Kenaikan Dana Bantuan Parpol

Transparansi Keuangan Harus Jadi Syarat Partai Ikut Pemilu

Transparansi Keuangan Harus Jadi Syarat Partai Ikut Pemilu
Ilustrasi parpol peserta pemilu. (Foto: Antara)
Fana Suparman / YS Sabtu, 14 Desember 2019 | 08:53 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Forum Transparansi untuk Anggaran (Fitra) menyatakan, rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar dana bantuan partai politik (parpol) naik menjadi sekitar Rp 8.000 per suara harus dibarengi dengan komitmen partai untuk lebih transparan dalam mengelola keuangan.

Partai diminta mengumumkan laporan pengelolaan keuangan mereka secara terbuka kepada publik luas. Bahkan Fitra mengusulkan transparansi ini sebagai syarat verifikasi parpol yang akan menjadi peserta pemilu.

"Kami mengusulkan agar hal ini dapat ditetapkan sebagai persyaratan bagi verifikasi parpol yang akan menjadi peserta Pemilu," kata Manajer Advokasi Fitra Ervyn Kaffah kepada SP, Sabtu (14/12/2019).

Menurut Ervyn, transparansi pengelolaan keuangan merupakan bagian penting untuk mencegah korupsi di sektor politik. Dikatakan, sudah menjadi pengetahuan bersama bahwa pengelolaan keuangan partai itu selama ini sangat tertutup. Bahkan, banyak diantara pengurus partai sendiri justru tidak mengetahui pengelolaan keuangan partai. Laporan pengelolaan keuangan hanya diketahui oleh sebagian kecil pengurus partai.

"Jadi mesti ada keterbukaan di internal partai soal pengelolaan keuangannya," katanya.

Diketahui KPK merekomendasikan dana bantuan partai politik ditingkatkan menjadi sekitar Rp 8.000 per suara. Rekomendasi ini merupakan bagian dari upaya pencegahan korupsi di sektor politik. Hal ini lantaran peningkatan dana bantuan harus diiringi dengan perbaikan tata kelola partai yang tercantum dalam kajian terdahulu tentang Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) yang meliputi lima komponen utama yakni kode etik, demokrasi internal parpol, kaderisasi, rekrutmen dan keuangan parpol.

Selain itu, untuk mendorong akuntabilitas pelaporan keuangan parpol, pendanaan negara kepada partai politik harus diaudit oleh BPK dan hasil auditnya diumumkan kepada publik secara berkala.

Ervyn mengakui, persoalan utama di Indonesia adalah korupsi sektor politik yang terefleksi pada banyaknya kasus korupsi yang melibatkan perselingkuhan kekuasaan politik untuk kepentingan kelompok tertentu, yang diduga melibatkan sejumlah politisi.

Dikatakan, survei mengenai persepsi korupsi juga mengonfirmasi tiga besar institusi yang menurut publik paling korup biasanya partai politik, DPR dan kepolisian.

"Penambahan dana bantuan parpol belum bisa diyakini dapat menjadi solusi mujarab untuk mencegah praktek korupsi di sektor politik, namun bisa menjadi salah satu strategi saja untuk menguranginya," katanya.

Dikatakan, penambahan dana bantuan parpol harus didasari asumsi untuk memenuhi kebutuhan standar pembiayaan bagi pengelolaan partai, untuk melaksanakan fungsi-fungsi dasar parpol. Berdasarkan pengamatan FITRA sejauh ini, umumnya dana bantuan parpol sebagian besar atau sekitar 70 hingga 80 persen habis digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional kantor, alih-alih untuk pelaksanaan fungsi partai, khususnya untuk pendidikan politik masyarakat.

Dengan adanya penambahan dana dari negara, Ervyn berharap biaya operasional kantor seperti biaya sewa kantor, honor staf dan sebagainya bisa terpenuhi. Parpol juga bisa membiayai kegiatan pendidikan politik masyarakat. Dengan demikian, Ervyn berharap penambahan dana bantuan ini dapat mengurangi ketergantungan partai dari sumbangan atau kontribusi dari pengurus atau elite partai tertentu yang selama ini berkontribusi menyokong biaya kegiatan partai.

"Selama ini partai cukup terbantu oleh sumbangan pengurus yang juga menjabat sebagai anggota DPR dan DPRD," katanya. 



Sumber: Suara Pembaruan