Kebebasan Pers di Indonesia Memburuk

Kebebasan Pers di Indonesia Memburuk
Ilustrasi wartawan. ( Foto: Antara )
Fana Suparman / AB Rabu, 11 Desember 2019 | 11:10 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kebebasan Pers di Indonesia dinilai memburuk dalam setahun terakhir. Hal ini dipicu oleh rentetan peristiwa kekerasan terhadap jurnalis. Diketahui, pada 2018, Indeks Kebebasan Pers (IKP) Indonesia hanya menduduki peringkat 124 dari 180 negara dalam Indeks Kebebasan Pers Dunia Tahun 2018 versi Repoters Without Borders. Bahkan peringkat IKP Indonesia lebih rendah dibanding Timor Leste yang menempati peringkat 93.

"Indeks Kebebasan Pers Indonesia (peringkat) 124, mungkin indeks kita akan lebih jelek," kata Ketua AJI, Abdul Manan dalam Seminar Nasional "HAM, Kemerdekaan Pers, Perlindungan dan Keselamatan Jurnalis di Indonesia" di Erasmus Huis, Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Abdul Manan mengatakan memburuknya Indeks Kebebasan Pers di Indonesia dipicu berbagai kasus kekerasan terhadap jurnalis yang terjadi belakangan ini. Misalnya, dalam kerusuhan yang terjadi di depan Gedung Bawaslu pada 21-22 Mei 2019. Dari 15 laporan kekerasan terhadap wartawan, sembilan kasus di antaranya dilakukan oleh polisi.

Belasan kasus kekerasan terhadap wartawan juga terjadi saat demonstrasi mahasiswa pada 23 hingga 30 September 2019. Belum lagi tiga kasus kekerasan terhadap wartawan di Makassar hingga pembatasan akses internet di Papua.

"Dengan peristiwa-peristiwa itu kalau ada yang menyebut Indeks Kebebasan Pers Indonesia akan lebih baik, saya kira itu sebuah keajaiban," katanya.

Pernyataan Abdul Manan ini menanggapi pernyataan Ketua Komisi Hubungan Antar-Lembaga dan Luar Negeri Dewan Pers, Agus Sudibyo. Agus meyebutkan kekerasan terhadap pers masih menjadi persoalan di Indonesia. Namun, lembaga-lembaga terkait di Indonesia, seperti Dewan Pers, AJI, LBH Pers, Komite Keselamatan Jurnalis, PWI dan lainnya, telah berupaya menangani berbagai kasus kekerasan tersebut secara berkualitas.

"Kekerasan terhadap wartawan masih menjadi persoalan yang sangat serius di Indonesia, tetapi upaya kita untuk menangani kekerasan tidak pernah kurang. Banyak kasus yang ditangani secara berkualitas. Dewan Pers mengapresiasi Komite Keselamatan Jurnalis, AJI, dan lain-lain yang selama ini bersama Dewan Pers menangani kekerasan-kekerasan terhadap jurnalis," katanya.

Menurut Agus, lembaga-lembaga internasional yang mengukur Indeks Kebebasan Pers hanya melihat jumlah kekerasan terhadap wartawan. Upaya-upaya menangani kasus kekerasan yang terjadi, tidak pernah menjadi bahan pertimbangan untuk pemeringkatan IKP.

"Seharusnya ini juga dipertimbangkan oleh lembaga-lembaga internasional yang melakukan pemantauan terhadap kebebasan pers di Indonesia atau lebih jauh lagi melakukan pemeringkatan Indeks Kemerdekaan Pers dunia," katanya.

Agus menambahkan, upaya pers dan masyarakat sipil serta mahasiswa dalam membendung RUU KUHP yang mengancam kebebasan pers juga tak menjadi pertimbangan lembaga pemantau kebebasan pers di Indonesia. Di sisi lain, dia menyatakan lembaga-lembaga tersebut juga tidak melihat perbedaan luasan suatu negara serta sistem politik yang ada di negara tersebut. Padahal, kata Agus, kekerasan terhadap wartawan salah satunya disebabkan kritisisme pers terhadap pengusaha, pemerintah, dan elit politik tertentu. Sikap kritis pers terhadap elite politik itu hanya dapat terjadi di negara dengan iklim demokratis, seperti Indonesia. Kasus kekerasan terhadap pers akan minim terjadi di negara dengan tingkat demokratisasi yang masih rendah dan kebebasan pers yang kurang melembaga.

