Soal Jabatan Wakil KSP, Nasdem: Itu Prerogatif Presiden Jokowi

Soal Jabatan Wakil KSP, Nasdem: Itu Prerogatif Presiden Jokowi
Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate, memberi keterangan kepada media saat ditemui di perayaan Natal 2019 di kediamannya di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, 25 Desember 2019. ( Foto: Beritasatu Photo / Herman )
Yustinus Paat / CAH Kamis, 26 Desember 2019 | 06:08 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate tidak mempersoalkan langkah Presiden Joko Widodo menambahkan jabatan Wakil Kepala Staf Presiden (KSP). Menurut Johnny, langkah tersebut merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi untuk mendorong produktivitas kerja Kabinet Indonesia Maju.

"Kalau itu dibutuhkan oleh bapak Presiden untuk mendorong dan membuat kabinet yang semakin produktif, ya semakin cepat dalam mengambil keputusan, itu kan yang kita harapkan. Ini soal betul-betul pertimbangan bapak Presiden itu hak prerogatif Presiden," ujar Johnny di sela-sela acara Open House di kediamannya, Jalan Bango 1, Nomor 6, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan pada Rabu (25/12/2019).

Johnny juga yakin Presiden Jokowi akan menempatkan orang profesional di jabatan wakil KSP tersebut. Menurut dia, orang profesional tersebut bisa berasal dari partai politik dan bisa juga berasal dari non-parpol.

"Jadi bukan mempertentangkan dari partai politik atau non-partai politik tapi kebutuhan spesifikasi pekerjaannya dan itu banyak kok putra-putri kita yang bisa, yang mampu," ungkap dia.

Menurut Johnny, penambahan jabatan tersebut juga bukan berarti pemerintah tidak melakukan penghematan. Menurut dia, hemat tidak selalu identik dengan murah, apalagi kalau yang murah tersebut tidak ada manfaatnya.

"Mengeluarkan banyak belum tentu tidak hemat. Kalau dia produktif dan efisien, Pak Jokowi ingin membangun kabinet yang produktif dan kabinet yang efisien, tidak berarti orangnya sedikit tapi orangnya yang produktif dan efisien," terang dia.

Lebih lanjut, Johnny mengimbau publik tidak selalu curiga dengan kebijakan dan langkah Presiden Jokowi termasuk penambahan wakil KSP. Pasalnya, penambahan jabatan baru dinilai sebagian kelompok sebagai langkah untuk mengakomodir kepentingan politik yang belum mendapat jabatan.

"Mari berpikir yang positif sebagai bangsa. Jadi jangan semuanya dibangun dengan prejudice. Bangsa kita gak bisa maju kalau berpikiran prejudice terus. Kita meyakini ini adalah untuk memperkuat tim Koalisi Indonesia Maju untuk kepentingan Bapak Presiden karena Bapak Presiden kalau dilihat irama kerjanya ini, gaspol dari awal,"pungkas Johnny.

Diketahui, Presiden Jokowi telah menandatangani Perpres Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden pada 18 Desember 2019. Perpres ini memuat aturan penambahan kursi Wakil Kepala Staf Kepresidenan

Pasal 6 ayat (2) Perpres tersebut menyatakan, "Wakil Kepala Staf Kepresidenan mempunyai tugas membantu Kepala Staf Kepresidenan dalam memimpin pelaksanaan tugas Kantor Staf Kepresidenan."

Perpres juga menegaskan kalau posisi Kepala Staf Kepresidenan dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan merupakan satu-kesatuan dalam kepemimpinan staf kepresidenan. Kepala staf maupun wakil diangkat dan diberhentikan presiden.

Presiden juga mengatur tunjangan bagi Kepala Staf Kepresidenan dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan (Pasal 23-24). Disebutkan, tunjangan dan fasilitas Kepala Staf Kepresidenan setara dengan menteri. Sementara itu, Wakil Kepala Staf mendapat fasilitas dan tunjangan setara dengan wakil menteri. 



Sumber: BeritaSatu.com