Ketua DKPP: Pelanggaran Kode Etik Bisa Diteruskan ke Pidana

Ketua DKPP: Pelanggaran Kode Etik Bisa Diteruskan ke Pidana
Ketua DKPP Harjono saat acara pelantikan anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) di Hotel Sari Pasific, Jalan MH Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/4/2019). ( Foto: Beritasatu Photo / Yustinus Paat )
Yustinus Paat / FER Minggu, 8 Desember 2019 | 19:50 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Harjono, mengungkapkan, ada beberapa kasus pelanggaran kode etik penyelanggara pemilu yang seharusnya dapat diteruskan ke pengadilan pidana.

42 Penyelenggara Pemilu Diberhentikan Tetap Selama 2019

Hal ini dilontarkan Harjono ketika menjadi narasumber dalam Rapat Evaluasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum 2019, yang diadakan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) di Kota Makassar, Sabtu (8/12/2019) malam.

Mantan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini mencontohkan, penyelenggara pemilu tingkat ad hoc yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik jenis berat dalam sidang DKPP. Selama ini, penyelenggara tingkat ad hoc tersebut paling banter hanya dikenakan sanksi pemberhentian tetap dan tidak dapat menjadi penyelenggara Pemilu untuk masa yang akan datang dari DKPP.

"Kalau pelanggarannya besar, mestinya dibawa ke proses pengadilan lain, pidana misalnya," jelas Harjono.

DKPP Berharap Sentra Gakkumdu Seperti KPK

Contoh lain adalah adanya peserta pemilu yang mengadukan oknum penyelenggara pemilu ke DKPP. Dalam persidangan, si pengadu mengadukan penyelenggara karena tidak berhasil menjadi anggota legislatif meskipun sudah memberikan uang kepada penyelenggara yang diadukannya ke DKPP.

Peserta itu, lanjut Harjono, juga mengungkapkan bahwa dirinya meminta oknum penyelenggara tersebut untuk mengembalikan uang yang telah diberikan.

"Ini kan seolah pemilu jurdil hanya diibaratkan kita membeli pisang goreng di warung saja. Kalau kita beli pisang goreng, pisang gorengnya habis, lalu duitnya dikembalikan," kata Harjono.

Padahal, jelas Harjono, kasus tersebut dapat terjamah oleh hukum. Dia menambahkan, seorang penyelenggara pemilu seharusnya dapat melaporkan siapa pun yang berupaya menyuap dirinya kepada polisi, sepanjang ada saksi.

"Hukum kita kan belum seperti itu karena dianggap pidana pemilu tidak bisa diteruskan kalau pemilunya sudah selesai. Mestinya itu harus tanggung jawab, yang namanya nyogok ya sampai kapan pun juga tetap nyogok," tegas Harjono.



Sumber: BeritaSatu.com