KPU Akomodir Putusan MK Soal Larangan Pemakai Narkoba di PKPU Pencalonan

KPU Akomodir Putusan MK Soal Larangan Pemakai Narkoba di PKPU Pencalonan
Ilustrasi proses pendaftaran calon anggota legislatif (caleg). ( Foto: Antara )
Yustinus Paat / WM Jumat, 20 Desember 2019 | 22:45 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, pihaknya segera mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait larangan pemakai atau pecandu narkoba dalam Peraturan KPU tentang Pencalonan. Larangan terhadap pemakai atau pecandu narkoba akan diterapkan di Pilkada Serentak 2020.

"Tentu secara redaksional harus mengakomodir putusan MK di PKPU kita, tapi kan secara substansi sebenarnya tidak ada yang terlalu berubah karena di PKPU kita, bandar narkoba kan tetap juga dilarang," ujar Pramono, di Grand Mercure Hotel, Harmoni, Jakarta, Jumat (20/12/2019).

Pramono mengatakan, putusan MK soal larangan pemakai narkoba tersebut sesuai dengan pengaturan KPU yang melarang bandar narkoba ikut pencalonan pilkada. Hanya saja, kata dia, pihaknya akan mengakomodir poin-poin detail yang ada dalam putusan MK.

"Secara substansi sebenarnya apa yang digagas oleh KPU ketika melarang mantan bandar narkoba itu kan sudah betul dengan putusan MK ini. Hanya secara redaksional kan ada penjelasan-penjelasan yang lebih detail bahwa dia bukan pemakai karena kebutuhan medis, bukan pemakai karena yang lain-lain itu,"  kata Pramono.

Pramono mengaku senang dengan adanya putusan MK yang melarang pencandu narkoba ikut pencalonan pilkada. Putusan MK memberikan landasan konstitusional terhadap apa yang diatur KPU selama ini.

"Kami sangat senang karena apa yang dilakukan KPU itu ternyata mendapatkan landasan konstitusional yang kuat dari putusan MK," kata Pramono.

Sebagaimana diketahui, MK menolak permohonan uji materi Pasal 7 Ayat (2) huruf i UU 10/2016 tentang Pilkada yang mengatur larangan bagi pemakai atau pengedar narkoba ikut pencalonan.

Pasal 7 Ayat (2) huruf i ini menyebutkan, Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Wakil Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (i) tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian.

Dalam penjelasan Pasal tersebut, dikatakan bahwa yang dimaksud dengan "perbuatan tercela" antara lain judi, mabuk, pemakai/pengedar narkotika, dan berzina, serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya.

Uji materi Pasal 7 ini diajukan oleh mantan Bupati Ogan Ilir, Ahmad Wazir Noviadi.

Diketahui, Ahmad diberhentikan dari Bupati Ogan Ilir pada Tahun 2016 karena kedapatan memakai narkoba. Lalu Ahmad
dijatuhi hukuman berupa rehabilitasi selama enam bulan karena memakai narkoba. Dia hendak maju lagi menjadi calon bupati namun terganjal Pasal 7 Ayat (2) huruf i UU Pilkada.

MK menolak seluruh permohonan uji materi Ahmad dan menyatakan pengaturan larangan pemakai narkoba sudah tepat dan konstitusional.

MK menyebut tiga kondisi yang memungkinkan pemakai narkoba masih bisa mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Pertama, pemakai narkoba yang karena alasan kesehatan yang dibuktikan dengan keterangan dokter yang merawat yang bersangkutan.

Kedua, mantan pemakai narkoba yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi.

Ketiga, mantan pemakai narkoba yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi negara yang memiliki otoritas untuk menyatakan seseorang telah selesai menjalani proses rehabilitasi.



Sumber: BeritaSatu.com