DPD Siap Bersinergi dengan DPR dan Pemerintah

DPD Siap Bersinergi dengan DPR dan Pemerintah
Gedung MPR, DPR, dan DPD. ( Foto: Antara )
/ YS Rabu, 11 Desember 2019 | 12:36 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI masa bakti 2019-2024 melalui empat komite yang ada bersama alat kelengkapan (AKD) lainnya siap bersinergi dengan DPR dan pemerintah.

Sinergisitas dan komunikasi itu akan terus dibangun agar program-program pemerintah pusat untuk daerah bisa berjalan dengan baik. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah.

Dalam keterangan tertulis yang diterima SP di Jakarta, Rabu (11/12) disebutkan, empat Komite dan AKD lainnya itu dipilih oleh para anggota DPD yang dipimpin oleh empat ketua sub wilayah yakni La Nyalla Mattalitti (Sub Wilayah Barat II yang juga Ketua DPD), Nono Sampono (Sub Wilayah Timur II), Mahyudin (Sub Wilayah Timur I), dan Sultan Bachtiar Najamudin (Sub Wilayah Barat I). Pada intinya, empat komite itu dibentuk agar bisa menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang secara efektif dan maksimal.

Komite I
Komite I DPD merupakan alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap, yang mempunyai lingkup tugas pada otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah. Lingkup tugas itu mencakup persoalan pemerintah daerah; hubungan pusat dan daerah serta antardaerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, peemukiman dan kependudukan, pertanahan dan tata ruang, politik, hukum, HAM, dan ketertiban umum, serta permasalahan daerah di wilayah perbatasan negara.

Komite I DPD dipimpin oleh Teras Narang dengan tiga wakil ketua, yakni Wakil Ketua I Fachrul Razi, Wakil Ketua II Djafar Alkatiri, dan Wakil Ketua III Abdul Kholik.

Teras Narang mengatakan, ada beberapa daerah yang menjadi perhatian utama dari kerja Komite I DPD, antara lain NTT, Kalimantan Barat, Papua, dan Papua Barat.

“Kami ini adalah jembatan emas antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pemerintah daerah itu tidak hanya di provinsi, tetapi juga menyangkut masalah-masalah yang ada di kabupaten/kota, kecamatan, desa, dan sebagainya. Kami ingin ada sinergisitas antara pusat dan daerah,” kata Teras Narang.

Ia menjelaskan, Komite I DPD juga sedang fokus pada persiapan dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Teras Narang menegaskan, pihaknya tidak ingin masalah-masalah yang muncul pada pelaksanaan pilkada sebelumnya terjadi lagi pada pilkada di sekitar 270 daerah pada tahun depan.

Selain itu, kata Teras Narang, Komite I DPD juga tengah memberikan perhatian kepada sekitar 173 usulan daerah otonomi baru, mulai dari usulan pembentukan provinsi hingga kabupaten/kota yang baru.

“Ini juga bagian dari saluran DPD. Kami ingin ada sinergisitas antara DPD, DPR, pemerintah, dan masyarakat terkait persoalan ini. Tetapi, yang paling penting adalah bagaimana semua program itu bisa berjalan dengan baik demi kemajuan bangsa. Jangan ada lagi kesenjangan di daerah,” ujarnya.

Komite II
Komite II DPD mempunyai lingkup tugas pada pengelolaan sumber daya alam dan pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya. Lingkup tugas itu mencakup masalah pertanian dan perkebunan, perhubungan, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, kehutanan dan lingkungan hidup, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan daerah tertinggal, perindustrian dan perdagangan, penanaman modal, dan pekerjaan umum.

Ketua Komite II DPD saat ini adalah Yorrys Raweyai yang didampingi oleh Wakil Ketua I Abdullah Puteh, Wakil Ketua II Bustami Zaenuddin, dan Wakil Ketua III Hasan Basri. Ketua Komite II DPD Yorrys Raweyai mengatakan, pihaknya bermitra dengan 12 kementerian yang fokus pada sumber daya alam dan mineral.

“Saat ini kami terus melakukan konsolidasi internal dan membangun komunikasi dengan kemitraan di pemerintahan. Kami membangun sinergisitas sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membawa pemerintahan ini berjalan dengan baik lima tahun ke depan,” ujar Yorrys.

Yorrys mengatakan, meski Indonesia berbeda-beda, tetapi perlu membangun sinergisitas dan bersatu untuk mengelola aset bangsa demi kesejahteraan bersama. Untuk itu, DPD sudah menyusun strategi-strategi dalam membangun komunikasi dengan mitra di pemerintah.

“Mereka harus memahami pentingnya DPD sebagai representasi dari rakyat, bukan representasi politik yang berada di DPR. Sehingga, semua kebijakan pemerintah bisa bersinergi dengan anggota DPD. Setiap ada kunjungan kerja kementerian di daerah, DPD perlu dilibatkan secara aktif bersama kementerian sehingga ada komunikasi dan sinergisitas yang dibangun. Dengan demikian, aspirasi rakyat di daerah bisa tersampaikan,” kata Yorrys.

