4 Partai Janji Tak Calonkan Eks Koruptor di Pilkada 2020

4 Partai Janji Tak Calonkan Eks Koruptor di Pilkada 2020
Ilustrasi KPK ( Foto: Beritasatu.com/Danung Arifin )
Fana Suparman / MPA Rabu, 11 Desember 2019 | 16:47 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memaparkan hasil kajian skema ideal pendanaan partai politik kepada perwakilan sejumlah partai politik di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (11/12/2019). Kajian ini merupakan kerja sama antara KPK dan tim peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Dalam konferensi pers usai kegiatan tersebut, perwakilan empat partai berkomitmen untuk tidak mencalonkan mantan narapidana korupsi dalam Pilkada 2020.

Bendahara Umum PKS, Mahfudz Abdurrahman menyatakan partainya berkomitmen tidak mencalonkan atau memberikan dukungan kepada calon kepala daerah yang terlibat kejahatan korupsi. Hal senada dikatakan Wakil Bendahara Umum bidang internal PDIP, Rudianto Tjen. Menurutnya, PDIP tegas dan konsisten tjdak akan mencalonkan mantan koruptor untuk menjabat di legislatif maupun eksekutif.

"Tegas itu. Saya pikir kita sudah lakukan seleksi dan akan kita umumkan semuanya," kata Rudianto Tjen di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materi Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada).

Uji materi yang diajukan Perludem dan ICW ini terkait pencalonan mantan terpidana dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). MK memutuskan jeda selama lima tahun bagi mantan terpidana yang ingin mencalonkan diri dalam pilkada.

Sekjen Partai Golkar, Lodewijk Paulus menyambut baik keputusan MK. Apalagi, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto memiliki gerakan Golkar Bersih.

"Kami menghormati keputusan dari MK. Kedua kita juga harus menghormati hak asasi setiap warga negara. Ketiga tentunya kita juga harus menghormati kebijakan Partai Golkar, yaitu gerakan Golkar Bersih," katanya.

Sementara Sekjen PKB, Hasanuddin Wahid mengklaim partainya tidak mengajukan mantan koruptor pada Pileg 2019. Kebijakan ini akan dilanjutkan pada Pilkada 2020.

"Cek saja tahun 2019 kemarin itu partai mana yabg mencalonkan mantan eks koruptor? Dan sekali lagi disitu tidak ada PKB. Kalau di Pileg saja tidak ada apalagi di Pilkada," katanya.



Sumber: Suara Pembaruan