Pemerintah Diminta Kaji Mendalam Pilkada Asimetris

Pemerintah Diminta Kaji Mendalam Pilkada Asimetris
Ilustrasi Pilkada 2020. ( Foto: Antara )
Fana Suparman / WM Kamis, 19 Desember 2019 | 10:15 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah diminta mengkaji secara mendalam dan komprehensif sebelum memutuskan untuk menerapkan pilkada asimetris di sejumlah wilayah, seperti Papua dan Papua Barat. Kajian ini penting karena penerapan Pilkada asimetris menyangkut tidak hanya UU Pilkada, tetapi juga UU Otonomi Khusus Papua.

Apalagi, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 47/81/PHPU.A/VII/2009 telah mensahkan penggunaan sistem noken atau ikat diterapkan dalam pemilu di daerah pegunungan di Papua.

MK menyatakan, sistem noken sesuai budaya masyarakat asli Papua. Dalam kebudayaan masyarakat asli Papua, noken merupakan kantong khas yang punya fungsi dan makna luhur bagi masyarakat asli. Secara filosofis menjadi makna status sosial, identitas diri dan perdamaian.

"Kaji dulu aturan dan putusan MK yang sudah membolehkan sistem noken. Itu kan sebenarnya juga suatu bentuk kekhususan," kata Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono kepada SP, Kamis (19/12/2019).

Bayu mengatakan, jika dari hasil kajian yang dilakukan secara komprehensif diputuskan menerapkan Pilkada asimetris di Papua, pemerintah dan DPR harus lebih dulu mengubah UU Otonomi Khusus Papua dan selanjutnya UU Pilkada. Hal ini lantaran dalam UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua maupun UU 35/2008 tentang Perppu 1/2008 tentang perubahan atas UU 21/2001 tidak mengatur secara khusus mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah.

Kedua beleid itu hanya menyebutkan otonomi khusus Papua dan Papua Barat merupakan kebijakan khusus dalam rangka peningkatan pelayanan, akselerasi pembangunan dan pemberdayaan seluruh rakyat di Papua agar dapat setara dengan daerah lain.

"Harus diatur dalam UU Otonomi Khusus Papua dulu dengan menyebutkan kekhususan itu meliputi pemilihan atau pengangkatan kepala daerah," kata Bayu.

Bayu memaparkan, pemilihan kepala daerah yang diatur dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 bersifat demokratis. Menurutnya, aturan itu merupakan bentuk kesadaran mengingat ada beberapa wilayah yang tidak bisa diterapkan Pilkada secara langsung, seperti Yogyakarta.

"Sehingga konstitusi mengatur secara umum bahwa dimungkinkan ada model pengangkatan kepala daerah tanpa proses pemilihan. Sepanjang memiliki keistimewaan dan kekhususan," katanya.

Keistimewaan

Dengan demikian, Bayu mengatakan, para pembentuk UU harus mengatur secara rinci daerah mana yang memiliki keistimewaan atau kekhususan sehingga tidak perlu melalui Pilkada secara langsung. Hal ini lantaran Pasal 18B Ayat (1) UUD menyatakan, 'Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang'.

"Keistimewaan dan kekhususan daerah ditetapkan dengan UU. Tentu kemudian harus ada parameter jelas keistimewaan dan kekhususan itu apa, apakah ibukota seperti Jakarta atau yang lainnya. Jadi tidak semua daerah istimewa atau khusus harus Pilkada asimetris. Bisa saja seperti Aceh Pilkada-nya tetap langsung. Yogyakarta keistimewaannya karena kepala daerahnya sekaligus raja, maka itu Pilkada-nya tidak langsung. Kalau Papua harus cari logikanya. Kalau hanya andalkan kekhususannya kan bukan pada Pilkada. Kekhususan dan keistimewaan Papua kan pada hal lain," katanya.

Bayu mengatakan, Pilkada atau Pemilu di Papua sebenarnya sudah lebih maju dengan putusan MK yang menyatakan sistem noken konstitusional.

Menurutnya, sistem noken sebenarnya merupakan Pilkada asimetris dalam arti soft karena tidak ada di daerah lain. Untuk itu, Bayu menyatakan, pemerintah sebaiknya mengevaluasi untuk memaksimalkan penggunaan sistem noken ketimbang mengubah sistem Pilkada di Papua secara keseluruhan.

"Sebaiknya diefektifkan dulu sistem noken agar tidak terjadi dalam tanda kutip penyimpangan dan sebagainya. Kalau noken sebagai bentuk keistimewaan itu dulu yang diefektifkan ketimbang tiba-tiba kepala daerah diangkat presiden. Apakah sistem noken yang diperbaiki atau ada upaya lain," katanya



Sumber: Suara Pembaruan