SBY Ingatkan Kesulitan Ekonomi dan Lemahnya Daya Beli Masyarakat

SBY Ingatkan Kesulitan Ekonomi dan Lemahnya Daya Beli Masyarakat
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melambaikan tangan seusai menyampaikan pidato pada Refleksi Pergantian Tahun Partai Demokrat di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2019). Dalam pidatonya SBY menegaskan komitmen untuk mendukung pemerintah agar sukses dalam menjalankan tugasnya meskipun Partai Demokrat berada di luar pemerintahan. (Foto: ANTARA FOTO / Dhemas Reviyanto)
Carlos KY Paath / JAS Rabu, 11 Desember 2019 | 23:13 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kesulitan ekonomi, termasuk lemahnya daya beli masyarakat, memang nyata. Terutama pada masyarakat berpenghasilan rendah dan kaum tidak mampu. Bagi masyarakat papan menengah dan atas, barangkali tidak merasakannya.

Demikian dikemukakan Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menyampaikan Pidato Refleksi Pergantian Tahun 2019 bertema "Indonesia 2020, Peluang, Tantangan dan Harapan" di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (11/12/2019).

"Penurunan daya beli ini juga ditandai oleh perlambatan penjualan retail, penurunan penjualan mobil dan motor serta perlambatan konsumsi makanan, juga ditandai oleh tekanan terhadap upah riil petani dan pekerja konstruksi," kata SBY.

Terdapat dua cara untuk meningkatkan penghasilan dan daya beli rakyat. Pertama, melalui mekanisme ekonomi, yaitu dengan meningkatkan pertumbuhan dan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan. Kedua, bagi masyarakat yang benar-benar mengalami kesulitan dalam kehidupan rumah tangganya, pemerintah perlu memberikan bantuan.

Menurut SBY, PD mengetahui bahwa dalam APBN 2020, disediakan anggaran perlindungan sosial berjumlah Rp 372,5 triliun. Anggaran ini cukup besar, meskipun tidak sebesar anggaran untuk pembangunan infrastruktur. Program ini meliputi bantuan pangan, pendidikan, kesehatan, subsidi tepat sasaran, dan juga dana desa.

"Demokrat mendukung penuh program dan anggaran ini. Kami tidak setuju kalau ada yang berpendapat anggaran ini disebut pemborosan, bahkan ada yang berpendapat lebih baik digunakan saja untuk menambah biaya infrastruktur. Justru pembelanjaan yang terlalu tinggi dalam pembangunan infrastruktur, dan menomorduakan pembangunan manusia, menurut kami tidak tepat dan tidak adil," ungkap SBY.

Begitu juga jika mengabaikan bantuan kepada rakyat miskin dan rakyat yang sedang susah. "Kita tidak boleh berpikir terlalu kapitalistik dan neo-liberalistik dalam pembangunan ekonomi. Paham-paham itu tidak peka terhadap kemiskinan, kesenjangan dan keadilan sosial. Paham demikian berarti bertentangan dengan semangat dan nilai-nilai Pancasila, yang ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," imbuh SBY.

Menurut SBY, Indonesia punya pengalaman yang baik dengan program perlindungan sosial. Ketika itu disebut "program-program pro-rakyat". "Dalam waktu sepuluh tahun (2004 - 2014) kita bisa menurunkan angka kemiskinan sebesar 6 persen. Sekali lagi Demokrat mendukung setiap kebijakan dan program yang berpihak kepada rakyat kecil," ucap SBY.



Sumber: Suara Pembaruan