Pemerintah Diminta Kaji Mendalam Pilkada Asimetris
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 515.204 (-2.06)   |   COMPOSITE 6290.8 (-32.05)   |   DBX 1362.34 (-1)   |   I-GRADE 180.342 (-1.16)   |   IDX30 506.102 (-3.59)   |   IDX80 136.192 (-1.32)   |   IDXBUMN20 397.025 (-3.48)   |   IDXESGL 139.555 (-0.83)   |   IDXG30 142.425 (-1.56)   |   IDXHIDIV20 448.193 (-3.29)   |   IDXQ30 145.469 (-0.81)   |   IDXSMC-COM 298.549 (-2.25)   |   IDXSMC-LIQ 357.569 (-6.36)   |   IDXV30 134.488 (-2.08)   |   INFOBANK15 1048.13 (3.23)   |   Investor33 435.467 (-1.63)   |   ISSI 181.572 (-2.16)   |   JII 618.362 (-9.56)   |   JII70 218.204 (-3.25)   |   KOMPAS100 1215.76 (-9.91)   |   LQ45 948.468 (-7.11)   |   MBX 1702.13 (-9.99)   |   MNC36 323.237 (-1.37)   |   PEFINDO25 323.55 (-1.68)   |   SMInfra18 308.555 (-4.24)   |   SRI-KEHATI 369.754 (-1.01)   |  

Pemerintah Diminta Kaji Mendalam Pilkada Asimetris

Kamis, 19 Desember 2019 | 10:15 WIB
Oleh : Fana Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah diminta mengkaji secara mendalam dan komprehensif sebelum memutuskan untuk menerapkan pilkada asimetris di sejumlah wilayah, seperti Papua dan Papua Barat. Kajian ini penting karena penerapan Pilkada asimetris menyangkut tidak hanya UU Pilkada, tetapi juga UU Otonomi Khusus Papua.

Apalagi, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 47/81/PHPU.A/VII/2009 telah mensahkan penggunaan sistem noken atau ikat diterapkan dalam pemilu di daerah pegunungan di Papua.

MK menyatakan, sistem noken sesuai budaya masyarakat asli Papua. Dalam kebudayaan masyarakat asli Papua, noken merupakan kantong khas yang punya fungsi dan makna luhur bagi masyarakat asli. Secara filosofis menjadi makna status sosial, identitas diri dan perdamaian.

"Kaji dulu aturan dan putusan MK yang sudah membolehkan sistem noken. Itu kan sebenarnya juga suatu bentuk kekhususan," kata Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono kepada SP, Kamis (19/12/2019).

Bayu mengatakan, jika dari hasil kajian yang dilakukan secara komprehensif diputuskan menerapkan Pilkada asimetris di Papua, pemerintah dan DPR harus lebih dulu mengubah UU Otonomi Khusus Papua dan selanjutnya UU Pilkada. Hal ini lantaran dalam UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua maupun UU 35/2008 tentang Perppu 1/2008 tentang perubahan atas UU 21/2001 tidak mengatur secara khusus mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah.

Kedua beleid itu hanya menyebutkan otonomi khusus Papua dan Papua Barat merupakan kebijakan khusus dalam rangka peningkatan pelayanan, akselerasi pembangunan dan pemberdayaan seluruh rakyat di Papua agar dapat setara dengan daerah lain.

"Harus diatur dalam UU Otonomi Khusus Papua dulu dengan menyebutkan kekhususan itu meliputi pemilihan atau pengangkatan kepala daerah," kata Bayu.

Bayu memaparkan, pemilihan kepala daerah yang diatur dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 bersifat demokratis. Menurutnya, aturan itu merupakan bentuk kesadaran mengingat ada beberapa wilayah yang tidak bisa diterapkan Pilkada secara langsung, seperti Yogyakarta.

"Sehingga konstitusi mengatur secara umum bahwa dimungkinkan ada model pengangkatan kepala daerah tanpa proses pemilihan. Sepanjang memiliki keistimewaan dan kekhususan," katanya.

Keistimewaan

Dengan demikian, Bayu mengatakan, para pembentuk UU harus mengatur secara rinci daerah mana yang memiliki keistimewaan atau kekhususan sehingga tidak perlu melalui Pilkada secara langsung. Hal ini lantaran Pasal 18B Ayat (1) UUD menyatakan, 'Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang'.

