Revisi UU Pilkada Harus Memperhatikan Kekhususan Daerah

Revisi UU Pilkada Harus Memperhatikan Kekhususan Daerah
Agustin Teras Narang. ( Foto: Antara )
Hotman Siregar / FER Selasa, 14 Januari 2020 | 16:51 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Teras Narang, menyatakan, Undang-undang (UU) Pilkada saat ini masih menyisakan beberapa permasalahan dan perlu ada perbaikan, dengan memperhatikan kekhususan masing-masing daerah.

DPD Siap Bersinergi dengan DPR dan Pemerintah

"Untuk itulah maka DPD melalui kewenangan yang dimiliki akan mengajukan inisiasi Perubahan UU Pemilihan Kepala Daerah dimaksud," ujar Teras Narang saat berkunjung ke redaksi Beritasatu Media Holding, Selasa (14/1/2020).

Ia berharap demokrasi Indonesia khususnya yang terkait Pemilihan Kepala Daerah betul-betul dapat mencerminkan aspirasi masyarakat dan secara mekanisme sesuai dengan asas-asas pemilu. Selain itu, menghasilkan kepemimpinan daerah yang kredibel dan profesional.

Sementara itu, Wakil Ketua Komite I DPD, Abdul Kholik mengungkapkan, UU Pilkada yang berlaku saat ini telah melalui beberapa kali revisi.

Revisi UU Sistem Politik Harus Tingkatkan Kualitas Demokrasi

Revisi dilakukan terhadap UU Nomor 1 Tahun 2015 yang telah mendekonstruksi sistem pemilihan Kepala Daerah, sampai yang terakhir UU Nomor 10 Tahun 2016, yang masih menyisakan banyak persoalan dalam pelaksanaannya.

Menurut pandangan DPD, sejumlah permasalahan tersebut antara lain masih maraknya politik uang, persyaratan calon yang belum memberikan keadilan bagi semua pihak, permasalahan calon tunggal.

"Selain itu, proses Pilkada yang lama terutama masa kampanye, masih adanya regulasi yang tumpang-tindih sehingga tidak harmonis, bahkan penetapan DPT juga masih bermasalah,” kata Abdul Kholik.

 



Sumber: Suara Pembaruan