Ketua MPR: Muhammadiyah Setuju Amendemen Terbatas Haluan Negara

Ketua MPR: Muhammadiyah Setuju Amendemen Terbatas Haluan Negara
Bambang Soesatyo. (Foto: Antara)
Markus Junianto Sihaloho / FMB Senin, 16 Desember 2019 | 18:39 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo memimpin delegasi pimpinan lembaga bersilaturahmi ke kantor PP Muhammadiyah, di Jakarta, pada hari ini, Senin (16/12/2019). Bamsoet, sapaan karibnya, menyatakan pertemuan itu berisi sosialisasi sekaligus diskusi mengenai rencana amendemen UUD 1945.

Bamsoet mengungkapkan Muhammadiyah sebagai salah satu ormas terbesar di Indonesia, tak menolak dengan amendemen terbatas itu, dengan catatan apabila terbatas untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara.

"Melalui kehadiran Pokok-pokok Haluan Negara, Muhammadiyah dan MPR RI menilai siapapun yang memimpin Indonesia, akan punya acuan membumikan Pancasila dalam agenda pembangunan nasional sesuai jati diri dan karakter bangsa," ujar Bamsoet, Senin (16/12/19).

Menurut Bamsoet, keinginan Muhammadiyah menghadirkan Pokok-pokok Haluan Negara itu sesuai dengan hasil Sidang Tanwir Muhammadiyah di Samarinda, Kalimantan Timur, pada Mei 2014. Pokok-pokok Haluan Negara diperlukan sebagai wadah untuk mengelaborasi tujuan bangsa seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

“Presiden harus punya pedoman dalam pembangunan. Visi dan misi presiden tak boleh lepas dari Pokok-pokok Haluan Negara. Karenanya, Muhammadiyah setuju dilakukan amendemen terbatas untuk menghidupkan kembali haluan negara," tutur Bamsoet.

Apalagi tantangan yang dihadapi Indonesia sebagaimana juga dihadapi negara dunia lainnya akan semakin kompleks. Penyelesaiannya pun tak bisa dilakukan hanya dalam tempo lima hingga 10 tahun. Namun perlu berpuluh-puluh tahun dan kontinuitas dari satu periode pemerintahan ke pemerintahan penggantinya.

Kedua pihak sepakat, dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0 maupun perubahan iklim, Indonesia membutuhkannya. Bahkan negara-negara dunia seperti Singapura punya konsensus nasional yang menjadi basis perencanaan hingga seratus tahun dalam menanggulangi perubahan iklim.

"Dalam waktu dekat ini, misalnya, Indonesia punya agenda besar memindahkan Ibu Kota Negara. Jika tidak ada ketetapan konsensus nasional, hanya berlandaskan undang-undang, bisa jadi apa yang sudah dirintis Presiden Joko Widodo dimentahkan kembali oleh penggantinya melalui Perppu," tutur Bamsoet.

Lebih jauh, Bamsoet mengatakan memang sudah ada rekomendasi MPR periode 2014-2019 untuk mengamandemen UUD 1945, serta dukungan dari berbagai kelompok masyarakat seperti PP Muhammadiyah maupun PBNU. Namun MPR tetap akan melakukan kajian mendalam guna menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara. Penyerapan aspirasi ke berbagai lapisan masyarakat hingga ke pelosok daerah akan dilakukan, sehingga berbagai aspirasi bisa terakomodir.

Terlebih penting dari itu, kata Bamseot, pelibatan berbagai kelompok masyarakat dalam dialektika amandemen terbatas UUD 1945 akan membuat ruang diskusi kebangsaan terbuka lebar.

"Sehingga tidak ada kelompok masyarakat yang ditinggalkan. Sehingga setiap pemerintahan bisa berkelankutan dalam menjalankan amanat konstitusi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, bersatu, adil, dan makmur," ujarnya.

Turut hadir di silaturahmi itu adalah para Wakil Ketua MPR. Antara lain Hidayat Nur Wahid (F-PKS), Zulkifli Hasan (F-PAN), dan Arsul Sani (F-PPP). Rombongan MPR diterima pengurus PP Muhammadiyah diantaranya Ketua Umum Haedar Nashir, Sekretaris Umum Abdul Muti, Bendahara Umum Suyatno, serta para Ketua seperti Anwar Abbas dan Goodwil Zubir.



Sumber: BeritaSatu.com