"Keistimewaan dan kekhususan daerah ditetapkan dengan UU. Tentu kemudian harus ada parameter jelas keistimewaan dan kekhususan itu apa, apakah ibukota seperti Jakarta atau yang lainnya. Jadi tidak semua daerah istimewa atau khusus harus Pilkada asimetris. Bisa saja seperti Aceh Pilkada-nya tetap langsung. Yogyakarta keistimewaannya karena kepala daerahnya sekaligus raja, maka itu Pilkada-nya tidak langsung. Kalau Papua harus cari logikanya. Kalau hanya andalkan kekhususannya kan bukan pada Pilkada. Kekhususan dan keistimewaan Papua kan pada hal lain," katanya.

Bayu mengatakan, Pilkada atau Pemilu di Papua sebenarnya sudah lebih maju dengan putusan MK yang menyatakan sistem noken konstitusional.

Menurutnya, sistem noken sebenarnya merupakan Pilkada asimetris dalam arti soft karena tidak ada di daerah lain. Untuk itu, Bayu menyatakan, pemerintah sebaiknya mengevaluasi untuk memaksimalkan penggunaan sistem noken ketimbang mengubah sistem Pilkada di Papua secara keseluruhan.

"Sebaiknya diefektifkan dulu sistem noken agar tidak terjadi dalam tanda kutip penyimpangan dan sebagainya. Kalau noken sebagai bentuk keistimewaan itu dulu yang diefektifkan ketimbang tiba-tiba kepala daerah diangkat presiden. Apakah sistem noken yang diperbaiki atau ada upaya lain," katanya



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pengamat: Peraturan KPU No 18 Tahun 2019 Ambigu

PKPU No 18 Tahun 2019 tentang pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, cenderung ambigu dan mengoyak rasa keadilan masyarakat.

POLITIK | 20 Desember 2019

Jelang Pilkada Serentak, KNPI Ingatkan 5 Potensi Ancaman Nasional

Tahun depan ada 270 daerah menggelar Pilkada Serentak, 9 provinsi, 37 kota, dan 234 Kabupaten. Karena itu perlu dilakukan pemetaan potensi ancaman nasional.

NASIONAL | 20 Desember 2019

Formappi Nilai Pemahaman DPR terhadap Omnibus Law Lemah

Peneliti Formappi, Lucius Karus menilai pemahaman anggota DPR terhadap omnibus law sangat lemah. Itu tercermin dari masih banyak RUU yang masuk prolegnas.

POLITIK | 19 Desember 2019

Golkar Masih Kaji Pilkada Asimetris

Konsep asimetris biasanya dilakukan untuk otonomi daerah

POLITIK | 19 Desember 2019

Formappi Ungkap Cara DPR Loloskan RUU Pesanan

Salah satunya, kata Lucius, dengan melakukan pembahasan yang relatif singkat dan menghindari pantauan publik.

POLITIK | 19 Desember 2019

Ini Kronologi Serangan Jantung Adian

Adian Napitupulu, anggota Fraksi PDIP di DPR mengalami serangan jantung saat menjalankan tugasnya hari ini, Kamis (19/12/2019).

NASIONAL | 19 Desember 2019

Pemerintah Belum Putuskan Penerapan Pilkada Asimetris

Setiap masukan akan didengarkan sungguh-sungguh oleh pemerintah.

POLITIK | 19 Desember 2019

Berdayakan Kaum Muda untuk Hadapi Tantangan Bangsa

Pembangunan strategi peradaban baru dan penguasaan iptek harus mengarah kepada pemenuhan kesejahteraan rakyat.

POLITIK | 19 Desember 2019

Hanura Prioritaskan Kader Sendiri di Pilkada 2020

Salah satu keputusan Munas Partai Hanura adalah memprioritaskan kader sendiri di kontestasi Pilkada 2020.

POLITIK | 18 Desember 2019

Wiranto Sebut OSO Langgar Pakta Integritas

Wiranto meminta OSO secara ksatria mundur dari jabatan ketua umum Partai Hanura.

POLITIK | 18 Desember 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS