Golkar Dukung Kenaikan Dana Papol

Golkar Dukung Kenaikan Dana Papol
Ilustrasi Pemilu 2019. ( Foto: AFP )
Robertus Wardi / FMB Jumat, 13 Desember 2019 | 10:28 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar (PG) Tb Ace Hassan Sadzily mengemukakan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menaikkan dana parpol sesungguhnya merupakan kebijakan tepat karena akan meningkatkan kualitas demokrasi melalui penguatan peran partai politik (parpol).

"Dana bantuan negara dipergunakan sepenuhnya untuk program-program kaderisasi, pendidikan politik, dan peningkatan capacity building kader parpol dalam berkomunikasi dengan rakyat," kata Ace di Jakarta, Jumat (13/12/2019).

Ia menjelaskan kebijakan menaikkan dana parpol perlu disertai dengan sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan terbuka. Transparansi dan keterbukaan ini dilakukan dengan me­nyampaikan laporkan ke publik tentang keuangan parpol dan bisa diaudit oleh lembaga auditor independen dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Negara dituntut memiliki perhatian terhadap partai politik. Salah satu bentuk perhatian negara terhadap partai politik tersebut adalah dengan pengalokasian dana negara untuk partai politik. Masalah keuangan partai politik ini seharusnya menjadi tema penting dalam pengelolaan parpol," jelas Wakil Ketua Komisi VIII DPR ini.

Menurutnya, sumber keuangan partai akan sangat berpengaruh terhadap karakteristik parpol dalam menjalan­kan peran dan fungsinya.

Ketergantungan partai politik pada kelompok ekonomi tertentu atau hanya pada figur tertentu untuk membiayai program partai, diakui atau tidak, sangat sarat diwarnai kepen­tingan di balik sumbangannya tersebut.

"There is no free lunch, tidak ada makan siang yang gratis, kata sebuah istilah. Independensi partai politik dalam menjalankan fungsinya tentu agak sulit diwujudkan," ungkap Ace.

Dia menegaskan kondisi seperti memungkinkan parpol cenderung menumbuhkan abuse of power da­lam menjalankan peran politiknya. Selain itu, dengan tidak adanya pengaturan sumber ke­uangan parpol yang jelas, dikhawatirkan memunculkan adanya pencarian dana parpol dari sumber-sumber ilegal yang mengarah pada korupsi politik. Karena itu, kerap kali kader-kader parpol terjerat kasus korupsi karena alasan untuk sumbangan kegiatan parpol sebagaimana yang selama ini terjadi.

"Dengan adanya dana parpol dari negara, bisa menjadi upaya untuk mewujudkan reformasi partai politik yang bersih," tutup Ace. 



Sumber: Suara Pembaruan