Ini Alasan KPU "Mengalah" Tidak Atur Larangan Eks Koruptor Maju Pilkada

Ini Alasan KPU
Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik (Foto: Beritasatu TV)
Yustinus Paat / IDS Jumat, 6 Desember 2019 | 21:19 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak mengaturkan secara tegas larangan mantan terpidana kasus korupsi atau eks korupsi ikut pencalonan Pilkada dalam Peraturan KPU Nomor 18 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Dalam PKPU tersebut, larangan eks koruptor tidak diatur dalam syarat calon, tetapi diatur dalam syarat pencalonan dengan frasa "tidak mengutamakan" (calon dari parpol) dan "diutamakan" (calon perseorangan) bukan eks koruptor.

Menanggapi hal tersebut, Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik mengatakan, pihaknya masih dalam semangat dan prinsip yang sama, yakni melarang eks koruptor maju di Pilkada. Hanya saja, kata dia, pengaturannya tidak lagi menjadi syarat calon, tetapi menjadi syarat pencalonan sehingga mengharapkan parpol untul tidak mengutamakan eks koruptor.

"KPU tetap dalam prinsipnya melarang, ingin melarang napi untuk maju sebagai kepala daerah. Tapi kami minta kepada parpol untuk mengutamakan yang bukan napi koruptor," ujar Evi saat dihubungi wartawan, Jumat (6/12/2019).

KPU, kata Evi, saat ini sedang fokus pada penyelenggaraan tahapan pilkada serentak 2020. Apalagi, kata dia, tahapan pencalonan pilkada sudah dimulai pada 26 Oktober 2019 sehingga membutuhkan peraturan teknis yang menjadi pedoman bagi bakal calon kepala daerah khususnya calon perseorangan.

Evi menyadari, jika KPU memaksakan mengatur larangan eks koruptor tidak bisa ikut pilkada, maka akan menjadi persoalan dan polemik sehingga PKPU Pencalonan akan terbit lama dan bisa mengganggu tahapan Pilkada Serentak 2020.

"Kita intinya fokus kepada tahapan saja. Kalau ini terlalu menjadi dipersoalkan dan lain sebagainya, ini kan bisa mengganggu tahapan pencalonan. Sedangkan sekarang kan tahapan pencalonan sudah berjalan, sudah dari 26 Oktober, pengumuman, penetapan syarat minimal, penyerahan," terang dia.

Evi pun berharap partai politik tidak mengusung calon eks koruptor di Pilkada. Menurut dia, bolanya sekarang berada di tangan parpol. Ke depan, Evi juga berharap larangan eks koruptor diatur dalam UU Pilkada atau UU Pemilu.

"Kita lihat saja lah (larangan eks koruptor masuk dalam revisi UU), harusnya semua pihak punya keinginan yang sama dengan KPU," pungkas Evi.

Diketahui, PKPU tentang Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah untuk Pilkada Serentak 2020 telah terbit. PKPU tersebut tercatat dengan Nomor 18 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

PKPU ditetap di Jakarta pada 2 Desember 2019 dengan ditandatangani Kepala Biro Hukum KPU Sigit Joyowardono dan Ketua KPU Arief Budiman tertanda tangan (ttd).

Dalam PKPU Pencalonan tersebut tidak mengatur larangan terhadap mantan terpidana kasus korupsi atau eks koruptor untuk ikut dalam pencalonan kepala daerah. Dalam Pasal 4 PKPU tersebut hanya mengatur larangan bagi dua mantan terpidana, yakni mantan terpidana bandar narkoba dan bukan mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak.

Pasal 4 ayat (1) huruf h PKPU tersebut menyebutkan, warga negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut, bukan mantan terpidana bandar narkoba dan bukan Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak.

Meskipun demikian, PKPU Pencalonan ini mengimbau agar eks koruptor tidak dicalonkan. Hal ini diatur dalam Pasal 3A ayat (3) dan (4) agar parpol tidak "mengutamakan" pencalonan eks koruptor dan calon perseorangan "diutamakan" bukan mantan terpidana korupsi.

Pasal 3A ayat (3) menyatakan, "Dalam seleksi bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengutamakan bukan mantan terpidana korupsi".

Sementara Pasal 3A ayat (4) berbunyi, "Bakal calon perseorangan yang dapat mendaftar sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota diutamakan bukan mantan terpidana korupsi".



Sumber: Suara Pembaruan