Nasdem Pertanyakan Ketepatan Waktu Menaikkan Dana Parpol

Nasdem Pertanyakan Ketepatan Waktu Menaikkan Dana Parpol
Ilustrasi Dana Parpol (Foto: Istimewa)
Yeremia Sukoyo / FER Kamis, 12 Desember 2019 | 21:28 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Partai Nasdem mengapresiasi upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang merekomendasikan kenaikan dana parpol, dari yang sebelumnya Rp 1.000 per satu suara menjadi sekitar Rp 8.000 per satu suara.

Kenaikan Dana Parpol Harus Diiringi Evaluasi dan Transparansi

Namun demikian, Partai Nasdem sendiri mempertanyakan apakah upaya menaikan dana parpol yang sedemikian besar tersebut dilakukan tepat pada waktunya. Mengingat, saat ini kondisi perekonomian sedang kurang stabil dan jangan sampai kenaikan dana parpol justru mengganggu keberadaan pos-pos kebutuhan anggaran lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.

"Partai Nasdem tentu sangat mengapresiasi rekomendasi kenaikan dana parpol yang dilakukan KPK. Namun, apakah upaya menaikkan dana parpol itu sudah tepat waktunya atau tidak," kata Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, di Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Willy menjelaskan, jika Indonesia ingin mengadopsi perjalanan demokrasi di Amerika Serikat (AS), dimana seluruh pembiayaan Parpol ditanggung oleh negara, hal itu dinilai belum tepat jika diterapkan di Indonesia. Pasalnya, di AS sendiri hanya ada dua parpol. Sementara, di Indonesia ada sembilan parpol nasional dan beberapa parpol lokal.

KPK Minta Partai Tak Lagi Minta Uang ke Kader

"Di Indonesia jumlah partainya juga masih cukup besar. Kalau sudah ada terjadi seleksi alam menjadi 3 sampai 5, mungkin bisa dipertimbangkan untuk menerapkan parpol yang dibiayai penuh negara," ucap Willy.

Menurut Willy, Partai Nasdem mendapatkan dana partai sekitar Rp 13 miliar setiap tahunnya. Jika dibandingkan dengan pengeluaran partai, maka jumlah tersebut memang tidak mencukupi. Menurutnya, saat ini yang memang perlu dilakukan partai adalah belajar mewujudkan kemandirian partai. Berkaca dari sistem partai politik di Eropa, parpol konservatif bahkan dibiayai pengusaha, sedangkan partai buruh kebanyakan dibiayai serikat pekerja.

"Kalau di Indonesia, yang masih perlu dilakukan justru adalah meningkatkan kemandirian partai. Semuanya lambat laun akan terseleksi, mana partai yang siap dan mana yang tidak. Jadi, tidak hanya mengandalkan keuangan negara," tandas Willy.



Sumber: Suara Pembaruan