Intan Fauzi: BPJS Kesehatan Jangan Cari Untung

Intan Fauzi: BPJS Kesehatan Jangan Cari Untung
Anggota DPR dari Fraksi PAN, Intan Fauzi. ( Foto: Istimewa )
Alexander Madji / AMA Selasa, 10 Desember 2019 | 12:38 WIB

Jakarta, Beritasatu.com -Anggota DPRRI Komisi IX  dari Fraksi PAN, Intan Fauzi meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak mengejar keuntungan dalam menjalankan misi sosial Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sebab BPJS Kesehatan bukanlah lembaga binis dan komersial.

“Saya kira, yang harus dibereskan itu soal sistem. Jangan samakan BPJS Kesehatan ini dengan BUMN, Badan Usaha. Kalau jalanan macet dibuat jalanan berbayar. Jalan berbayar juga macet maka iuran jalan tol dinaikkan. Karena memang badan usaha,” kata Intan Fauzi d isela-sela Rapat Kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto di Ruang Rapat Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/12/2019) sebagaimana disampaikan dalam pernyataan pers tertulis yang diterima Beritasatu.com, Selasa (10/12/2019) siang.

BPJS Kesehatan, kata dia, hanya jaminan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. “BPJS Kesehatan ini badan penyelenggara, sehingga betul-betul mengacu pada UUD 1945,” tambahnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Pasal 34 & Pasal 28 H ayat (3) disebutkan, setiap orang berhak atas jaminan sosial. Artinya, pemerintah memiliki tanggung jawab sosial menjamin hak kesehatan warganya, selain hak pendidikan, hak hidup layak dan hak-hak lainnya.

Untuk itu, ujar Intan, BPJS Kesehatan semestinya tidak berperan sebagai lembaga asuransi yang menghitung untung rugi. Kalaupun mengalami defisit, pemerintah yang harus bertanggung jawab menutupi kekurangan dana jaminan kesehatan masyarakat. Itu sebabnya, dia menilai, rencana dinaikkannya iuran BPJS Kesehatan, sama saja mencekik rakyat.

“Keluarnya Perpres 75/2019, namun tetap meminta kenaikan iuran kelas 3 mandiri tidak diberlakukan. Sesuai amanah konstitusi maka pelayanan kesehatan ini bersifat menyeluruh untuk masyarakat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dari negara,” tuturnya.

Sehubungan dengan itu, ia meminta Kementerian Kesehatan membereskan tata kelola BPJS Kesehatan. Pembenahan manajemen sangat penting mengingat hampir seluruh masyarakat, khususnya yang kurang mampu, mengandalkan jaminan kesehatannya dari badan yang bertanggungjawab langsung di bawah Presiden ini.

“Masyarakat menaruh harapan yang begitu besar dengan hadirnya BPJS Kesehatan ini. Karenanya, kehadiran BPJS Kesehatan ini jangan memberatkan masyarakat,” pintanya.

Malahan menurut Intan, rakyat miskin seharusnya tidak perlu bayar iuran BPJS Kesehatan. “Saya kira, semua sudah taat dan patuh membayar pajak. Kalau system pajaknya kurang baik maka perbaiki sistemnya,” tegasnya.

Wakil Rakyat Dapil Jabar VI (Depok Bekasi) ini menegaskan, perbaikan tata kelola dan manajemen BPJS Kesehatan mutlak diperlukan agar kehadirannyabermanfaat untuk rakyat.

“Jangan sampai, masyarakat yang awalnya begitu gembira dengan program BPJS Kesehatan ini tetapi ujungnya juga memberatkan. Ini tidak boleh terjadi,” tegasnya.



Sumber: Suara Pembaruan