “Pokok-pokok haluan negara harus memuat antara lain bagaimana mewujudkan negara hukum yang berkeadilan, ekonomi yang menyejahterakan, dan perlindungan hak asasi manusia,” ujarnya.

Peran DPD
Asep juga menekankan pentingnya peran DPD dalam perumusan haluan negara. Sebab, muara dari haluan negara adalah pembangunan kesejahteraan secara merata. “Prinsip dasarnya, daerah maju, negara maju. Daerah sejahtera, negara sejahtera,” tegasnya.

Menurutnya, sebagai representasi rakyat di daerah, DPD hadir untuk memastikan kebijakan pembangunan berpihak ke daerah. Dalam kaitan pelaksanaan fungsi legislasi, DPR bisa menyerahkan sebagian kewenangannya kepada DPD dalam penyusunan aturan perundangan. “Sepanjang substansinya berkaitan dengan daerah, secara ketatanegaraan DPR dimungkinkan menyerahkan sebagian kewenangannya kepada DPD. Nanti DPR tinggal mengesahkan RUU-nya,” jelasnya.

Teras Narang yang juga hadir sebagai panelis mengemukakan, pada tahun 1960, Presiden Soekarno telah menetapkan program pembangunan semesta. “Jadi sejak Orde Lama sudah ada konsep GBHN,” jelasnya.

Akan tetapi, reforasi menghapus GBHN melalui amendemen ketiga UUD 1945. Sebagai gantinya diterbitkan UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kemudian terbit UU 17/2007 tenang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Teras khawatir, jika setiap pergantian rezim terjadi perubahan kebijakan, Indonesia tidak akan maju. “Ibarat menari poco-poco, kita maju dua langkah setelah itu mundur dua langkah, atau bahkan tiga langkah,” ujarnya.

Urgensi haluan negara, lanjut mantan gubernur Kalimantan Tengah itu, adalah menjadi acuan pembangunan bagi presiden hingga kepala desa. “Dalam hal ini presiden sebagai penanggung jawab tertinggi,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Nono Sampono menjelaskan, di masa lalu, kesadaran adanya haluan negara sudah muncul. Presiden Soekarno saat melihat pergolakan di daerah memandang perlu ada musyawarah pembangunan nasional pada 1956. “Saat itu dibentuk Panitia 9 untuk membuat rekomendasi menyusul pemberontakan di daerah-daerah,” katanya.

Nono mengingatkan, negara akan maju dan kuat, jika daerah maju. Untuk itulah kebutuhan haluan negara sangat nyata.

Dia mengungkapkan, MPR periode 2014-2019 juga merekomendasikan soal haluan negara. “Banyak aspirasi dari berbagai kalangan yang lantas direspons MPR,” ungkapnya.

Nono juga mengungkapkan, dalam perumusan substansi haluan negara, komponen daerah jangan sampai ditinggalkan. “DPD harus dilibatkan bersama DPR,” ujarnya.

Sementara itu, Fadel Muhammad juga menjelaskan, MPR sudah banyak menerima masukan, termasuk menyangkut haluan negara dalam kaitan dengan amendemen UUD 1945. Untuk itu, MPR telah membentuk tim kajian, mulai 2020 akan kita kaji.

Hal yang menarik, lanjut Fadel, banyaknya sorotan soal ketimpangan ekonomi terkait kebijakan pembangunan. “Ini banyak yang dipersoalkan masyarakat,” jelasnya.

Sedangkan, Eni Sumarni menekankan, pentingnya haluan negara untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. “Sekarang muncul banyak kendala komunikasi antara pusat dan daerah. Ini (haluan negara) diharapkan bisa menjadi solusinya,” jelasnya.



Sumber: Suara Pembaruan