PKS Komitmen Tak Calonkan Eks Koruptor di Pilkada Serentak 2020

PKS Komitmen Tak Calonkan Eks Koruptor di Pilkada Serentak 2020
Ilustrasi Pilkada 2020. (Foto: SP/Muhammad Reza)
Yustinus Paat / FMB Minggu, 8 Desember 2019 | 16:03 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bukhori Yusuf menegaskan PKS tetap berkomitmen tidak mencalonkan mantan terpidana kasus korupsi atau eks koruptor di 270 daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020. PKS, kata Bukhori tidak akan terpengaruhi oleh Peraturan KPU (PKPU) Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang tidak melarang eks koruptor maju di Pilkada.

"PKS sendiri dengan atau tanpa aturan itu (PKPU Pencalonan) sudah berkomitmen (tidak mencalonkan eks koruptor)," ujar Bukhori di sela-sela acara crosscheck bertajuk "Hentikan Diskon Hukuman Koruptor" di Upnormal Coffee, Jalan Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta, Minggu (8/12/2019).

PKS, kata dia, merupakan partai yang diisi oleh generasi yang tidak mendukung dan tidak pernah mau berkompromi dengan korupsi. PKS justru selalu berupaya memperbaiki bangsa dengan cara menghilangkan segala bentuk model korupsi.

"Bahkan kami mengharapkan bahwa korupsi ini tidak hanya dalam konteks penegakan, tetapi budaya antikorupsi itu harus masuk dalam anak didik kita. Contoh paling sederhana kalau kemudian di sekolah itu gurunya masih mengajari hal-hal yang tidak bersifat jujur, saya kira guru-guru itu yang harus dididik terlebih dahulu," jelas dia.

Lebih lanjut, Bukhori memaklumi langkah KPU tidak melarang eks koruptor maju di Pilkada sebagaimana diatur dalam PKPU Pencalonan. Pasalnya, landasan hukumnya tidak kuat jika hanya diatur dalam PKPU.

"Kalau kemudian itu di aturan KPU, saya kira tidak akan kuat, dia harus konsultasi dengan Komisi II di DPR," tandas dia.

Menurut Bukhori, idealnya, larangan eks koruptor maju di pilkada diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Jika diatur dalam UU, kata dia, landasan hukumnya cukup untuk melarang eks koruptor ikut pilkada.

"Seharusnya kemudian nanti norma ini harus dimasukan dalam undang-undang sehingga akan jadi kuat. Tentunya PKS komitmen dalam hal tersebut (dorong masuk ke UU)," pungkas Bukhori.

Diketahui, PKPU tentang Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah untuk Pilkada Serentak 2020 telah terbit. PKPU tersebut tercatat dengan Nomor 18 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

PKPU ditetap di Jakarta pada 2 Desember 2019 dengan ditandatangani Kepala Biro Hukum KPU Sigit Joyowardono dan Ketua KPU Arief Budiman tertanda tangan (ttd).

Dalam PKPU Pencalonan tersebut tidak mengatur larangan terhadap mantan terpidana kasus korupsi atau eks koruptor untuk ikut dalam pencalonan kepala daerah. Dalam Pasal 4 PKPU tersebut hanya mengatur larangan bagi dua mantan terpidana, yakni
Mantan terpidana bandar narkoba dan bukan mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak.

Pasal 4 ayat (1) huruf h PKPU tersebut menyebutkan, warga negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut, bukan Mantan Terpidana bandar narkoba dan bukan Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak.

Meskipun demikian, PKPU Pencalonan ini mengimbau agar eks koruptor tidak dicalonkan. Hal ini diatur dalam Pasal 3A ayat (3) dan (4) agar parpol tidak "mengutamakan" pencalonan eks koruptor dan calon perseorangan "diutamakan" bukan mantan terpidana korupsi.

Pasal 3A ayat (3) menyatakan, "Dalam seleksi bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengutamakan bukan mantan terpidana korupsi".

Sementara Pasal 3A ayat (4) berbunyi, "Bakal calon perseorangan yang dapat mendaftar sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota diutamakan bukan mantan terpidana korupsi". (YUS)



Sumber: BeritaSatu.com