KPK Rekomendasikan Dana Bantuan Parpol Jadi Rp 8.000 Per Suara

KPK Rekomendasikan Dana Bantuan Parpol Jadi Rp 8.000 Per Suara
Ilustrasi Dana Parpol ( Foto: Istimewa )
Fana Suparman / FMB Rabu, 11 Desember 2019 | 21:11 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merekomendasikan untuk meningkatkan dana bantuan partai politik. Berdasar hasil kajian KPK bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dana parpol menjadi Rp 8.461 per suara yang diberikan secara bertahap selama lima tahun.

Sebelumnya, berdasarkan kajian KPK pada 2017, parpol mendapatkan Rp 1.000 per suara lalu dinaikkan secara bertahap selama 10 tahun menjadi Rp 10.706 per suara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2018, dana partai dari pusat untuk partai yang mendapatkan kursi di DPR sebesar Rp 1.000 per suara.

"Sebelumnya, KPK pernah melakukan kajian tentang pendanaan negara untuk partai politik. Hasil kajian merekomendasikan penambahan pendanaan negara untuk parpol sebesar Rp 1.000 dari sebelumnya Rp 108 per suara. Dalam skema pendanaan tersebut, KPK merekomendasikan kenaikan pendanaan secara bertahap hingga Rp 10.706 dalam 10 tahun. Kajian ini memperbaiki perhitungan dengan data yang lebih lengkap berdasarkan kondisi riil kebutuhan anggaran parpol dari laporan keuangan lima parpol tersebut," kata Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Sebelum konferensi pers ini, KPK telah memaparkan hasil kajian Skema Ideal Pendanaan Partai Politik kepada enam parpol. Selain perwakilan enam partai politik, pemaparan tersebut juga dihadiri Ketua KPK Agus Rahardjo, Wakil Ketua Basaria Panjaitan, Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Giri Suprapdiono serta tim peneliti dari LIPI Syamsudin Harris, dan Moch. Nurhasim.

Pahala menyatakan, pendanaan negara kepada parpol memiliki urgensi dalam upaya pencegahan korupsi. Hal ini mengingat parpol merupakan salah satu institusi demokrasi yang penting dan strategis karena memiliki fungsi, tugas dan tanggung jawab melakukan rekrutmen politik. Selain itu, KPK menilai demokrasi yang terkonsolidasi membutuhkan parpol yang solid dan sehat secara organisasi, demokratis secara internal, berintegritas dan terinstitusionalisasi. Sehingga, pembiayaan parpol oleh negara secara signifikan diperlukan untuk mengambil alih kepemilikan sekaligus kepemimpinan parpol dari individu-individu pemilik uang.

"Diharapkan parpol benar-benar menjadi badan hukum publik yang dimiliki para anggota dan dipimpin secara demokratis oleh anggota sebagaimana semangat UU Partai Politik," katanya.

Kajian pendanaan ini bertujuan untuk mencari skema ideal sebagai dasar (baseline) pemberian dana bantuan kepada parpol. Dari kajian ini, KPK dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah tentang besaran dana bantuan kepada parpol dan persyaratan administratif serta tata kelola internal parpol yang harus dipenuhi.

"Tujuan akhirnya adalah rekomendasi skema besaran pendanaan partai ini dapat mengurangi korupsi politik," katanya.

Untuk mencapai hal tersebut, Pahala menegaskan, bantuan pendanaan negara ini membutuhkan persyaratan yang tercantum dalam kajian terdahulu tentang Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) yang meliputi lima komponen utama yakni kode etik, demokrasi internal parpol, kaderisasi, rekrutmen dan keuangan parpol. Pemerintah, kata Pahala sudah seharusnya mengevaluasi penggunaan pendanaan negara, salah satunya dengan menggunakan tools SIPP. Selain itu, untuk mendorong akuntabilitas pelaporan keuangan parpol, pendanaan negara kepada partai politik harus diaudit oleh BPK dan hasil auditnya diumumkan kepada publik secara berkala.