Dikatakan, DPD hanya menjembatani dan mengawasi kerja-kerja pemerintah untuk daerah. Apa yang sudah diputuskan secara nasional untuk daerah bisa diimplementasikan secara maksimal. Jika ini berjalan dengan baik, Yorrys yakin tujuan menyejahterakan rakyat dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bisa terwujud.

Komite III
Komite III DPD mempunyai lingkup tugas pada pendidikan dan agama. Lingkup tugas itu mencakup urusan daerah di bidang pendidikan, agama, kebudayaan, kesehatan, pariwisata, pemuda dan olahraga, kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tenaga kerja dan transmigrasi, ekonomi kreatif, administrasi kependudukan/pencatatan sipil, pengendalian kependudukan/keluarga berencana, dan perpustakaan.

Ketua Komite III DPD dijabat oleh Bambang Sutrisno dengan didampingi oleh Wakil Ketua I Evi Apita Maya, Wakil Ketua II Muhamammad Gazali, dan Wakil Ketua III M Rahman. Bambang Sutrino mengatakan, prioritas Komite III DPD saat ini adalah pengawasan tentang UU Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan UU Nomor 8 tahun 2016 tentang Disabilitas.

“Ini program yang penting. Soal pariwisata, bisa menyumbang pendapatan yang sangat besar terhadap negara, sehingga perlu langkah percepatan di daerah dalam mengembangkan pariwisata. Fungsi Komite III DPD untuk memastikan agar percepatan program di daerah untuk pengembangan kepariwisataan bisa berjalan dengan baik,” ujar Bambang.

Bambang juga mengatakan, berbagai permasalahan daerah bisa dikomunikasikan dengan pemerintah pusat melalui DPD. DPD, khususnya Komite III, menginventarisasi dulu persoalan-persoalan di lapangan sebelum mencarikan solusi.

“Misalnya, saat kunjungan ke Aceh, di daerah Singkil, kami menemukaan ada destinasi wisata yang bagus, tetapi terkendala dengan sarana dan prasarana, yakni bandara. Landasan pacunya masih sangat terbatas. Ini bisa ditingkatkan agar pesawat komersial bisa mendarat dan meningkatkan pariwisata di daerah. Ini akan kami rekomendasikan juga ke Komite II untuk diteruskan ke kementerian/lembaga yang kompeten terhadap masalahh ini,” papar Bambang.

Komite IV
Sementara itu, Komite IV DPD mempunyai lingkup tugas pada rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN, perimbangan keuangan pusat dan daerah, memberikan pertimbangan hasil pemeriksaan keuangan negara dan pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan BPK, masalah pajak, serta koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

Ketua Komite IV saat ini adalah Elviana, yang didampingi oleh Wakil Ketua I Sukiryanto, Wakil Ketua II Casytha A Kathmandanu, dan Wakil Ketua III Novita Anakotta. Elviana mengatakan, pihaknya sudah mulai bekerja dengan mengawasi dana desa.

“Kami bukan ingin memelotoi kepala desa, tetapi DPD ingin menolong daerah di tingkat pusat. Kami membantu daerah dengan mengundang BPKP, yang ditugaskan negara untuk membentuk sistem keuangan desa (siskeudes) yang sudah mengalami dua kali revisi,” kata Elviana.

Dengan demikian, kata Elviana, para kepala desa mengetahui dengan benar pemanfaatan dana desa, mulai dari perencanaan, penggunaan, dan pelaporan. Targetnya, kata dia, adalah agar dana desa benar-benar bermanfaat untuk masyarakat.

Dikatakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah merespons keinginan DPD dengan memberikan penghargaan kepada kabupaten yang menjalankan program dana desa dengan baik. Penghargaan diberikan kepada kabupaten yang menjalankan dua asas utama, yakni dana desa tidak mengendap lebih dari seminggu di kas daerah dan dana tahap ketiga dicairkan pada November.

“Jika kabupaten bisa menjalankan ini, kami akan mendesak Kementerian Keuangan untuk merealisasikan janjinya agar dana desa dua kali saja dibayarkan dalam setahun,” ujar Elviana.

Komite IV DPD juga akan terus mendorong BPKP untuk mengevaluasi siskeudes dan mengawasi penggunaan dana desa. Selain itu, Komite IV DPD akan akan terus memantau program pinjaman ultra mikro yang digelontorkan kementerian keuangan melalui Pusat Investasi Pemerintah.

“Kami ingin program pinjaman ultra mikro itu benar-benar dapat diakses dengan mudah oleh ibu-ibu rumah tangga di daerah. Misalnya, mereka bisa meminjam Rp 2 juta tanpa agunan denga ansuran hanya Rp 50.000 per minggu,” kata Elviana.



Sumber: Suara Pembaruan