Pemerintah Diminta Kaji Mendalam Pilkada Asimetris
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pemerintah Diminta Kaji Mendalam Pilkada Asimetris

Kamis, 19 Desember 2019 | 10:15 WIB
Oleh : Fana Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah diminta mengkaji secara mendalam dan komprehensif sebelum memutuskan untuk menerapkan pilkada asimetris di sejumlah wilayah, seperti Papua dan Papua Barat. Kajian ini penting karena penerapan Pilkada asimetris menyangkut tidak hanya UU Pilkada, tetapi juga UU Otonomi Khusus Papua.

Apalagi, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 47/81/PHPU.A/VII/2009 telah mensahkan penggunaan sistem noken atau ikat diterapkan dalam pemilu di daerah pegunungan di Papua.

MK menyatakan, sistem noken sesuai budaya masyarakat asli Papua. Dalam kebudayaan masyarakat asli Papua, noken merupakan kantong khas yang punya fungsi dan makna luhur bagi masyarakat asli. Secara filosofis menjadi makna status sosial, identitas diri dan perdamaian.

"Kaji dulu aturan dan putusan MK yang sudah membolehkan sistem noken. Itu kan sebenarnya juga suatu bentuk kekhususan," kata Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono kepada SP, Kamis (19/12/2019).

Bayu mengatakan, jika dari hasil kajian yang dilakukan secara komprehensif diputuskan menerapkan Pilkada asimetris di Papua, pemerintah dan DPR harus lebih dulu mengubah UU Otonomi Khusus Papua dan selanjutnya UU Pilkada. Hal ini lantaran dalam UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua maupun UU 35/2008 tentang Perppu 1/2008 tentang perubahan atas UU 21/2001 tidak mengatur secara khusus mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah.

Kedua beleid itu hanya menyebutkan otonomi khusus Papua dan Papua Barat merupakan kebijakan khusus dalam rangka peningkatan pelayanan, akselerasi pembangunan dan pemberdayaan seluruh rakyat di Papua agar dapat setara dengan daerah lain.

"Harus diatur dalam UU Otonomi Khusus Papua dulu dengan menyebutkan kekhususan itu meliputi pemilihan atau pengangkatan kepala daerah," kata Bayu.

Bayu memaparkan, pemilihan kepala daerah yang diatur dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 bersifat demokratis. Menurutnya, aturan itu merupakan bentuk kesadaran mengingat ada beberapa wilayah yang tidak bisa diterapkan Pilkada secara langsung, seperti Yogyakarta.

"Sehingga konstitusi mengatur secara umum bahwa dimungkinkan ada model pengangkatan kepala daerah tanpa proses pemilihan. Sepanjang memiliki keistimewaan dan kekhususan," katanya.

Keistimewaan

Dengan demikian, Bayu mengatakan, para pembentuk UU harus mengatur secara rinci daerah mana yang memiliki keistimewaan atau kekhususan sehingga tidak perlu melalui Pilkada secara langsung. Hal ini lantaran Pasal 18B Ayat (1) UUD menyatakan, 'Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang'.

"Keistimewaan dan kekhususan daerah ditetapkan dengan UU. Tentu kemudian harus ada parameter jelas keistimewaan dan kekhususan itu apa, apakah ibukota seperti Jakarta atau yang lainnya. Jadi tidak semua daerah istimewa atau khusus harus Pilkada asimetris. Bisa saja seperti Aceh Pilkada-nya tetap langsung. Yogyakarta keistimewaannya karena kepala daerahnya sekaligus raja, maka itu Pilkada-nya tidak langsung. Kalau Papua harus cari logikanya. Kalau hanya andalkan kekhususannya kan bukan pada Pilkada. Kekhususan dan keistimewaan Papua kan pada hal lain," katanya.

Bayu mengatakan, Pilkada atau Pemilu di Papua sebenarnya sudah lebih maju dengan putusan MK yang menyatakan sistem noken konstitusional.

Menurutnya, sistem noken sebenarnya merupakan Pilkada asimetris dalam arti soft karena tidak ada di daerah lain. Untuk itu, Bayu menyatakan, pemerintah sebaiknya mengevaluasi untuk memaksimalkan penggunaan sistem noken ketimbang mengubah sistem Pilkada di Papua secara keseluruhan.

"Sebaiknya diefektifkan dulu sistem noken agar tidak terjadi dalam tanda kutip penyimpangan dan sebagainya. Kalau noken sebagai bentuk keistimewaan itu dulu yang diefektifkan ketimbang tiba-tiba kepala daerah diangkat presiden. Apakah sistem noken yang diperbaiki atau ada upaya lain," katanya



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Kapolda Banten: Pilkades di Lebak Berjalan Aman

Kapolda Banten Irjen Rudy Heriyanto Nugroho menyatakan pilkades serentak di 265 desa di Lebak, berjalan aman dan tertib.

POLITIK | 24 Oktober 2021

PKB Targetkan Menang Pileg dan Pilpres

PKB menargetkan menang Pemilu Legislatif serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024.

POLITIK | 24 Oktober 2021

Pengamat: Prabowo Subianto Akan Jadi Calon Presiden Pilihan Milenial

Prabowo Subianto akan menjadi calon presiden (capres) pilihan milenial dan generasi Z.

POLITIK | 24 Oktober 2021


Syarief Hasan: Haluan Negara Akan Bawa Dampak Positif untuk Pembangunan

Syarief Hasan menegaskan haluan negara akan membawa dampak positif untuk pembangunan nasional.

POLITIK | 24 Oktober 2021

Relawan Kawan Sandi Dideklarasikan di Pekanbaru

Relawan Kawan Sandi (RKS) Pekanbaru mendeklarasikan diri untuk mendukung Sandiaga Uno maju sebagai calon presiden 2024

POLITIK | 24 Oktober 2021

Ganjar Pranowo Bertemu Risma di Makam Bung Karno

Ganjar Pranowo sempat bertemu Menteri Sosial Tri Rismaharini. Pertemuan itu berlangsung saat Ganjar berziarah di makam Bung Karno.

POLITIK | 24 Oktober 2021

Elektabilitas Capres Setara Prabowo Subianto, Ini Respons Ganjar Pranowo

Elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam sebuah survei, setara dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

POLITIK | 24 Oktober 2021


Fadjroel Rachman Tak Khawatir Jubir Jokowi Berkurang Satu

Jubir Presiden Fadjroel Rachman mengaku tak khawatir ketika dirinya nanti jadi dilantik menjadi dubes posisi jubir berkurang satu.

POLITIK | 24 Oktober 2021


TAG POPULER

# Luksemburg


# Taliban


# Denmark Terbuka


# Inter vs Juventus


# Greysia Polii/Apriyani Rahayu



TERKINI
Jepang Borong 3 Gelar di Denmark Terbuka

Jepang Borong 3 Gelar di Denmark Terbuka

OLAHRAGA | 4 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings