Pengamat: Peraturan KPU No 18 Tahun 2019 Ambigu
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pengamat: Peraturan KPU No 18 Tahun 2019 Ambigu

Jumat, 20 Desember 2019 | 11:05 WIB
Oleh : Rully Satriadi / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 18 Tahun 2019 tentang pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, cenderung ambigu dan mengoyak rasa keadilan masyarakat.

Menurut peneliti dari Cikini Studi, Iskandar Zulkarnain, sejumlah syarat pencalonan yang dimuat dalam PKPU, tidak tercantum satu syarat juga yang mengatur tentang larangan mantan narapidana korupsi maju sebagai calon.

"Larangan masih ditujukan secara umum kepada para calon mantan narapidana. Bunyi aturan itu, sesungguhnya sama dengan PKPU sebelum perubahan, yaitu PKPU Nomor 7 Tahun 2017,” kata Iskandar Zuñkarnain di Jakarta, Jumat (20/12/2019).

Sementara itu, Komisioner KPU, Evi Novida Ginting Manik menyikapi hal ini mengingatkan semua pihak agar fokus kepada tahapan saja. Kalau ini terlalu dipersoalkan, dikhawatirkan bisa menggangu tahapan pencalonan.

Lebih lanjut Iskandar mengatakan, KPU belum patah semangat, meski batal melarang eks koruptor mencalonkan diri.

Dikatakan, KPU berharap supaya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dapat direvisi. “Sebab larangan eks koruptor untuk mencalonkan diri saat ini hanya termuat pada aturan tambahan PKPU Nomor 18/2019 ini. Tidak kuat, mengingat aturan itu, hanya meminta partai politik untuk mengutamakan calon kepala daerah bukan seorang mantan terpidana korupsi," kata Iskandar, yang juga dosen FISIP Universitas Sumatera Utara (USU) Medan ini.

Iskandar yang juga pernah menjabat sebagai Komisioner KPU Sumatera Utara ini menyesalkan korupsi di Indonesia telah berkembang secara sistemik. "Berkembang di masyarakat, bahkan menjadi anggapan banyak orang bahwa korupsi bukan lagi suatu pelanggaran hukum, melainkan sekadar suatu kebiasaan. Kalau terkena proses, itu lagi ‘apes’ saja,” tandasnya.

Dalam kondisi saat ini, menurut Iskandar, banyak penelitian perbandingan korupsi antar negara, Indonesia selalu menempati posisi paling rendah. KPK terus memberantas, tapi praktek korupsi terus bertambah. Tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang dilakukan oknum pejabat negara memang bukanlah hal yang baru lagi di negara Indonesia. Banyak para pejabat negara Indonesia yang telah tertangkap oleh KPK. Seperti sering terdengar adalah kasus OTT (Operasi Tangkap Tangan).

“Mengutip hasil survei Transparency International, IPK (Indeks Persepsi Korupsi) pada 2018, Indonesia berada di bawah negara Malaysia dengan urutan keempat dari 10 negara di Asia Tenggara. Tindakan KKN Ini akan sangat berdampak terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada aparatur/pejabat negara dan lembaga negara, apalagi 2020, Indonesia akan melaksanakan Pilkada serentak pada 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota”, tambah Iskandar.

Dikatakan, jika regulasi Pilkada 2020 ini dibiarkan seperti ini, berarti terjadi ambiguitas yang dibiarkan terus-menerus, dikhawatirkan hal seperti ini akan berdampak besar, membuat masyarakat tidak terlalu peduli terhadap pemilu. Hal ini akan mengakibatkan tingginya sikap apatisme masyarakat, yang ujung-ujungnya bertambah banyak masyarakat yang tidak ikut memilih atau menjadi golongan putih (golput).

Dampaknya, kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin dan negara akan hilang. Akibatnya, bangsa dan negara akan banyak kehilangan kekuatan dalam pembangunan," pungkasnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan


BERITA LAINNYA

Berduka Atas Gugurnya Nakes di Papua, Puan Kecam Keras Aksi Teror KKB

Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan belasungkawa atas gugurnya tenaga kesehatan (nakes), Gabriela Meilan akibat penyerangan KKB di Kiwirok

POLITIK | 16 September 2021

Menteri Tjahjo Pecat PNS yang Bolos Setahun

Menteri PAN dan RB Tjahjo Kumolo memecat PNS yang bolos setahun.

POLITIK | 16 September 2021

Alex Noerdin Jadi Tersangka dan Ditahan, Golkar Prihatin

Fraksi Partai Golkar prihatin mendengar kabar Alex Noerdin menjadi tersangka dan langsung ditahan oleh Kejaksaan Agung.

POLITIK | 16 September 2021

Komisi II DPR Soroti Anggaran Rp 86 Triliun untuk Pemilu 2024

Komisi II DPR menyoroti rencana anggaran Rp 86 triliun untuk penyelenggaraan Pemilu 2024.

POLITIK | 16 September 2021

Mendagri Dorong Efisiensi Anggaran Pemilu 2024

Mendagri M Tito Karnavian mendorong efisiensi anggaran Pemilu 2024. Sebab, pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19, masih menjadi perhatian pemerintah.

POLITIK | 16 September 2021

Mendagri Ingin Pemungutan Suara Pemilu Dilaksanakan April atau Mei 2024

Mendagri Tito Karnavian menginginkan agar pemungutan suara Pemilu 2024 dilaksanakan pada April atau Mei 2024.

POLITIK | 16 September 2021

Pemilu 2024, KPU Usulkan Durasi Kampanye 7 Bulan

KPU mengusulkan agar durasi kampanye Pemilu 2024 selama 7 bulan. Hal ini bertujuan agar mengantispasi keterlambatan pengiriman logistik ke TPS.

POLITIK | 16 September 2021

Moeldoko: Pesantren Berperan Tangkal Radikalisme

Moeldoko mengatakan bahwa pesantren memiliki peran besar yang dibutuhkan bangsa untuk menangkal persebaran radikalisme ke masyarakat.

POLITIK | 16 September 2021

Krisdayanti: Dana Reses Bukan Pendapatan Pribadi DPR, Tapi Dikembalikan ke Rakyat

Anggota DPR RI Krisdayanti menegaskan bahwa dana reses bukanlah merupakan bagian dari pendapatan pribadi anggota DPR RI.

NASIONAL | 15 September 2021

Ahmad Sahroni Apresiasi Inovasi Polri Cegah Kebakaran Hutan

Ahmad Sahroni mengapresiasi inovasi Polri dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

POLITIK | 15 September 2021


TAG POPULER

# KKB


# Trending Topic


# Update Covid-19


# Vaksin Nusantara


# Erick Thohir



TERKINI
Pakar Sarankan Pencari Kerja Manfaatkan Fasilitas Management Training

Pakar Sarankan Pencari Kerja Manfaatkan Fasilitas Management Training

EKONOMI | 8 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings