KPU Diminta Segera Revisi PKPU Pencalonan Pilkada

KPU Diminta Segera Revisi PKPU Pencalonan Pilkada
Ilustrasi KPU ( Foto: Beritasatu.com )
Yustinus Paat / FER Kamis, 12 Desember 2019 | 21:45 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta segera melakukan revisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Parpol Penyaring Utama Pencalonan Mantan Napi Korupsi

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil, mengatakan, revisi tersebut penting agar bisa memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan teknis pencalonan kepala daerah-wakil kepala daerah.

"Kami mendesak KPU untuk segera merevisi PKPU tentang pencalonan kepala daerah, menyesuaikan dengan materi yang sudah diputus oleh MK, dalan Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019," ujar Fadli di Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Fadli mengatakan, revisi peraturan tersebut penting segera dilakukan, agar mekanisme teknis pencalonan lebih pasti, khususnya bagi mantan narapidana yang akan menjadi calon. Dengan adanya putusan MK, mantan narapidana mempunyai jeda waktu 5 tahun untuk ikut Pilkada.

KPK Apresiasi MK Beri Jeda 5 Tahun Eks Koruptor

"Selain itu, KPU dirasa perlu segera melakukan sosialisasi terhadap peraturan tersebut, sesuai dengan putusan MK," tandas Fadli.

Perludem, kata Fadli, juga meminta KPU membuat pengaturan yang memungkinkan partai politik (Parpol) melakukan penggatian atas calon yang terkena OTT KPK dengan alasan calon tersebut berhalangan tetap. Pasalnya, dengan ditangkap oleh KPK maka si calon tidak bisa melakukan kewajibannya dalam berkampanye sebagai bagian dari kerja pendidikan politik yang harus dilakukan calon. "Dengan demikian, calon yang kena OTT KPK itu tidak bisa lagi melakukan proses pencalonan secara permanen," ungkapnya.

Menurut Fadli, usulan ini berkaca dari pengalaman Pilkada 2018 di mana ada sembilan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah berstatus petahana yang kena OTT KPK (Sultra, Maluku Utara, Lampung Tengah, Subang, Tulungagung, Jombang, Ngada, Malang).

"Sangat disayangkan mereka tidak bisa diganti akibat PKPU yang tidak memungkinkan itu, dan akhirnya dua orang yang sedang ditahan KPK malah terpilih memenangi pilkada. Mereka adalah Ahmad Hidayat Mus di Pilgub Maluku Utara dan Syahri Muyo di Pilbub Tulungagung, Jawa Timur," jelas Fadli.

Selain itu, Perludem mendorong terobosan pengaturan teknis dalam PKPU tentang Kampanye serta PKPU tentang Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS, untuk menerjemahkan lebih spesifik, kongkrit, dan menjangkau secara luas atas klausul "jujur dan terbuka" mengakui bahwa dirinya adalah mantan napi bagi para mantan napi yang dicalonkan di pilkada.

"Pengaturan di PKPU Kampanye dapat berupa pengumuman dan pencantuman secara konsisten informasi soal rekam jejak hukum mantan napi misalnya, dihukum atas perbuatan apa, dihukum berapa lama, dan kapan bebas murni. Pencantuman ini dilakukan dalam setiap dokumen dari calon yang mantan napi, yang digunakan untuk kepentingan kampanye dan juga sosialisasi pilkada," terang Fadli.

Kemudian, kata Fadli, di dalam ketentuan PKPU tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS juga perlu diatur tentang pengumuman soal status mantan napi (dihukum atas perbuatan apa, dihukum berapa lama, dan kapan bebas murni) di papan pengumuman masuk TPS yang memuat profil (daftar riwayat hidup) calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

"Selama ini di setiap TPS selalu diumumkan profil calon yang berkontestasi di Pilkada, namun KPU belum pernah mengatur soal pengumuman di TPS ini baik di pemilu legislatif maupun pilkada," tandasnya.



Sumber: BeritaSatu.com