Usulan Kenaikan Dana Bantuan Keuangan Partai Diapresiasi

Usulan Kenaikan Dana Bantuan Keuangan Partai Diapresiasi
Hinca Panjaitan. ( Foto: Antara )
Carlos KY Paath / JAS Jumat, 13 Desember 2019 | 11:26 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Partai Demokrat (PD) mengapresiasi rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait usulan kenaikan dana bantuan keuangan bagi partai politik (parpol). Sebab, parpol telah membantu negara melaksanakan pendidikan politik.

“Sesungguhnya parpol membantu menyelenggarakan pendidikan politik yang jadi kewajiban negara. Sama seperti swasta membantu negara jalankan pendidikan dan kesehatan,” kata Sekretaris Jenderal PD Hinca IP Pandjaitan kepada Beritasatu.com, Jumat (13/12/2019).

Hinca menyatakan, pemahaman dana bantuan negara kepada parpol itu perlu diluruskan. “Pemahamannya harus diluruskan bahwa bukan bantuan negara, tetapi kewajiban negara kepada parpol yang membantu negara menyelenggarakan pendidikan politik,” ujar Hinca.

Hinca pun menyebut, “Jadi dana parpol itu suatu keniscayaan pilihan kita bernegara dengan basis demokrasi yakni melibatkan langsung rakyat dalam pengelolaan negara khususnya disektor pendidikan politik. Usulan KPK sudah tepat.”

Hinca menegaskan, selama ini pertanggungjawaban keuangan parpol sangat transparan dan akuntabel. “Partai Demokrat selama ini soal pertanggungjawab dana yang diterima dari negara melalui Kementerian Dalam Negeri selalu mendapat posisi yang terbaik,” ungkap Hinca.

Hinca berharap pemerintah segera merealisasikan rekomendasi KPK tersebut. Sebab hal itu menjadi keniscayaan dan semestinya dijalankan dengan tulus. Di sisi lain, Hinca menilai kenaikan bantuan tidak berkorelasi dengan peluang menekan praktik korupsi di dunia politik.

“Tidak berkorelasi langsung, karena partai tak ada yang melakukan korupsi. Korupsi sangat bergantung kepada individu pelaku itu sendiri dan bisa siapa saja yang memang berniat buruk melakukan korupsi,” tegas anggota Komisi III DPR tersebut.

Sebelumnya, KPK menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) guna mengusulkan kenaikan dana bantuan. KPK meminta dana parpol naik menjadi Rp 8.461 per suara. Usulan ini dibuat KPK setelah melakukan penelitian bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Hasil penelitian menunjukkan, dasar penghitungan besaran bantuan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 1/2018 sebesar Rp1.000 per suara masih sangat jauh dari kebutuhan partai. Idealnya negara mengongkosi 50 persen dari kebutuhan. 



Sumber: Suara Pembaruan