"Sebab, membangun organisasi parpol yang bersih dan berintegritras ditentukan oleh salah satunya pengelolaan keuangan parpol secara baik," tegasnya.

Dipaparkan Pahala, estimasi kebutuhan anggaran yang dikumpulkan dalam kajian dari lima partai, yakni Golkar, PKB, PDIP, Gerindra dan PKS diperoleh nilai sebesar Rp 16.922 per suara. Kelima partai ini memiliki perolehan suara lebih dari 50 persen pada Pemilu 2019. Bantuan pendanaan akan diberikan maksimal 50 persen kebutuhan anggaran parpol agar parpol tetap memililki ruang untuk mengembangkan parpol.

"Selain itu, bantuan dana akan diberikan dalam jangka waktu lima tahun secara bertahap," katanya.

Pada tahun pertama, dana bantuan diberikan sebesar 30 persen dari 50 persen bantuan pendanaan negara kepada parpol, di tahun kedua 50 persen, tahun ketiga 70 persen, tahun keempat 80 persen hingga tahun kelima menjadi 100 persen dari 50 persen bantuan pendanaan negara kepada parpol.

"Bantuan pendanaan negara hanya untuk membiayai kebutuhan operasional parpol dan pendidikan politik, tidak termasuk dana kontestasi politik," tegasnya.

Dengan estimasi dan skema pendanaan tersebut, untuk tahun pertama di tingkat pusat, negara perlu mengalokasikan dana Rp320 miliar dengan asumsi suara pemilih 126 juta pada pemilu 2019. Membandingkan dengan APBN 2019 sekitar Rp 2.400 triliun, angka ini. kata Pahala, relatif kecil yakni sekitar 0,0046 persen dari APBN. Di tahun kelima, estimasi total bantuan pendanaan yang akan dialokasikan negara untuk parpol sebesar Rp3,9 triliun.

"Perhitungan ini lebih rendah dibandingkan dengan rekomendasi Bappenas yang didasarkan pada suara PDIP sebesar Rp48.000 per suara. Sehingga, negara perlu mengalokasikan dana sebesar Rp 6 triliun," ungkapnya.

Sementara untuk tingkat dan kabupaten/kota sesuai dengan PP No. 1 tahun 2018, pendanaan provinsi naik 20 persen dari pendanaan tingkat nasional dan kabupaten/kota naik 50 persen. Dengan aturan tersebut, di tahun pertama negara perlu mengalokasikan dana Rp928,7 miliar. Dengan skema peningkatan bertahap dan estimasi inflasi 5 persen, maka hingga tahun kelima untuk tingkat provinsi, kabupaten/kota negara perlu mengalokasikan dana total Rp 11,2 triliun.

"Sehingga, total secara nasional pendanaan negara untuk keuangan parpol sebesar Rp15,1 triliun," katanya.

KPK akan segera menyampaikan rekomendasi dan hasil kajian ini kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ya nanti tentu setelah final akan dikirim ke presiden. Sudah masuk dalam perencanaan tim," kata Jubir KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (11/12/2019).

Untuk memperkaya kajian, tim KPK dan LIPI melakukan studi terkait praktik yang sama di 20 negara. Hampir semua negara yang dijadikan pembelajaran menunjukkan peran negara yang memberikan dana bantuan kepada parpol. Hanya besaran dan peruntukannya yang membedakan hal tersebut. Besaran bantuan negara untuk parpol beragam mulai dari 23 persen hingga 90 persen. Di Jepang dan Belanda, misalnya bantuan pendanaan parpol oleh negara termasuk yang paling kecil sebesar masing-masing 23 persen dan 35 persen. Paling tinggi pendanaan negara untuk parpol sebagaimana praktik di Turki. "Sementara di Malaysia negara tidak memberikan bantuan dana untuk parpol, tetapi mengizinkan parpol untuk berbisnis," katanya.



Sumber: Suara Pembaruan