Regulasi Ibu Kota Negara Baru Diajukan ke DPR Januari 2020

Regulasi Ibu Kota Negara Baru Diajukan ke DPR Januari 2020
Presiden Joko Widodo bersama dengann Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, saat meninjau lokasi rencana ibu kota baru di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa 17 Desember 2019. Titik yang ditinjau Jokowi berada di Kecamatan Sepaku, Penajam Passer Utara, Kalimantan Timur, tepatnya di wilayah perhutanan yang konsesinya dikuasai oleh PT ITCI Hutan Manunggal. Lokasi ini akan dibangun kluster pemerintahan, termasuk Istana Kepresidenan. (Foto: Suara Pembaruan / Joanito De Saojoao)
Carlos KY Paath / FMB Jumat, 20 Desember 2019 | 20:07 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menegaskan, regulasi terkait ibu kota negara (IKN) baru segera diajukan kepada DPR. Naskah akademik dan drafnya telah rampung.

“Kalau undang-undang (UU) bulan depan sudah kita ajukan ke DPR. Sebenarnya sudah selesai naskah akademik sama drafnya mengenai undang-undang IKN,” kata Suharso di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (20/12/2019).

Disinggung mengenai persentase pembiayaan pembangunan IKN antara pemerintah dan swasta, Suharso tidak menanggapi eksplisit. Sebab, belum ada keputusan final menyangkut hal tersebut. “Belum final. Tapi yang jelas sebagian besar pemerintah,” ujar Suharso.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuturkan, ada sekitar 14 regulasi tentang IKN yang masuk dalam omnibus law. Presiden optimistis tiga bulan setelah Januari 2020, UU tersebut telah rampung.

Presiden menyatakan, akhir Desember 2019, gagasan besar untuk desain IKN sudah selesai. Sementara pada Juni 2020, dilakukan land clearing dan pembangunan infrsatruktur dasar. “Kita harapkan tahun depan sudah mulai pembangunan gedung-gedungnya,” kata Presiden.

Presiden menambahkan, gedung-gedung pemerintahan akan dikerjakan terlebih dahulu. Klaster pemerintahan ditargetkan rampung pada 2023. Paralel dengan pembangunan transportasi umum, air baku, dan listriknya.

“Saya kira semua pararel. Kita harapkan klaster pemerintahan ini bisa diselesaikan dalam waktu empat tahun. Kalau klaster lain kita ajak KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha), swasta. Baik klaster pendidikan, kesehatan, riset inovasi,” ujar Presiden.

Presiden menegaskan, pemerintah memang mencegah pembangunan IKN mengganggu Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). “Kita ingin mencari sumber pendanaan yang semua negara melakukan. Tidak memberi beban ke negara, tapi barang jadi bisa lewat KPBU, bisa lewat investasi swasta kan banyak,” ungkap Presiden.

Presiden pun menyebut, “Misalnya untuk transportasi, ada yang ingin menawarkan 'Pak transportasi kami bukan dengan energi fosil tapi nonfosil'. Bagus. Ada yang ingin mendirikan universitas ya silakan. Ngapain kita keluar uang kalau ada dari non-APBN bisa.”

Presiden mengatakan, pemerintah sedang mengembangkan kepercayaan. “Ibu kota sebuah gagasan yang patut didukung oleh mereka (swasta). Kalau pikirannya negatif tok ya repot. (Soal) bagi-bagi proyek, ya harus dibagi. Masak kita kerjakan sendiri, APBN abis lah. Artinya keterlibatan di luar pemerintah itu sangat diperlukan,” kata Presiden. 



Sumber: Suara Pembaruan