Komisi II Bakal Panggil Mendagri soal Wacana Wakil Bupati Nduga Mundur

Komisi II Bakal Panggil Mendagri soal Wacana Wakil Bupati Nduga Mundur
Anggota DPR Fraksi Gerindra, Kamrussamad (kiri) bersama Rachmat Gobel dari Fraksi Nasdem. ( Foto: Beritasatu Photo / Istimewa )
Yustinus Paat / FMB Selasa, 31 Desember 2019 | 18:16 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi II DPR RI Kamrussamad mengatakan pihaknya bakal memanggil Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait rencana pengunduran diri Wakil Bupati Nduga Wentius Nimiangge. Menurut dia, pihaknya harus mendapatkan penjelasan dari Mendagri atau jajarannya sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

"Kita akan menanyakan di masa persidangan berikutnya dengan Menteri Dalam Negeri tentang perihal (rencana) mundurnya Wakil Bupati Nduga karena dugaan sementara adanya dampak kekerasan yang dialami sejumlah warga negara yang berdomisili di Kabupaten Nduga," ujar Kamrussamad di sela-sela diskusi bertajuk 'Leadership Outlook 2020: Potret Kinerja Pemimpin Potensial' yang diselenggarakan KAHMI Institute di Double Tree by Hilton Hotel, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (31/12/2019).

Kamrussamad mengatakan pihaknya membutuhkan waktu untuk mendapatkan data-data konkret terkait rencana pengunduran Wakil Bupati Nduga. Apalagi, kata dia, rencana pengunduran diri tersebut belum tentu disetujui.

"Kasih kami waktu di DPR untuk mendapatkan penjelasan Mendagri karena pengundurannya belum tentu disetujui. Karena itu memerlukan proses dan waktu," tandas dia.

Bahkan, kata Kamrussamad, Komisi II DPR bakal memanggil Bupati Nduga atau Gubernur Papua untuk meminta penjelasan terkait rencana pengunduran tersebut. "Tidak menutup kemungkinan kita mengundang pemda terkait apakah bupati atau gubernurnya untuk mendapat penjelasan tentang latar belakang pengunduran diri jika dipandnag perlu oleh Komisi II DPR," pungkas Kamrussamad.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD juga menanggapi isu mundurnya Wakil Bupati Nduga Wentius Nimiangge kemungkinan sebagai bentuk manuver politik.

"Soal Wakil Bupati Nduga yang mengundurkan diri. Satu, itu belum jelas juga," kata Mahfud, di Jakarta, Kamis (26/12/2019).

Kedua, kata dia lagi, jika ternyata benar, faktor penyebabnya banyak, termasuk kemungkinan sebagai manuver politik biasa.

"Sama aja kayak di Jawa, banyak orang yang diminta turun, banyak yang mengundurkan diri, kan, sering juga terjadi. Itu biasa saja," katanya.

Jadi, kata dia lagi, tidak perlu terlalu jauh mengatakan bahwa di Papua terjadi hal luar biasa sampai membuat wakil bupatinya mengundurkan diri.

"Saya kira itu bagian dari manuver politik. Biasa saja," ungkap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu pula.

Diketahui, beredar informasi bahwa Wakil Bupati Nduga saat terjadi demonstrasi di Kenyam, Senin (23/12/2019), menyatakan akan mengundurkan diri. Danrem 172/PWY Kol Inf Binsar Sianipar membenarkan pernyataan yang disampaikan Wabup Nduga itu kepada warga.

Namun, kata Binsar, hingga saat ini belum ada pernyataan tertulis mengenai pengunduran diri tersebut. 



Sumber: BeritaSatu.com