Presiden Diminta Segera Pilih Pengganti Ketua DKPP

Presiden Diminta Segera Pilih Pengganti Ketua DKPP
Ketua DKPP Harjono (kiri) dan Anggota DPD Jimly Asshiddique (kanan) di acara Rakornas TPD dan Penyampaian Lapkin DKPP 2019 di Hotel Mercure, Jakarta, Sabtu (14/12/2019). ( Foto: Beritasatu.com / Yustinus Paat )
Yustinus Paat / FER Rabu, 8 Januari 2020 | 21:33 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendorong Presiden Joko Widodo untuk segera mencari dan memilih pengganti Ketua merangkap Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Hardjono yang sudah dilantik menjadi Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.

Jadi Anggota Dewas, Harjono Mundur dari DKPP

"Hardjono adalah anggota DKPP mewakili tokoh masyarakat yang berasal dari usulan presiden. Oleh sebab itu, agar kerja kelembagaan DKPP tidak terganggu, sosok pengganti Hardjono mesti segera dipilih oleh Presiden," ujar Peneliti Perludem Fadli Ramadhanil kepada Beritasatu.com, Rabu (8/1/2020).

Sebagai entitas yang menjadi bagian di dalam penyelenggaraan pemilu secara umum, kata Fadli, kelengkapan personil DKPP sangat dibutuhkan. Apalagi, tahapan Pilkada 2020 sudah dimulai. Berdasarkan pengalaman pemilu maupun pilkada sebelumnya, tutur Fadli, potensi pelanggaran etik dari penyelenggara pemilu kerap muncul ditengah tahapan pemilu atau pilkada yang sedang dilaksanakan.

"Salah satu aspek yang sering dilanggar adalah aspek profesioalitas dan integritas penyelenggara pemilu. Atas dasar itu, kebutuhan untuk memilih pengganti Hardjono sebagai anggota, yang kebetulan juga sebagai Ketua DKPP sangat diperlukan segera," tandas Fadli.

Dewas Harus Pastikan Pimpinan KPK Tidak Salahgunakan Wewenang

Apalagi, lanjut Fadli, dengan mundurnya Hardjono sebagai anggota sekaligus Ketua DKPP, akan berkonsekuensi kepada pemilihan Ketua DKPP yang baru. Menurut dia, memilih pengganti Hardjono dengan segera juga akan mempercepa proses di internal DKPP untuk memilih ketua baru untuk memastikan tata kelola organisasi DKPP berjalan optimal terutama dalam menangani berbagai persidangan dugaan pelanggaran etik oleh penyelenggara pemilu.

"Proses pemilihan ketua idealnya tentu menunggu anggota baru yang menggantikan Hardjono. Hal ini bertujuan agar musyawarah anggota DKPP di dalam memilih ketua diikuti oleh anggota DKPP yang lengkap dan definitif. Untuk sementara, menjelang presiden memilih penggant Hardjono, lembaga DKPP dapat memilih pelaksana tugas (Plt) ketua, agar kerja-kerja lembaga yang membutuhkan fungsi administratif ketua, tetap dapat berjalan dengan baik," jelas dia.

Sebagai lembaga yang bertugas menjaga dan menegakkan etik penyelenggara pemilu, kata Fadli, sosok pengganti Hardjono mesti memiliki integritas tinggi. Selain integritas, menurut dia, kebutuhan terhadap figur yang sudah teruji kemampuan kepemiluannya, yang memahami bangunan sistem dan kelembagaan pemilu dengan baik, juga menjadi kriteria penting sebagai dasar memilih anggota DKPP oleh Presiden.

"Terakhir, sebagai anggota baru yang akan langsung berhadapan dengan tugas-tugas kelembagaan DKPP, tentu sosok yang menjadi pengganti Hardjono adalah sosok yang mampu secara cepat beradaptasi dalam melaksanakan pekerjaan dan tugas-tugas sebagai anggota DKPP," pungkas Fadli.



Sumber: BeritaSatu.com