"Kalau perbedaan sistem ini tidak dipertimbangkan dan lembaga internasional hanya melihat problem bukan bagaimana kita mengatasi problem, maka dengan sistem seperti itu bisa jadi Indeks Kemerdekaan Pers Singapura lebih tinggi dari Indonesia. padahal di sana tidak ada kebebasan pers dan di situ tidak ada alasan terjadinya kekerasan terhadap wartawan," paparnya.

Kekerasan terhadap Jurnalis
Sejumlah jurnalis diketahui mengalami kekerasan saat meliput peristiwa kerusuhan dalam demonstrasi di depan Bawaslu pada 21-22 Mei 2019 maupun saat meliput kericuhan demonstrasi mahasiwa di depan Gedung DPR pada 23 hingga 30 September 2019. Bahkan, terdapat jurnalis yang mengalami kekerasan saat meliput dua peristiwa tersebut.

Salah satunya, Putra (27), jurnalis sebuah media daring. Kepada Beritasatu.com, Putra menuturkan peristiwa yang dialaminya. Selepas meliput kericuhan di sekitar depan Gedung Bawaslu dan Sarinah pada Rabu (22/5/2019) dini hari, Putra bersama dua rekan kantornya memilih untuk membeli makan di sekitar Jalan Gereja Theresia, Menteng. Lokasi tersebut dipilih karena banyak pedagang makanan dan relatif aman karena cukup jauh dari pusat kericuhan di Sarinah, yakni sekitar 100 meter.

Putra dan kawan-kawan pun memarkir motor mereka masing-masing tepat di depan sebuah kafe di jalan tersebut. Namun, baru saja sate padang yang dipesan Putra dan kawan-kawan tiba, sekelompok pria yang diduga aparat keamanan berpakaian preman menyisir dan mencari para demonstran yang dipukul mundur ke daerah itu. Kericuhan antara aparat dan demonstran pun pecah di sekitar lokasi Putra dan kawan-kawannya makan.

Lantaran situasi yang tidak kondusif, Putra bersama dua rekannya memilih mengakhiri istirahat mereka dan bergegas menjauh dari lokasi tanpa membawa motor. Setelah situasi mulai kondusif, Putra dan kawannya kembali ke lokasi tersebut untuk mengambil motor mereka. Nahas, saat tiba di lokasi, motor Honda Beat yang dipinjam Putra dari adiknya itu telah rusak parah. Lampu utama pecah, sepatbor, hingga sayap motornya patah.

"Sampai di sana kondisi motor sudah rusak parah bagian depannya. Parahnya lag,  helm saya juga hilang. Padahal motor saya sebelumnya baik-baik saja," katanya.

Tak cukup sampai di situ. Putra juga mengalami kekerasan saat ditugasi kantornya meliput aksi demonstrasi para pelajar di sekitar gedung DPR pada 25 September 2019. Putra mengaku saat itu sedang mencoba masuk gedung DPR untuk memarkir motor yang dikendarainya.

Saat tiba di sekitar Stasiun Palmerah, kericuhan antara pelajar dan aparat Kepolisian pun pecah. Putra pun bergegas mencoba masuk gedung DPR melalui pintu masuk pejalan kaki yang berada persis di samping pos polisi. Namun, petugas pengamanan dalam (pamdal) menolak permintaan Putra karena situasi yang sudah rusuh. Putra pun memutuskan memarkir motornya di pintu masuk pejalan kaki dan langsung berlari menjauh dari lokasi.

"Daripada membahayakan nyawa, saya parkir motor persis depan pintu masuk. Tadinya ingin parkir di dalam area gedung, tetapi dilarang pamdal," tuturnya.

Saat itu, bentrokan antara pelajar dan aparat semakin memanas. Putra yang sudah berada di tempat yang cukup aman, melihat para pelajar membakar motor-motor yang terparkir di sekitar lokasi, termasuk motor Honda Supra miliknya.

"Situasinya pecah banget. Tiba-tiba para pelajar itu langsung membakar motor saya dan tiga motor lainnya yang parkir juga di depan pintu itu," ungkapnya.

 

Kultur
Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam mengatakan jurnalis merupakan pembela HAM. Untuk itu, kerja-kerja jurnalis harus dilindungi dari serangan dalam bentuk apa pun. Komnas HAM berkordinasi dengan Kepolisian untuk membuat kesepakatan bersama tentang mekanisme perlindungan pembela HAM, termasuk jurnalis.

