Bamsoet Sebut Pilkada Langsung Patut Dievaluasi

Bamsoet Sebut Pilkada Langsung Patut Dievaluasi
Ketua MPR Bambang Soesatyo (Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono)
Markus Junianto Sihaloho / FER Rabu, 18 Desember 2019 | 17:42 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua MPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyatakan, pilkada langsung memang patut untuk dievaluasi apabila ingin memastikan politik berkonsentrasi pada pembangunan ekonomi nasional.

Bamsoet mengatakan, ritual pemilu 2019 sudah selesai. Agenda berikutnya yang penting adalah bagaimana menata dan menjaga pertumbuhan ekonomi agar tidak sampai turun dari 5 persen. Partai Golkar sendiri pernah mewacanakan agar pilkada dievaluasi untuk mengetahui manfaat serta mudharatnya.

"Dan ternyata dalam perjalanannya, kalau kita ingin sebesar-besarnya membangun bangsa ini ke depan, maka seharusnya politik harus dikurangi. Jadi harus lebih kepada mensejahterakan rakyat dengan membangun ekonomi," kata Bamsoet dalam diskusi bertema refleksi akhir tahun 2019, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/12/2019).

Salah satu cara adalah mengurangi dana politik yang begitu besar, terutama di Pilkada. Sejumlah organisasi seperti Nahdatul Ulama (NU) juga menyepakati hal itu dengan menyebut pilkada langsung lebih banyak mudharatnya.

"Karena biaya tinggi, potensi gesekan di masyarakat juga begitu besar dan membahayakan keutuhan bangsa," kata Bamsoet.

"Jangan lupa. Banyak perceraian terjadi akibat Pilkada ini di beberapa daerah. Tinggi tingkat perceraiannya, gara-gara Pilkada. Tetapi saya tak tahu apakah kemudian mereka rujuk kembali. Saya belum ada laporannya.Tapi itulah kira-kira," tambahnya.

Sayangnya, lanjut Bamsoet, yang banyak berkembang di wacana media massa justru soal sistem pemilihan presiden, bukan pilkada. Namun dengan upaya sosialisasi amandemen UUD 1945, mulai tertangkap aspirasi.

Mayoritas mengharap pemilihan langsung tetap dilakukan untuk pemilihan presiden-wakil presiden. Sementara untuk pilkada, masih terpecah-pecah. Ada yang menyetujui pilkada dikembalikan ke DPRD, ada yang tetap berharap pilkada langsung dipertahankan.

"Kita biarkan saja perdebatan itu bergulir sebagaimana mestinya. Nanti kita lihat ke mana arah aspirasi rakyat kita yang menginginkan sistem politik ini, apakah pilkadanya nanti langsung atau tidak langsung," ujarnya.

Ada juga usulan agar yang dilaksanakan adalah pilkada asimetris. Yakni pilkada langsung atau pilkada di DPRD dilaksanakan sesuai penilaian Pemerintah atas indeks demokrasi di wilayah itu. Sebagai Ketua MPR, Bamsoet tak mau banyak berkomentar. Sebab domain pembahasan menyangkut itu ada di DPR.

"Inti yang ingin saya sampaikan adalah semua kembali kepada rakyat melalui partai-partai politik yang menjadi wakil -wakil mereka di parlemen," tandasnya.



Sumber: BeritaSatu.com