Pemilu Serentak Dinilai Sulitkan Sosialisasi Caleg

Pemilu Serentak Dinilai Sulitkan Sosialisasi Caleg
Juru Bicara Munas X Partai Golkar Christina Aryani. ( Foto: Dok )
Robertus Wardi / FER Sabtu, 7 Desember 2019 | 15:47 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Politisi Partai Golkar, Christina Aryani, mengemukakan, hasil evaluasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar dan masukan-masukan dari daerah, dirasakan penyelenggaraan Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) serentak menyulitkan kader dalam bersosialisasi.

Wacana Pilpres-Pileg Dipisah, PKS Lempar Wacana Alternatif

Selain itu, isu-isu Pilpres cenderung menenggelamkan program sosialisasi kader. Sementara, polarisasi kandidat pilpres juga dirasa memberatkan calon anggota legislatif (Caleg).

"Kasus-kasus kelelahan petugas pemilu yang berujung meninggal juga menjadi pertimbangan. Revisi UU Pemilu masuk di Prolegnas Prioritas dengan harapan sosialisasi UU bisa dijalankan memadai," kata Christina di Jakarta, Sabtu (7/12/2019).

Anggota Komisi I DPR ini menjelaskan, dari sisi kesiapan penyelenggara, jelas lebih memudahkan jika dipisah. Kemudian lebih mudah bagi pemilih untuk melaksanakan hak pilihnya karena tidak banyak surat suara yang cukup membingungkan.

"Selain itu, kandidat juga mempunyai cukup waktu dan peluang untuk melakukan sosialisasi di daerah pemilihannya," ujar Christina.

Wacana Pilpres-Pileg Dipisah, Ini Tanggapan KPU

Meski setuju dipisah, Christina mengingatkan ada kekurangan jika digabung. Pertama, bangsa ini memiliki banyak agenda pemilu karena ada Pilkada, Pileg dan Pilpres. Kondisi itu, bisa menurunkan partisipasi pemilih menurun. Kedua, biaya yang dikeluarkan untuk biaya pemilu menjadi lebih besar.

Terkait aturan ambang batas masuk parlemen atau parliamentary threshold (PT), Christina menegaskan, masih perlu dipertahankan dan diberlakukan sampai ke daerah. Alasannya, penyederhanaan jumlah partai di parlemen akan memperkuat sistem presidensial.

"Keuntungan lainnya adalah berguna untuk menjaring partai yang benar-benar serius memperjuangkan kepentingan rakyat. Hal itu karena banyak elite mendirikan partai untuk kedudukan politik semata," tandasnya.

Pendapat serupa disampaikan politisi Partai Golkar, Nurul Arifin. Dia melihat banyak defisit dari pileg dan pilpres disatukan. Diantaranya masalah konsentrasi, baik Caleg maupun penyelenggara pemilu dan rakyatnya.

"Ada irisan dalam dukungan, jadi tidak solid. Baiknya Pileg terlebih dahulu sehingga jelas kekuatan dan dukungan terhadap partai," ujar anggota Komisi I DPR ini.

Nurul Arifin menegaskan, dengan dipisah maka para Caleg tidak dihadapkan pada hal-hal yang dilematis. Penyelenggara juga tidak kerja dibawah tekanan dan stres.

"Ambang batas tetap diperlukan. Agar siatem multipartai defferhana bisa dijalankan. Dengan sistem sekarang aja partai masih cukup banyak," tutur Nurul.

Sebelumnya, Musyawarah Nasional (Munas) PG merekomendasikan pemisahan Pileg dan Pilpres. Kemudian mempertimbangkan sistem pemilu metode pemilihan suara ambang batas parlemen dan besaran kursi Dapil. Rekomendasi lain adalah menetapkan parliamentary threshold 4 persen hingga ke daerah-daerah.



Sumber: Suara Pembaruan