"Kerja jurnalis, esensinya mereka mempunyai fungsi untuk penyambung informasi ke masyarakat yang tak bisa dibatasi. Jika ada sesuatu yang ditutupi dan diatur-atur, bagaimana mereka bekerja untuk kebutuhan informasi masyarakat," tegas Choirul Anam.

Sementara itu, Puri Kencana Putri dari Komite Keselamatan Jurnalis menyatakan kerja-kerja jurnalis erat kaitannya dengan HAM dan demokrasi. Untuk itu, perlu dibangun kultur dan iklim pers yang sehat dengan memberikan perlindungan terhadap kerja-kerja jurnalis. Namun, kekerasan demi kekerasan terhadap jurnalis terus terjadi. Dicontohkan Puri, kasus kerusuhan di depan Gedung Bawaslu pada Mei lalu mengancam keamanan para pekerja media. Selain itu, terdapat praktik persekusi di lapangan terhadap kelompok pekerja media. Bahkan, terdapat sejumlah pihak yang menempuh jalur hukum atas pemberitaan media. Menurutnya, berbagai peristiwa tersebut menjadi pembelajaran penting perlindungan terhadap keselamatan jurnalis harus dilihat dari beragam aspek.

"Angka (kekerasan terhadap pers) memang menurun. Dari di atas 50 (kasus) menjadi di bawah 50, tetapi juga harus dilihat bentuk-bentuk serangan," katanya.

Puri meminta perusahaan media untuk memperhatikan keselamatan pekerja media, terutama mereka yang ditugaskan di wilayah tertentu. Apalagi, kata Puri, setelah melalui tahun politik pada 2019, tren pemberitaan di masa mendatang diprediksi mengarah pada industri yang berkaitan dengan sumber daya alam.

"Mungkin lima tahun ke depan kita menghadapi tren industri ekstraktif di dunia. Pemberitaan harus juga masuk di sana untuk mengabarkan praktik-praktik terbaik ataupun sebaliknya. Tren ini harus juga dilihat oleh perusahaan media untuk memastikan para pekerja media yang diturunkan ke spot-spot tertentu memiliki sejumlah hak yang harus dilindungi," katanya.

Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Owen Jenkins mengaku terkesan dengan media-media di Indonesia yang dinamis dan idealis. Ranah media di Indonesia, katanya, seperti halnya demokrasi, telah membuat kemajuan besar sejak reformasi. Meski beragam dan bebas, Freedom House menilai pers Indonesia tidak sepenuhnya bebas. Masih banyak laporan tentang kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis, dan konsentrasi kepemilikan media. Reporters Without Borders menempatkan Indonesia pada peringkat 124 dari 180 negara dalam Indeks Kebebasan Pers Sedunia. Owen juga mengutip catatan AJI bahwa terdapat sekitar 40-50 kasus kekerasan terhadap jurnalis setiap tahunnya.

"Bahkan beberapa daerah di Indonesia masih sulit untuk diakses oleh jurnalis," katanya.

Owen mendorong Indonesia untuk bergabung dengan Inggris, dan banyak negara lainnya untuk merancang dan mengembangkan Rencana Aksi Nasional untuk Keselamatan Jurnalis. Rencana aksi nasional Indonesia akan memberikan serangkain rekomendasi yang komprehensif bagi jurnalis, pemerintah dan masyarakat sipil terhadap langkah-langkah yang mendukung sebuah lingkungan yang bebas dan aman bagi jurnalis dan para praktisi media.

Untuk itu, dibutuhkan komitmen semua pihak untuk bekerja sama melalui dialog untuk mengembangkan pemahaman yang sama tentang masalah yang dihadapi. Rencana aksi nasional yang dihasilkan kemudian akan menjadi rencana yang komprehensif untuk seluruh masyarakat. Rencana aksi nasional ini memungkinkan Indonesia untuk mengambil peran aktif dalam mencegah serangan dan intimidasi terhadap jurnalis. Hal ini juga mendorong tindakan cepat dalam menanggapi serangan dengan membangun mekanisme darurat nasional.

"Peran vital media dalam menyediakan informasi yang benar dan akurat kepada masyarakat harus dilindungi. Setiap serangan terhadap kebebasan pers adalah serangan terhadap kebebasan kita semua," tegasnya. 



Sumber: Suara Pembaruan